Masyarakat yang Tanahnya Dicaplok Orang Ber-KTP Alamat Ilegal Lapor ke Dinas Dukcapil
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dinas Dukcapil Bisa Batalkan KTP Ilegal

Masyarakat yang Tanahnya Dicaplok Orang Ber-KTP Alamat Ilegal Lapor ke Dinas Dukcapil

Senin, 8 Maret 2021 | 20:13 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat yang merasa tanahnya dikuasai oleh orang lain dan orang yang bersangkutan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elekronik di atas lahan yang dikuasainya itu, segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kebupaten atau kota setempat.

“Nanti pihak Dinas Dukcapil setempat yang memanggil orang yang bersangkutan. Kalau benar itu bukan lahan atau tanah miliknya, maka kami akan membatalkan alamat di KTP-nya. Sedangkan nik KTP-nya tetap. Karena NIK berlaku secara nasional. Kenapa kami hapus atau batalkan alamat di KTP-nya ? Karena ia membuat KTP di atas tanah milik orang lain, dan yang memiliki tanah berkeberatan. Memiliki KTP dengan alamat di lahan milik orang, itu namanya KTP dengan alamat ilegal,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Jawa Barat, Nuraeni Widayati kepada wartawan di kantornya, Senin (8/3/2021).

Nuraeni mengatakan, masyarakat Depok atau warga di luar Depok yang memilik tanah di Depok dan merasa diduduki orang, dan orang yang menduduki lahan tersebut memiliki KTP di atas tanah yang didudukinya segera lapor ke Dinas Dukcapil Depok.

“Datang ke sini, bawa bukti kepemilikan tanah, seperti sertipikat tanah itu. Kalau bukti tanah jelas, maka kami akan segera batalkan KTP orang yang menduduki lahan yang diduduki,” kata dia.

Menurut Nuraeni, KTP elekronik memang bukan bukti kepemilikan tanah, hanya sebagai bukti penduduk dalam negara, dan bertinggal di wilayah tertentu. Namun, kalau sampai menempati rumah atau lahan orang, dan orang memiliki rumah dan tanah berkeberatan, maka KTP-nya pemerintah batalkan KTP-nya yakni melalui Dinas Dukcapil kabupaten atau kota setempat.

Ia mengatakan, sedangkan kartu keluarga (KK) merupakan daftar susunan keluarga dan dasar untuk memiliki KTP. Namun, untuk pindah tempat tinggal, kata dia, perlu lapor ke Dukcapil dan bawa KK, terutama pindah antarkabupaten/kota.

Membuat KTP dilahan sengketa atau di atas lahan milik orang lain adalah salah satu yang dilakukan mafia tanah. Mereka pikir, dengan memiliki KTP di atas lahan yang mereka kuasai, maka lahan yang mereka kuasa itu jadi milik mereka.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie Cs Gugat AHY ke PN Jakpus

AHY digugat ke Pengadilan Negeri Jakpus terkait keputusan pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kasus Ambroncius Nababan Diselesaikan di Pengadilan

Mabes Polri memastikan Ambroncius Nababan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme akan diselesaikan di pengadilan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Mendes: Perencanaan Pembangunan Desa Harus Berbasis Masalah

Mendes PDTT menegaskan perencanaan pembangunan desa harus berbasis masalah dan bukan berdasarkan keinginan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Irjen Kemsos hingga Politikus PKB Disebut Pengusul Vendor Pengadaan Bansos

Adi Wahyono membeberkan nama-nama yang mengusulkan perusahaan-perusahaan vendor penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Firli Tegaskan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Perempuan memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Tingkat Serapan Pupuk Nonsubsidi, PPI dan Petrokimia Gresik Komitmen Terapkan CCM

PPI dan Petrokimia Gresik menandatangani Joint Business Planning CCM di Gresik untuk meningkatkan penjualan pupuk nonsubsidi.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Beli Secara G2G, Satgas Pastikan Tidak Ada Pemalsuan Vaksin Covid-19

Pembelian vaksin Covid-19 oleh pemerintah dilakukan dengan cara G2G (government to government) sehingga keasliannya lebih terjamin.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dukung Program Kendaraan Listrik, Jasa Marga Hadirkan SPKLU di Rest Area

Jasa Marga mendukung percepatan program Kendaraan Listrik dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di rest area.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Catat! ASN dan Keluarga Dilarang Pergi ke Luar Daerah pada 10-14 Maret

ASN dan keluarganya dilarang melalukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak 10 Maret-14 Maret 2021.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Siswi SMK Didorong Berkarier di Bidang STEM2D

Tren permintaan tenaga kerja di bidang STEM2D (science, technology, engineering, math, manufacturing, dan design) akan terus meningkat.

NASIONAL | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS