Praperadilan Rizieq Syihab, Ini Argumen Polisi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Praperadilan Rizieq Syihab, Ini Argumen Polisi

Senin, 8 Maret 2021 | 21:42 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan serta penahanan Rizieq Syihab, hari ini. Polda Metro Jaya selaku pihak termohon menegaskan, surat perintah penangkapan dan penahanan sudah pernah diuji dalam persidangan praperadilan soal penetapan tersangka yang pada akhirnya ditolak hakim, Januari 2021 lalu.

"Perlu kami jelaskan bahwa permohonan dari pemohon menyangkut masalah surat perintah penangkapan dan penahanan ya, sudah diuji pada praperadilan yang beberapa bulan lalu, sudah diputus pada bulan Januari 2021 lalu. Dan, sekarang mereka mengajukan keberatan kembali masalah penangkapan, penahanan," ujar Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengky, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Dikatakan Hengky, adanya dua surat perintah penyidikan yang dipermasalahkan tidak bertentangan dengan hukum.

"Surat perintah penyidikan yang ada disampaikan keberatan tadi ada dua itu, adalah administrasi yang dilakukan oleh penyidik di Krimum Polda Metro Jaya, tidak bertentangan dengan hukum. Karena di sana terjadi penambahan personel penyidik itu sendiri dan tetap administrasi tersebut dari yang pertama surat perintah penyidikan maupun surat perintah penyidikan lanjutan mendasari kepada surat perintah penyidikan yang pertamanya. Rujukannya dari surat perintah penyidikan pertama. Sudah diuji di sidang sebelumnya," ungkapnya.

Hengky menyampaikan, intinya yang disampaikan pemohon adalah keberatan tentang surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pemohon atau tersangka sendiri.

"Dan, perlu kami sampaikan itu adalah hak mereka menyampaikannya. Kami selaku termohon sudah menyiapkan jawaban kami, dan sudah kami sampaikan tadi, dan perlu diketahui juga kasus perkara tersebut sudah diuji dan kasusnya sudah P21 sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ya, dan sudah dilimpahkan oleh penyidik namanya tahap dua, pelimpahan tersangka dan barang bukti," katanya.

Menurut Hengky, masalah penangkapan dan penahanan, itu semua masih berkaitan dalam proses penyidikan tersangka Rizieq Syihab.

"Penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka Habib Muhammad Rizieq Syihab adalah sesuai dengan ketentuan dua alat bukti, sudah disampaikan, bahkan empat alat bukti cukup kuat bagi penyidik, sangat kuat alat bukti yang ada pada penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sekali lagi berkas perkara tersebut sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dan sudah dilimpahkan tersangka dan barang buktinya. Kita tinggal nunggu sidangnya," tandasnya.

Diketahui, Rizieq Syihab, melalui kuasa hukumnya Alamsyah Hanafiah, mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait proses penangkapan dan penahanan tentang kasus dugaan penghasutan serta pelanggaran protokol kesehatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan itu tercatat dengan nomor register 11/PID.PRA/2021/PN.JKT.SEL, tertanggal Rabu (3/2/2021), dengan tergugat penyidik Bareskrim Polri Cq penyidik Polda Metro Jaya. Sidang sempat ditunda dua kali karena pihak termohon atau Polda Metro Jaya berhalangan hadir, pada Senin (22/2/2021) dan Senin (1/3/2021).

Sementara itu, sebelumnya Rizieq melalui kuasa hukumnya juga pernah mengajukan permohonan praperadilan tentang penetapan sebagai tersangka. Hasilnya, hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan itu, sehingga status tersangka Rizieq adalah sah, Selasa (12/1/2021) lalu.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua Dewan Pers: Kuasai Budaya Digital

Pengelola media massa berbasis internet atau media digital perlu memahami digital culture

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kemhan Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 5.441 Pegawai

Kemhan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi pegawainya, di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta, Senin (8/3/2021).

NASIONAL | 8 Maret 2021

Unhas Jadi Kampus Pertama Lakukan Vaksinasi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Universitas Hasanuddin menjadi kampus pertama di Indonesia yang memberikan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

FHUI Dinobatkan Sebagai Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia Versi QS WUR

Fakultas Hukum UI menjadi fakultas hukum terbaik di Indonesia versi The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR) 2021.

NASIONAL | 8 Maret 2021

ICW: Usut Tuntas Skandal Pajak

ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Masyarakat yang Tanahnya Dicaplok Orang Ber-KTP Alamat Ilegal Lapor ke Dinas Dukcapil

Masyarakat yang ber-KTP ilegal dan caplok tanah orang lapor ke Dukcapil.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie Cs Gugat AHY ke PN Jakpus

AHY digugat ke Pengadilan Negeri Jakpus terkait keputusan pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kasus Ambroncius Nababan Diselesaikan di Pengadilan

Mabes Polri memastikan Ambroncius Nababan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme akan diselesaikan di pengadilan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Mendes: Perencanaan Pembangunan Desa Harus Berbasis Masalah

Mendes PDTT menegaskan perencanaan pembangunan desa harus berbasis masalah dan bukan berdasarkan keinginan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Irjen Kemsos hingga Politikus PKB Disebut Pengusul Vendor Pengadaan Bansos

Adi Wahyono membeberkan nama-nama yang mengusulkan perusahaan-perusahaan vendor penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

NASIONAL | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS