Sidang Praperadilan Rizieq, Polisi Sebut Telah Miliki 4 Alat Bukti
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sidang Praperadilan Rizieq, Polisi Sebut Telah Miliki 4 Alat Bukti

Senin, 8 Maret 2021 | 17:48 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengantongi empat alat bukti guna menetapkan Rizieq Syihab sebagai tersangka, dan hal itu menjadi dasar penangkapan serta penahanannya.

Pernyataan itu, disampaikan Hengki pada sidang praperadilan yang diajukan Rizieq Syihab melalui pengacaranya terkait sah atau tidaknya penangkapan serta penahanan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021) hari ini.

Hengki menyampaikan, dalil yang disampaikan pihak Rizieq terkait penangkapan dan penahanan tidak sah adalah keliru.

"Dalil-dalil pemohon sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah berdasarkan empat alat bukti yang sah," ujar Hengki, Senin (8/3/2021).

Alat bukti itu mencakup keterangan saksi, bukti dokumen, keterangan ahli dan bukti petunjuk yang ada. Kemudian, bukti itu diperkuat dengan pertimbangan hakim pada sidang praperadilan terkait penetapan tersangka yang telah digelar sebelumnya dan dinyatakan tidak diterima oleh PN Jakarta Selatan.

"Alat bukti yang disampaikan oleh penyidik dapat membuktikan bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2020, telah meminta keterangan dari beberapa orang dari FPI untuk keseimbangan pemeriksaan," ungkapnya.

Pihak Polda Metro Jaya selaku termohon juga mengungkapkan alasan melakukan penahanan terhadap Rizieq adalah karena tidak kooperatif. Polisi bahkan sempat mengeluarkan ultimatum agar Rizieq menyerahkan diri atau akan dilakukan upaya paksa penangkapan.

Sementara itu, terkait adanya dua sprindik terkait penangkapan dan penahanan, hal itu juga telah diuji dan diputuskan pada sidang praperadilan sebelumnya. "Di mana dinyatakan tak ada pertentangan karena surat perintah penyidikan yang kedua itu merujuk ke yang pertama," katanya.

Diketahui, Rizieq Syihab, melalui kuasa hukumnya Alamsyah Hanafiah, mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait proses penangkapan dan penahanan tentang kasus dugaan penghasutan serta pelanggaran protokol kesehatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan itu tercatat dengan nomor register 11/PID.PRA/2021/PN.JKT.SEL, tertanggal Rabu (3/2/2021), dengan tergugat penyidik Bareskrim Polri Cq penyidik Polda Metro Jaya. Sidang sempat ditunda dua kali karena pihak termohon atau Polda Metro Jaya berhalangan hadir, pada Senin (22/2/2021) dan Senin (1/3/2021).

Sementara itu, sebelumnya Rizieq melalui kuasa hukumnya juga pernah mengajukan permohonan praperadilan tentang penetapan sebagai tersangka. Hasilnya, hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan itu, sehingga status tersangka Rizieq adalah sah, Selasa (12/1/2021) lalu.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Tembak Kaki Pelaku Pembobol Brankas PMI Lombok Bernilai

Pelaku HM yang membobol brankas Kantor Unit Donor Darah PMI, Kabupaten Lombok Barat hendak lari melalui atap rumah terpaksa ditembak petugas.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Polri Kebut Penyelesaian Kasus Penembakan Laskar FPI

Mabes Polri memastikan akan mengedepankan penyelesaian kasus enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas tertembak di Tol Jakarta-Cikampek.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Franka Makarim Kisahkan Pengalamannya Di-Bully di Sekolah

Dari pengalaman itu, Franka memetik pelajaran berharga bahwa peran keluarga sangat membantu dalam menghadapi berbagai masalah hidup.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Buka Masa Sidang IV, Ketua DPR Minta Prolegnas Prioritas Segera Ditetapkan

Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 pada masa sidang ini.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan

Vaksinasi Purnawirawan Polri merupakan bentuk kecintaan yunior kepada senior untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 8 Maret 2021

KPK Benarkan Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Hendropriyono Apresiasi Kerja Keras Pelaksana Proyek PLTA Batang Toru

Pembangunan PLTA Batang Toru justru membantu pemeliharaaan lingkungan dan Kabupaten Tapanuli Selatan meraih penghargaan Kalpataru pada 2020.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Klaster Klub Senam Tasikmalaya, Ridwan Kamil Minta Warga Hindari Berkerumun

Ridwan Kamil meminta warga menghindari segala jenis kegiatan berkerumun, termasuk aktivitis senam yang dilakukan secara berkerumun dan beramai-ramai.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Ada Pembatasan Terbitkan Surat Utang Negara

DPR akan terus mengevaluasi dan memberikan dukungan melalui kewenangannya agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada rakyat.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Tanpa Frasa "Agama", Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Diprotes DPR dan Lembaga Keagamaan

Peta Jalan Pendidikan tersebut tak sejalan dengan Konstitusi khususnya pasal 31 ayat 3.

NASIONAL | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS