KPK: 239 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya Secara Jujur dan Lengkap
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: 239 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya Secara Jujur dan Lengkap

Senin, 8 Maret 2021 | 09:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 239 penyelenggara negara di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum melaporkan hartanya secara jujur dan lengkap. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan secara acak yang dilakukan KPK.

"KPK menemukan masih banyak penyelenggara negara yang tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan catatan KPK, dari 239 penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar itu terdiri dari 146 penyelenggara negara atau sekitar 61% berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara atau sekitar 34% dari instansi pusat, dan sisanya 11 penyelenggara negara atau sekitar 5% dari BUMN. Atas dasar itu, KPK menyurati ratusan penyelenggara negara tersebut dan meminta agar mereka melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan.

"Melalui surat itu, KPK meminta agar penyelenggara negara melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021," kata Ipi.

Berdasarkan kelompok jabatan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 penyelenggara negara. Di urutan kedua adalah kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 kepala kantor.

Berikutnya, adalah kepala vadan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah.

"Selanjutnya, adalah bupati berjumlah 18 orang," kata Ipi.

Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas.

Dikatakan, penyelenggara negara umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 penyelenggara dari 239 PN atau sekitar 84%. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45%.

Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

"Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14%," ungkapnya.

KPK mengingatkan para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN," tegasnya.

KPK mengingatkan LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi. Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Dukung Budidaya Kakao Papua

Kabupaten Jayapura, Papua merupakan daerah pertama yang berhasil menerapkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Strategi Jangka Benah, Solusi Penataan Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengenai adanya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

PGI: Energi Pemuda Sangat Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

Indonesia sebagai rumah milik seluruh rakyat Indonesia harus dirawat bersama segenap lapisan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Dugaan Suap Penanganan Perkara

KPK menegaskan bantahan yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tak mempengaruhi dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Perpusnas Raih Predikat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menghadirkan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara suap pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aktivis 98 Nilai Kapolda Banten sebagai Sosok Humanis, Wajar Raih Apresiasi

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho banyak mendapat apresiasi masyarakat.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

PII Ingin Peminat Pendidikan Vokasi Makin Meningkat

PII menginginkan peminat pendidikan vokasi makin meningkat. PII dan Kemendikbud membantu 50 mahasiswa dan lulusan program vokasi bekerja di Hungaria.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
Gunakan Santunan Covid Rp 818 Juta, Pria AS Belanja Kartu Pokemon

Gunakan Santunan Covid Rp 818 Juta, Pria AS Belanja Kartu Pokemon

DUNIA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings