Pengacara Rizieq Syihab Optimis Gugatan Praperadilan Dikabulkan
Logo BeritaSatu

Pengacara Rizieq Syihab Optimis Gugatan Praperadilan Dikabulkan

Senin, 8 Maret 2021 | 22:15 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan serta penahanan Rizieq Syihab, Senin (8/3/2021) hari ini. Pihak pemohon optimis gugatannya dikabulkan majelis hakim karena hukum administrasinya salah.

"Kita sangat optimis, sangat optimis karena ini administrasi, hukum administrasinya yang salah. Hukum administrasi yang salah karena itu sebenarnya tidak dibenarkan dua surat perintah penyidikan atas penahanan," ujar Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum Rizieq Syihab, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Dikatakan Alamsyah, pidana umum tidak bisa digabung dengan pidana khusus. Hal ini disampaikan perihal penerapan Pasal 160 KUHP terkait penghasutan oleh penyidik.

"Peristiwanya melanggar protokol kesehatan dan berkerumun (Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan), diambilkan Pasal 160 KUHP diadopsi ke sana, dimasukkan, sehingga di situlah yang mengundang itu dianggap menghasut sehingga ditahan Pasal 160. Karena Pasal 160 ancaman hukumannya 6 tahun, maka bisa ditahan. Sedangkan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan tidak ditahan karena Pasal 93 hukumannya 1 tahun," ungkapnya.

Pada persidangan, pihak pemohon telah menyampaikan poin gugatan diantaranya, meminta hakim tunggal Suharno mengabulkan permohonan perihal penangkapan dan penahan dalam perkara ini tidak sah. Kemudian, menyatakan surat perintah penyidikan juga tidak sah karena ada dua surat.

"Menerima permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya. Menyatakan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/2502/ XII/ 2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah menurut hukum," katanya.

Diketahui, Rizieq Syihab, melalui kuasa hukumnya Alamsyah Hanafiah, mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait proses penangkapan dan penahanan tentang kasus dugaan penghasutan serta pelanggaran protokol kesehatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan itu tercatat dengan nomor register 11/PID.PRA/2021/PN.JKT.SEL, tertanggal Rabu (3/2/2021), dengan tergugat penyidik Bareskrim Polri Cq penyidik Polda Metro Jaya. Sidang sempat ditunda dua kali karena pihak termohon atau Polda Metro Jaya berhalangan hadir, pada Senin (22/2/2021) dan Senin (1/3/2021).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polresta Malang Tangkap 2 Pelempar Mobil Dinas Polisi, Salah Satunya Diduga Anak Jaksa

Jajaran Polresa Malang menangkap dua pelaku pelemparan 3 kendaraan mobil dinas patroli Satshabara dengan menggunakan batu batako.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Praperadilan Rizieq Syihab, Ini Argumen Polisi

Polisi menegaskan bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan sudah pernah diuji dalam persidangan praperadilan soal penetapan tersangka Rizieq Syihab.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Ketua Dewan Pers: Kuasai Budaya Digital

Pengelola media massa berbasis internet atau media digital perlu memahami digital culture

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kemhan Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 5.441 Pegawai

Kemhan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi pegawainya, di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta, Senin (8/3/2021).

NASIONAL | 8 Maret 2021

Unhas Jadi Kampus Pertama Lakukan Vaksinasi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Universitas Hasanuddin menjadi kampus pertama di Indonesia yang memberikan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

FHUI Dinobatkan Sebagai Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia Versi QS WUR

Fakultas Hukum UI menjadi fakultas hukum terbaik di Indonesia versi The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR) 2021.

NASIONAL | 8 Maret 2021

ICW: Usut Tuntas Skandal Pajak

ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Masyarakat yang Tanahnya Dicaplok Orang Ber-KTP Alamat Ilegal Lapor ke Dinas Dukcapil

Masyarakat yang ber-KTP ilegal dan caplok tanah orang lapor ke Dukcapil.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie Cs Gugat AHY ke PN Jakpus

AHY digugat ke Pengadilan Negeri Jakpus terkait keputusan pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Kasus Ambroncius Nababan Diselesaikan di Pengadilan

Mabes Polri memastikan Ambroncius Nababan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme akan diselesaikan di pengadilan.

NASIONAL | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS