Pakar Tegaskan Tidak Ada Unsur Mafia Tanah di Tangerang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Tegaskan Tidak Ada Unsur Mafia Tanah di Tangerang

Jumat, 5 Maret 2021 | 16:38 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Tangerang, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof Indriyanto Seno Adji menilai perlu dihindari opini menyesatkan pengertian mafia tanah yang ternyata dilatarbelakangi dengan vested interest yang sesat.

Dikatakan, negara hukum seperti Indonesia sangat menghargai hak-hak warga melalui tata dan pola prosesual justisial yang benar, bukan opini sesat yang penuh vested interest.

Seno Adji mengungkap sejumlah fakta kinerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang selama ini. Menurut dia, lembaga pertanahan ini sudah bekerja secara profesional dimana setiap pengajuan permohonan terdapat prosedur/ketentuan yang harus dipenuhi.

"Salah satunya pengecekan dan pengukuran fisik tanah di lapangan. Dan pihak yang mengajukan permohonan juga telah melalui proses jual beli yang sah," ungkap Seno dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021)

Dengan demikian, pengajar ilmu hukum ini menilai, tidak ada perampasan tanah sebagaimana dituduhkan, dan orang yang telah membeli tanah berhak untuk menjaga dan memanfaatkan tanah yg sudah dibelinya tersebut.

Selain itu, menelisik dengan kasus Tonny Permana dalam berita mafia tanah di beberapa media massa, ialah merupakan sengketa kepemilikan dan sudah terbukti kalah di pengadilan karena alas hak tersebut tidak benar.

"Sesuai Putusan No. 13/G/2018/PTUN-SRG, tanggal 26 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 306/B/2018/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Desember 2018 Jo. Putusan Kasasi No. 177K/TUN/2019, Tanggal 9 April 2019 Jo. Putusan PK No. 10 PK/TUN/2020, Tanggal 30 Januari 2020. Putusan PK No. 10 PK/TUN/2020, Tanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)."

"Tidak benar disebutkan dalam berita apabila dasar alas gugatan hanya menggunakan surat pernyataan penguasaan tanah. Sebaliknya pihak yang menggugat mempunyai alas hak yang benar, sah dan lengkap," paparnya.

Kemudian, terkait Djoko Sukamtono, diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KHUP dan 266 KUHP sehingga saat ini sudah ditetapkan sebagai Tersangka atas Laporan Polisi Sdr. Idris dengan Laporan Polisi No. LP/B/193/III/2018/PMJ/Restro Tangerang Kota Tanggal 10 Maret 2018 di Polres Metro Tangerang Kota.

"Ketiga, mengenai permasalahan Lee Darmawan telah selesai, dan terkait mengenai aset-aset Lee Darmawan telah dilakukan pencabutan blokir oleh PPA Kejaksaan Agung RI melalui Surat No. R-08/U.1/U.3/12/2018 Perihal Permohonan Pencabutan Blokir, tertanggal 17 Desember 2018," tegasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Seno menuturkan tuduhan itu ternyata tidak ada dan tidak benar mengenai adanya mafia tanah. Sebaliknya, seseorang yang merasa memiliki hak justru berhak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui Pengadilan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan.

"Bukan dengan cara-cara yang hendak mengintervensi hukum melalui berita-berita yang tidak benar dan belum teruji fakta-fakta dan kebenarannya di Pengadilan," kata Seno.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Potensi Hujan di Jabodetabek Masih Cukup Tinggi hingga Maret

Menurut BMKG saat ini potensi hujan ekstrem masih akan terjadinya dibeberapa tempat di Indonesia selama terjadinya musim hujan.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Kemkumham Diminta Pertimbangkan Permohonan Remisi OC Kaligis

Pakar hukum pidana menilai dengan memperhatikan berbagai kondisi, sebaiknya negara mempertimbangkan permohonan remisi OC Kaligis.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Heboh Tantric Full Body Energy Orgasm Retreat, Sahroni Dorong Polda Bali Selidiki

Polda Bali diminta segera menyelidiki penyelenggara kegiatan yang bisa merusak citra Pulau Dewata/ itu.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Bubarkan KLB di Deli Serdang, Demokrat Sumut Bentuk 3 Tim

"The Hill, kan secara hukum di wilayah Polrestabes. Ini, sudah dikoordinasikan tadi malam," tegas Subanto.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Keuskupan Timika Instruksikan Sekolah Pedalaman Tetap Beraktivitas

Saat ini PSW Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans Keuskupan Timika mengelola puluhan hingga ratusan sekolah.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Anak OC Kaligis Sebut Sang Ayah Korban Pelanggaran HAM

OC Kaligis disebut menjadi korban pelanggaran HAM karena tak mendapat haknya memperoleh remisi.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Gibran Pastikan Kesiapan Pembukaan Sekolah Juli Mendatang

Untuk yang mengikuti PTM harus dipastikan jaga jarak, menggunakan faceshield, AC dimatikan, jendela dibuka untuk memperbaiki sirkulasi udara.

NASIONAL | 5 Maret 2021

3 Polisi Penembak Laskar FPI Berpotensi Tersangka

Sebanyak tiga polisi penembak laskar FPI berpotensi dijerat dengan Pasak 338 dan 354 KUHP.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Solid kepada AHY, Demokrat Sumatera Barat Tolak KLB Ilegal

“Kami ingin tunjukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar, bahwa kami Partai Demokrat tetap solid bersama Ketum AHY," kata Rezka.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Mahfud MD: Karhutla di Tanah Air Turun 82 Persen

Jangan hanya mencegah, memadamkan kemudian melakukan pemulihan situasi, tetapi juga mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran.

NASIONAL | 5 Maret 2021


TAG POPULER

# Larangan Berkerumun


# PPKM Mikro


# Covid-19


# Pembatasan Mobilitas


# Jokowi



TERKINI

Data Harian Penerima Vaksin Covid-19 sampai 22 Juni 2021

BERITA GRAFIK | 7 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS