Komunitas Pers: Segera Revisi UU ITE
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komunitas Pers: Segera Revisi UU ITE

Rabu, 10 Maret 2021 | 20:23 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah komunitas pers mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Desakan itu diungkapkan saat lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan Kemko Polhukam untuk memberi masukan kepada tim kajian revisi UU ITE yang dipimpin Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam, Senin (10/3/2021)

Pertemuan diikuti ketua dan direktur lembaga, yakni Ade Wahyudin (LBH Pers), Wens Manggut (Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI), Sasmito Madrim (Aliansi Jurnalis Independen), dan Imam Wahyudi (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Komunitas pers yang hadir pada forum tersebut mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadap pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengutarakan kebebasan pers merupakan amanat konstitusi, yang telah diakui dan dijamin UUD 1945. Walaupun tidak diatur secara eksplisit, tetapi elemen–elemen kebebasan pers telah jelas diatur dalam UUD 1945, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi. Pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara seharusnya diejawantahkan dalam pembuatan peraturan perundang–undangan turunan UUD 1945.

“Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu perlindungannya harus dituangkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku. Namun kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang–undangan benar–benar melindungi media pers dan wartawan," ungkap Ade.

Menurutnya, masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam, bahkan menggerus kebebasan pers. Salah satunya UU ITE. Meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar pers, tetapi banyak wartawan dijerat dengan UU kontroversial ini, bahkan divonis bersalah oleh hakim.

LBH Pers menyebutkan pasal-pasal yang berpotensi dan menghambat kebebasan pers, yakni:

1. Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik. Ketentuan ini berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.

2. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal-pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan. Rumusan pasal tersebut cukup luas sehingga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online, tidak terkecuali bagi wartawan.

3. Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian. Rumusan pasal-pasal itu seharusnya sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun, pasal tersebut justru menyasar kelompok dan individu, bahkan pers, yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Pasal ini juga kerap digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, padahal pasal terkait penghinaan presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional.

4. Pasal 36 menambah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai 34 UU ITE menjadi 12 tahun jika menimbulkan kerugian. Ketentuan ini berpotensi digunakan untuk memperberat ancaman pidana, sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

5. Pasal 40 ayat (2b) tentang pemblokiran. Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law. Kewenangan yang besar tanpa sistem kontrol dan pengawasan membuat kebijakan blokir internet berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Besok, Tol MKTT dan Belmera Resmi Tersambung dengan Tol Mebi

Ruas tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa resmi terintegrasi dengan ruas Tol Medan Binjai pada Kamis (11/3) Pukul 07.00 WIB.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Kasus Penembakan Laskar FPI Naik ke Penyidikan, Polri Jamin Profesional

Polri menjamin bekerja profesional.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Terseret Korupsi Bansos, Cita Citata: Saya Profesional Dibayar Sebagai Penyanyi

Cita menegaskan dirinya hanya diundang sebagai penyanyi saat ada acara di Labuan Bajo, NTT itu.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Dihukum 4 Tahun Penjara, Irjen Napoleon: Saya Lebih Baik Mati daripada Dilecehkan

Irjen Napoleon menegaskan menolak putusan tersebut dan memutuskan langsung menyatakan banding.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Tolak KLB, Kader Demokrat Solo Raya Gelar Demo

Ratusan kader Partai Demokrat (PD) se-Solo Raya, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi, Rabu (10/3/2021).

NASIONAL | 10 Maret 2021

Komisaris Utama KAI Said Aqil Tinjau Proyek LRT Jabodebek

Komut PT KAI, Said Aqil Siradj, turun langsung ke lapangan meninjau progres pengerjaan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Perpres Investasi Dorong Pengembangan UMKM

Nasim Khan optimistis UMKM akan semakin berkembang dan memiliki keuntungan.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Terima Suap Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Dihukum 4 Tahun Penjara

Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap sebesar US$ 370.000 dan 200.000 dolar Singapura dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Kasus Asabri, Kejagung Kembali Sita Tanah Benny Tjokrosaputro Seluas 300 hektare

Aset Benny Tjokrosaputro yang disita berupa 411 (empat ratus sebelas) bidang tanah dengan luas 300 hektare yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 10 Maret 2021

Kemkominfo Raih Penghargaan UPP Kategori Sangat Baik

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen PPI Kemkominfo) telah meraih penghargaan UPP Kategori A-.

NASIONAL | 10 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS