Dampingi Jokowi Terima Amien Rais, Mahfud Jelaskan Kasus Penembakan Laskar FPI
Logo BeritaSatu

Dampingi Jokowi Terima Amien Rais, Mahfud Jelaskan Kasus Penembakan Laskar FPI

Selasa, 9 Maret 2021 | 16:01 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terbuka jika ada bukti baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di tol Cikampek beberapa waktu lalu.

"Saya katakan pemerintah terbuka, kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu? Mana? sampaikan sekarang atau kalau ndak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti. Bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Itu kalau keyakinan," kata Menko Polhukam Mahfud MD yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, yang berisikan sosok seperti Abdullah Hehamahua, Amien Rais, hingga Marwan Batubara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Menurut Mahfud, Komnas HAM sudah menyelediki sesuai kewenangannya. Di dalam undang-undang, ada tiga syarat pelanggaran HAM berat yakni terstruktur, sistematis, dan masif. "Terstruktur itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh enam orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya begini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur," kata dia.

Kedua, sistematis dimana jelas tahap perintah pengerjaan. "Itu pelanggaran HAM berat," kata dia.

Ketiga masif dan menimbulkan korban meluas. "Kalau ada bukti itu, ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang nomor 26 tahun 2000," tambahnya.

Ketika meminta bukti pelanggaran HAM berat dengan syarat terstruktur, sistematis, dan masif kepada TP3 Enam Laskar FPI, Mahfud mengaku tim tidak memberikan sama sekali. Mereka hanya menyampaikan keyakinan saja. "Nah kalau yakin, tidak boleh. Karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya. Ini pelakunya, itu otaknya, dan sebagainya yang membiayai. Itu juga yakin kita, tapi kan tidak ada buktinya," kata Mahfud.

Sementara TP3 Enam Laskar FPI mendesak bahwa kejadian di Tol Cikampek yang menewaskan enam orang anggota FPI adalah sebagai pelanggaran HAM berat.

Sementara pemerintah sendiri, kata Mahfud, mengikuti hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM yang menyebut bahwa kejadian itu adalah pelanggaran HAM biasa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transportasi Ramah Lingkungan Tidak Bisa Lagi Ditunda

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yakin bahwa Jakarta dapat mengaplikasikan konsep sustainability city.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Soal 6 Laskar FPI Tewas di Tol, Jokowi Sudah Minta Komnas HAM Independen

Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Jalin Kerja Sama dengan KPK, Pakar: Erick Thohir Serius Bersih-bersih BUMN

27 perusahaan BUMN untuk berkerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui Whistle Blowing System.

NASIONAL | 9 Maret 2021

FKKMK UGM Putuskan Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

Surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah, KPK Geledah Kantor PT Adonara Propertindo

KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Lagi, KKP Gagalkan Pengiriman 29.250 Benih Lobster

BKIPM bersama Bea Cukai dan Otoritas Bandara Juanda Surabaya menggagalkan penyelundupan 29.250 benih bening lobster (BBL).

NASIONAL | 9 Maret 2021

Kasus Suap PLTU Cirebon, KPK Kembali Periksa Eks Petinggi PT Cirebon Power

KPK kembali jadwalkan pemeriksaan mantan Corporate Affair Director PT Cirebon Power, Teguh Haryono, Selasa (9/3/2021), terkait kasus suap PLTU 2 Cirebon.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas Amankan 42 Kg Narkoba di Jalur Perbatasan

Narkoba tersebut dibungkus menggunakan kemasan teh, yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan patroli patok perbatasan dan jalur ilegal di Sambas.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis dan Praktisi Media Sosial

Tim Kajian UU ITE sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para terlapor dan pelapor.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Kubu Juliari Sebut Sejumlah Saksi Sidang Suap Bansos Tak Konsisten

Kuasa hukum Juliari Batubara menyebut dua saksi yang tak konsisten itu di antaranya Hartono Laras dan Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 9 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS