KPK: LHKPN 239 Penyelenggara Negara Tak Lengkap
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: LHKPN 239 Penyelenggara Negara Tak Lengkap

Minggu, 7 Maret 2021 | 19:02 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 penyelenggara negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap.

"Melalui surat tersebut KPK meminta agar penyelenggara negara melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Berdasarkan catatan KPK, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar.

"239 penyelenggara negara tersebut terdiri atas 146 penyelenggara negara atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 penyelenggara negara atau sekitar 5 persen dari BUMN," ungkap Ipi.

Berdasarkan kelompok jabatan, lanjut dia, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 penyelenggara negara.

"Di urutan kedua adalah kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 kepala kantor. Berikutnya, adalah kepala badan, yaitu berjumlah 31 kepala badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah bupati berjumlah 18 orang," tuturnya.

Sementara jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Penyelenggara negara umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan.

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 penyelenggara negara dari 239 penyelenggara negara atau sekitar 84 persen. Kemudian sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 penyelenggara negara atau sekitar 45 persen.

"Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 penyelenggara negara atau sekitar 14 persen," ucap Ipi.

KPK juga mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK 2/2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

"Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi," kata Ipi.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi. Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021

Presiden Jokowi Diminta Tidak Intervensi Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan intervensi terhadap segelintir pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

NASIONAL | 17 September 2021

Kemtan Dukung Perluasan Akses Pasar Internasional Ekspor Buah

Indonesia sejak lama dikenal sebagai pemasok buah segar ke pasar mancanegara.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings