MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 Triliun
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 Triliun

Jumat, 5 Maret 2021 | 18:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendalami adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Boyamin menyebut penyimpangan itu diduga melibatkan pejabat Ditjen Pajak berinisial AP yang saat ini telah dicegah bepergian ke luar negeri atas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang sedang diusut KPK.

"Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak, itu urusan tersendiri. Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama," kata Boyamin, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan data yang diperolehnya, Boyamin menyebut dugaan penyimpangan pajak ini terjadi sekitar 2017-2018. Saat itu, terdapat perusahaan yang menunggak pajak senilai Rp 1,7 triliun. Lantaran perusahaan tidak koperatif menyelesaikan tunggakan pajak, Menteri Keuangan mengizinkan untuk menyandera tiga pengurus perusahaan tersebut, yakni Komisaris berinisial DS, Direktur Utama berinisial WW dan direksi berinisial AT.

Namun, petugas Ditjen Pajak hanya menyandera DS yang sebenarnya bukan pemegang saham perusahaan. DS seakan memiliki harta Rp 15 triliun dan diwajibkan membayar Rp 15 miliar. Setelah membayar, DS dibebaskan. Boyamin menyebut tunggakan pajak perusahaan senilai Rp 1,7 triliun tidak ditindaklanjuti. Bahkan, WW dan AT selaku pemegang saham perusahaan tidak disandera Ditjen Pajak hingga saat ini.

"Maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti, apakah ada dugaan suapnya atau tidak. Setidaknya, yang disandera yang paling kecil, yang besar tidak disandera hingga saat ini. Maka dari itu kami minta ke KPK untuk menjauhkan jangkauannya, melakukan penyelidikan, membuat penyelidikan baru atas dugaa penyimpangan, penyimoangan, karena tidak tertagih akan menimbulkan kerugian negara," kata Boyamin.

Dalam laporannya, Boyamin menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK. Beberapa di antaranya, surat berita pelaksanaan penyanderaan untuk tiga orang. Selain itu, Boyamin juga menyerahkan surat izin dari Menteri Keuangan tentang penyanderaan tiga orang.

Tanpa ragu, Boyamin menyebut nama perusahaan pengemplang pajak itu, yakni Industri Pulp Lestari.

"Perusahaan industri Pulp Lestari. Saya sebut kalau perusahaannya. Justru karena apa saya laporkan ini karena perusahaan itu ada di tahun 2010 sebagai 100 penunggak pajak besar terus nampaknya ada treatment down pada tahun 2017-2018 tapi sekarang kalau Anda cek di google tidak ada perusahaan itu," ungkap Boyamin.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Grup ABM Hadirkan Program Pelatihan Operator Alat Angkut Crane

Pelatihan merupakan wujud konsistensi PT ABM dalam memerkuat strategi Mining Value Chain (MVC) perusahaan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

NASIONAL | 5 Maret 2021

MUI Dukung Pemberantasan Mafia Tanah

MUI akan membahas masalah mafia tanah pada rapat pimpinan tanggal 9 Maret mendatang.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Presiden Joko Widodo Dukung Baznas Kampanyekan Gerakan Cinta Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengampanyekan Gerakan Cinta Zakat sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat demi kesejahteraan masyarakat. Gerakan Cinta Zakat akan diluncurkan pada bulan Ramadan mendatang

NASIONAL | 5 Maret 2021

Tous les Jours Gandeng FCI Dukung Pemenuhan Gizi

Melalui kerja sama ini Tous les Jours berkomitmen mendonasikan roti setiap harinya untuk di distribusikan ke area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Begini Cara Polisi Hentikan Kasus Laskar FPI yang Jadi Tersangka

Minggu depan, polisi tetap mengirim berkas perkara

NASIONAL | 5 Maret 2021

KPK Setor Pembayaran Denda Perantara Suap Bowo Sidik

Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan pembayaran denda Terpidana M Indung Andriani K sejumlah Rp 200 juta

NASIONAL | 5 Maret 2021

Anggota V BPK Terima Satyalancana Wira Karya dari Kemdagri

Anggota V BPK Bahrullah Akbar mendapat Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

NASIONAL | 5 Maret 2021

BPPT Hentikan Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Beralih ke Karhutla Riau

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berharap kondisi cuaca yang masih turun hujan dan berawan bisa membantu operasi modifikasi cuaca di Provinsi Riau.

NASIONAL | 5 Maret 2021

KPK: OC Kaligis Tak Pernah Ditetapkan Sebagai Justice Collaborator

KPK menegaskan tidak pernah menetapkan advokat senior OC Kaligis sebagai justice collaborator

NASIONAL | 5 Maret 2021

Kasad Pimpin Penyerahan Jabatan Wakasad

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) kepada Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari.

NASIONAL | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS