KPK: 239 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya Secara Jujur dan Lengkap
Logo BeritaSatu

KPK: 239 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Hartanya Secara Jujur dan Lengkap

Senin, 8 Maret 2021 | 09:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 239 penyelenggara negara di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum melaporkan hartanya secara jujur dan lengkap. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan secara acak yang dilakukan KPK.

"KPK menemukan masih banyak penyelenggara negara yang tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan catatan KPK, dari 239 penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar itu terdiri dari 146 penyelenggara negara atau sekitar 61% berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara atau sekitar 34% dari instansi pusat, dan sisanya 11 penyelenggara negara atau sekitar 5% dari BUMN. Atas dasar itu, KPK menyurati ratusan penyelenggara negara tersebut dan meminta agar mereka melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan.

"Melalui surat itu, KPK meminta agar penyelenggara negara melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021," kata Ipi.

Berdasarkan kelompok jabatan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 penyelenggara negara. Di urutan kedua adalah kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 kepala kantor.

Berikutnya, adalah kepala vadan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah.

"Selanjutnya, adalah bupati berjumlah 18 orang," kata Ipi.

Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas.

Dikatakan, penyelenggara negara umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 penyelenggara dari 239 PN atau sekitar 84%. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45%.

Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

"Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14%," ungkapnya.

KPK mengingatkan para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN," tegasnya.

KPK mengingatkan LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi. Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pagi Ini, Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,3 Km

Guguran lava dan awan panas Merapi diperkirakan bisa berdampak ke wilayah selatan-barat daya meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng dan Putih.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Universitas Terbuka Siap Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Rektor UT Ojat Darojat mengatakan dengan menjadi PTN-BH merupakan upaya strategis untuk meningkatkan layanan akademik, baik kualitas maupun kuantitas.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Himpun 1.000 Karya Jurnalistik, PLN Journalist Award Sukses Tuai Antusiasme

PLN Journalist Award berhasil menghimpun 1.000 karya jurnalistik yang berasal dari Sabang sampai Merauke.

NASIONAL | 8 Maret 2021

7 Pelajar Papua Dikirim Kuliah ke Kampus Ternama di AS

Tujuh orang putra asli Papua yang dikirim ke AS memiliki nilai akademik yang tinggi, kemampuan berbahasa Inggris dan mental yang baik.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Perkuat Diplomasi Pendidikan, KBRI Nairobi Teken Mou dengan Unnes

Diplomasi pendidikan merupakan hal penting, karena akan membawa multiplier effect ke bidang lainnya, seperti politik, ekonomi, dan perlindungan WNI.

NASIONAL | 5 Maret 2021

Polisi di Malang Operasi Blue Light Sisir Aksi Kejahatan Jalanan

Polisi mengimbau masyarakat aktif memanfaatkan aplikasi Jogo Ngalam milik Polresta Malang.

NASIONAL | 8 Maret 2021

TNI Klarifikasi Korban Kontak Tembak di Sugapa

secara garis besar kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari tiga sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin dan bersenjata.

NASIONAL | 7 Maret 2021

Banjir Rendam 9 Desa di Aceh Selatan

Adapun sebaran banjir tersebut, masing-masing terjadi di Desa Gampong Baru, Desa Jilarang, Desa Madat, serta Desa Balai Kabupaten Samadua, Aceh Selatan.

NASIONAL | 7 Maret 2021

Ini 14 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Masuk Zona Hijau Covid-19

Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.114 orang.

NASIONAL | 7 Maret 2021

Jalur KA Blitar-Malang Terhalang Longsor

Hujan deras menyebabkan tanah di sekitar jalur kereta api tepatnya di Km 87+500 (antara Stasiun Pohgajih-Kesamben) sekitar pukul 16.54 WIB mengalami longsor.

NASIONAL | 7 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS