ICW: Usut Tuntas Skandal Pajak
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW: Usut Tuntas Skandal Pajak

Senin, 8 Maret 2021 | 19:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan. Permintaan ini menyusul langkah KPK menyidik dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).

ICW menyebut dalam kasus itu, KPK telah menjerat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat 1 Kerja Sama Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani. Angin diduga menerima suap agar dapat merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) dari tiga perusahaan besar, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. Angin dan Dadan ditetapkan sebagai tersangka bersama empat konsultan pajak selaku pemberi suap. Nilai suapnya ditenggarai ICW mencapai Rp 50 miliar.

"Penetapan tersangka sepatutnya menjadi momentum untuk menuntaskan skandal-skandal perpajakan," kata peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Egi menyatakan, skandal perpajakan termasuk yang menjerat Angin dan Dadan semakin menguatkan adanya kongkalikong antara aparat perpajakan dan wajib pajak. Praktik lancung itu telah menjadi rahasia umum, namun proses hukum kerap tak serius untuk menuntaskan hingga ke aktor utamanya. ICW sendiri mencatat sepanjang 2005 - 2019 sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. Beberapa di antaranya, kasus yang menjerat Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil di DJP yang diketahui menerima suap dan gratifikasi hingga Rp 925 juta, US$ 659,800, dan Sin$ 9,6 juta, serta melakukan pencucian uang.

Kasus lainnya, yakni kasus yang menjerat mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII Ditjen Pajak Kemkeu, Bahasyim Assifie yang terbukti menerima suap senilai Rp 1 miliar dan terbukti melakukan pencucian uang. Ketiga, kasus yang menjerat Dhana Widyatmika, pegawai di Ditjen Pajak yang terbukti menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 2,5 miliar, melakukan pemerasan, dan melakukan pencucian uang.

"Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Modus umum dalam praktik korupsi pajak adalah suap menyuap. Total nilai suap dari keseluruhan kasus tersebut mencapai Rp 160 miliar. Ini tentu belum dihitung nilai kerugian negara akibat berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak korporasi," kata Egi.

Untuk mengusut tuntas kasus suap pajak yang menjerat Angin, ICW meminta KPK melakukan sejumlah langkah. ICW meminta KPK mengusut aktor-aktor lain dalam perusahaan penyuap para tersangka dan mengejar para pegawai pajak lain yang mungkin terlibat.

"Mengingat Angin merupakan pejabat tinggi di Dirjen Pajak sehingga pihak yang ditengarai terlibat berpotensi lebih luas," katanya.

Selain itu, ICW juga meminta KPK terus memeriksa perusahaan-perusahaan lain yang diduga memberi suap. Terdapat 165 perusahaan yang teridentifikasi sebagai pungutan pajak berpotensi tinggi, namun baru tiga yang diusut, yaitu PT Jhonlin Baratama, Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. PT Jhonlin Baratama diketahui dimiliki oleh salah seorang pengusaha besar pertambangan, yaitu Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

KPK juga diminta menelusuri dugaan pencucian uang dan memeriksa pihak-pihak yang namanya tercatat dalam transaksi mencurigakan pada rekening Angin.

"Kasus-kasus korupsi yang menjerat Gayus, Bahasyim Assifie, maupun Dhana Widyatmika, adalah puncak dari gunung es permasalahan korupsi pajak di Indonesia. Kini, Angin Prayitno Aji juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap untuk merekayasa SKP. Belajar dari ketiga kasus tersebut, sudah sepantasnya penyidik segera menelusuri juga dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji," katanya.

Skandal perpajakan, kata Egi, perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak mengingat skandal pajak telah berulang kali terjadi dan melibatkan pejabat pajak. Dikatakan, dengan berulangnya kasus serupa, sistem pengawasan internal yang berjalan saat ini gagal mencegah penyelewengan.

"Maka pada tataran tata kelola di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu me-review kembali dan membenahi sistem pengawasan internal di DJP Kementerian Keuangan agar wilayah rawan suap di lingkungan DJP dapat dipetakan dan dibenahi," tegasnya.

Menurut Egi, sektor pajak telah menjadi “mainan” banyak pihak. Bahkan terdapat pihak yang diduga membajak kebijakan guna mencari keuntungan. Egi mencurigai, penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (PPh Badan) yang tercantum dalam UU 2/2020 tentang Penanganan Covid sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan.

"Pengaturan tersebut telah diusulkan dalam Omnibus Law cluster Perpajakan. Namun kemudian ketentuan itu “disisipkan” dalam UU no 2/2020 ketika pandemi muncul. Omnibus Law cluster Perpajakan sendiri urung disahkan tanpa alasan yang jelas. Ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak, dan semakin kuatnya pengaruh mereka dalam pengambilan kebijakan. Jika praktik ini dapat disebut bagian dari upaya mafia perpajakan, maka skandal perpajakan dan praktik mafia perpajakan mesti dibongkar seluruhnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masyarakat yang Tanahnya Dicaplok Orang Ber-KTP Alamat Ilegal Lapor ke Dinas Dukcapil

Masyarakat yang ber-KTP ilegal dan caplok tanah orang lapor ke Dukcapil.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie Cs Gugat AHY ke PN Jakpus

AHY digugat ke Pengadilan Negeri Jakpus terkait keputusan pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kasus Ambroncius Nababan Diselesaikan di Pengadilan

Mabes Polri memastikan Ambroncius Nababan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme akan diselesaikan di pengadilan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Mendes: Perencanaan Pembangunan Desa Harus Berbasis Masalah

Mendes PDTT menegaskan perencanaan pembangunan desa harus berbasis masalah dan bukan berdasarkan keinginan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Irjen Kemsos hingga Politikus PKB Disebut Pengusul Vendor Pengadaan Bansos

Adi Wahyono membeberkan nama-nama yang mengusulkan perusahaan-perusahaan vendor penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Firli Tegaskan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Perempuan memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Tingkat Serapan Pupuk Nonsubsidi, PPI dan Petrokimia Gresik Komitmen Terapkan CCM

PPI dan Petrokimia Gresik menandatangani Joint Business Planning CCM di Gresik untuk meningkatkan penjualan pupuk nonsubsidi.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Beli Secara G2G, Satgas Pastikan Tidak Ada Pemalsuan Vaksin Covid-19

Pembelian vaksin Covid-19 oleh pemerintah dilakukan dengan cara G2G (government to government) sehingga keasliannya lebih terjamin.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dukung Program Kendaraan Listrik, Jasa Marga Hadirkan SPKLU di Rest Area

Jasa Marga mendukung percepatan program Kendaraan Listrik dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di rest area.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Catat! ASN dan Keluarga Dilarang Pergi ke Luar Daerah pada 10-14 Maret

ASN dan keluarganya dilarang melalukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak 10 Maret-14 Maret 2021.

NASIONAL | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS