MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 Triliun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 Triliun

Jumat, 5 Maret 2021 | 18:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendalami adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Boyamin menyebut penyimpangan itu diduga melibatkan pejabat Ditjen Pajak berinisial AP yang saat ini telah dicegah bepergian ke luar negeri atas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang sedang diusut KPK.

"Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak, itu urusan tersendiri. Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama," kata Boyamin, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan data yang diperolehnya, Boyamin menyebut dugaan penyimpangan pajak ini terjadi sekitar 2017-2018. Saat itu, terdapat perusahaan yang menunggak pajak senilai Rp 1,7 triliun. Lantaran perusahaan tidak koperatif menyelesaikan tunggakan pajak, Menteri Keuangan mengizinkan untuk menyandera tiga pengurus perusahaan tersebut, yakni Komisaris berinisial DS, Direktur Utama berinisial WW dan direksi berinisial AT.

Namun, petugas Ditjen Pajak hanya menyandera DS yang sebenarnya bukan pemegang saham perusahaan. DS seakan memiliki harta Rp 15 triliun dan diwajibkan membayar Rp 15 miliar. Setelah membayar, DS dibebaskan. Boyamin menyebut tunggakan pajak perusahaan senilai Rp 1,7 triliun tidak ditindaklanjuti. Bahkan, WW dan AT selaku pemegang saham perusahaan tidak disandera Ditjen Pajak hingga saat ini.

"Maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti, apakah ada dugaan suapnya atau tidak. Setidaknya, yang disandera yang paling kecil, yang besar tidak disandera hingga saat ini. Maka dari itu kami minta ke KPK untuk menjauhkan jangkauannya, melakukan penyelidikan, membuat penyelidikan baru atas dugaa penyimpangan, penyimoangan, karena tidak tertagih akan menimbulkan kerugian negara," kata Boyamin.

Dalam laporannya, Boyamin menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK. Beberapa di antaranya, surat berita pelaksanaan penyanderaan untuk tiga orang. Selain itu, Boyamin juga menyerahkan surat izin dari Menteri Keuangan tentang penyanderaan tiga orang.

Tanpa ragu, Boyamin menyebut nama perusahaan pengemplang pajak itu, yakni Industri Pulp Lestari.

"Perusahaan industri Pulp Lestari. Saya sebut kalau perusahaannya. Justru karena apa saya laporkan ini karena perusahaan itu ada di tahun 2010 sebagai 100 penunggak pajak besar terus nampaknya ada treatment down pada tahun 2017-2018 tapi sekarang kalau Anda cek di google tidak ada perusahaan itu," ungkap Boyamin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dampak Erupsi Semeru, 200 Ha Lahan Pertanian Gagal Panen

Lebih dari 200 hektare (Ha) lahan pertanian yang ada di dua kecamatan Kabupaten Lumajang mengalami gagal panen akibat terdampak erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Program Bangkit dari Google Kembali Hadir Tahun Depan

Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Google berkomitmen menghadirkan kembali Program Bangkit pada tahun 2022 mendatang.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Pilih Mengajar, Eks Pegawai KPK Ini Tolak Tawaran Polri

Mantan pegawai KPK, Rasamala Aritonang memutuskan tidak menerima tawaran menjadi ASN Polri karena ingin fokus mengajar sebagai dosen. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Polri Terjunkan 1.117 Personel Brimob Bantu Korban Semeru

1.117 personel Brimob dari Kelapa Dua Depok, dibantu Brimob Polda Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat diterjunkan untuk membantu evakuasi korban Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

Pemprov DKI Kirim Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Pemprov DKI Jakarta gerak cepat mengirimkan bantuan berupa logistik dan sumber daya manusia untuk membantu warga penyintas erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kapolri Pantau Langsung Evakuasi Korban Semeru

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terbang ke Lumajang, Jawa Timur, melihat evakuasi korban erupsi Gunung Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

TNI Kerahkan Pasukan Khusus Bantu Evakuasi Korban Semeru

TNI AU mengerahkan puluhan pasukan khususnya untuk menyisir dan membantu evakuasi warga korban letusan Gunung Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

Korban Banjir Lombok Barat Naik di Atap Rumah

Para korban banjir di Lombok Barat dievakuasi ke atap-atap rumah mereka untuk menghindari derasnya arus banjir.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Pemerintah Ajukan Perubahan Sejumlah RUU dalam Prolegnas

Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap sejumlah RUU dalam daftar Prolegnas  jangka menengah 2020-2024.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Yasonna Pastikan Pemerintah Siapkan RUU Ciptaker

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah  segera menyiapkan naskah revisi UU Ciptaker sesuai putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Jokowi Minta Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Segera Dilakukan

Jokowi Minta Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Segera Dilakukan

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings