Bupati Teluk Bintuni: Dana Otsus Papua Masih Dibutuhkan untuk Kepentingan Pembangunan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Teluk Bintuni: Dana Otsus Papua Masih Dibutuhkan untuk Kepentingan Pembangunan

Rabu, 3 Maret 2021 | 20:31 WIB
Oleh : Jeis Montesori / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Teluk Bintuni, Papua, Petrus Kasihiw mengatakan, untuk kepentingan pembangunan, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat di daerah paling timur Indonesia tersebut.

“Kalau dari aspek pembangunan, saya kira kita berterima kasih kalau otsus (Papua) bisa dilanjutkan, karena itu pilihan terbaik, menurut saya, dari sisi pembangunan ya. Saya tidak bicara dari sisi politik itu porsi yang lain,” kata Petrus Kasihiw saat melakukan media visit ke Berita Satu Media Holdings (BSMH), Rabu (3/3/2021).

Kunjungan Petrus Kasihiw diterima Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu, didampingi Pemimpin Redaksi Beritasatu.com ME Aditya Laksmana Yudha, dan Wakil Pemimpin Redaksi Beritasatu TV, Hamdani.

Petrus Kasihiw mengatakan, (kebijakan) Otsus Papua adalah keinginan bersama, bukan keinginan sekelompok orang dan bukan keinginan kepala daerah.

“Tetapi keinginan bersama antara masyarakat Papua, elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, karena ini menyangkut persoalan politik dan persoalan pembangunan,” katanya.

Kabupaten Teluk Bintuni, lanjut Petrus Kasihiw, menerima alokasi dana otsus secara bervariasi setiap tahun. Tahun 2020, Teluk Bintuni menerima Rp 192 miliar. Dana ini dialokasikan 30% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur jalan, perumahan rakyat, sarana keagamaan, bantuan pendidikan anak Papua.

Pengalokasian anggaran penggunaan dana otsus tersebut, kata Petrus Kasihiw, diatur berdasarkan peraturan daerah khusus (perdasus) pada tingkat provinsi.

“Dananya masuk dalam APBD, ditransfer (dari pemerintah pusat) ke provinsi dan provinsi transfer ke kabupaten. Pembagiannya di provinsi sebagai pemegang kedaulatan otsus adalah gubernur, yang nanti membagi ke daerah-daerah kabupaten/kota,” kata Petrus Kasihiw.

Petrus Kasihiw menyebutkan, berkat adanya dana otsus, pihaknya bisa menyekolahkan ribuan anak Papua ke berbagai kota studi di Indonesia.

Disebutkan, sebanyak 1.658 mahasiswa dari Teluk Bintuni yang sedang belajar di 27 kota studi di Indonesia, semua dibiayai dari dana Otsus Papua.

Setiap mahasiswa mendapatkan bantuan Rp 5 juta per semester dan pada semester terakhir diberikan Rp 15 juta.

“Kalau tidak ada dana otsus, bagaimana kami membiayai mereka, mau cari dana dari mana,” katanya.

Ia mengakui masih ada persepsi atau pemahaman yang berbeda tentang kebijakan Otsus Papua. Menurutnya, kendali otsus dari gubernur.

“Kalau dua gubernur (gubernur Papua dan Papua Barat) sudah seirama dengan pemerintah pusat, didukung oleh komponen-komponen di Papua, sepert Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan juga komponen-komponen masyarakat, saya kira pasti ada kesamaan. Makanya perlu diskusi dan duduk bersama membicarakan hal ini,” ujar Petrus Kasihiw.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

Jaksa penuntut Kejagung menuntut lima terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asabri untuk dihukum antara 10 hingga 15 tahun penjara. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Komjak Beri Atensi Kasus Korban Penganiayaan Jadi Terdakwa

Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memeriksa jaksa yang menetapkan WW, seorang korban kasus dugaan penganiayaan yang menjadi terdakwa.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kerja Kapolri

Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta mengapresiasi kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadikan Polri dipercaya masyarakat. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kuasa Hukum Nilai Heru Hidayat Tak Dapat Dituntut Mati

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut hukuman mati dalam perkara korupsi Asabri. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Hadapi Era Disrupsi, ASN Dituntut Kuasai Teknologi

Dalam menghadapi era disrupsi ini, ASN dituntut untuk menguasai bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi

NASIONAL | 6 Desember 2021

Prabowo Subianto Sapa Pekerja Galangan Kapal

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa pekerja galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021).

NASIONAL | 6 Desember 2021

Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Jaksa penuntut Kejagung menuntut Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat untuk dijatuhi hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Palangka Raya Siapkan Ruang Khusus Pasien Omicron

Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah siapkan ruang khusus jika ada warganya yang terpapar varian Omicron.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri, Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara Rp22,788 triliun.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Erupsi Semeru, Kemenparekraf Terjunkan Tim Manajemen Krisis

Kemenparekraf telah menerjunkan tim manajemen krisis untuk mengidentifikasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Gelombang Ketiga Covid-19


# Investor Milenial


# Darmawan Prasodjo


# Houston Rockets


# Massindo Group



TERKINI
Hujan Guyur Bogor Sejak Dini Hari, Katulampa Masih Normal

Hujan Guyur Bogor Sejak Dini Hari, Katulampa Masih Normal

MEGAPOLITAN | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings