Misbakhun Ingatkan Pemerintah Hitung Risiko PPnBM untuk Mobil Listrik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Misbakhun Ingatkan Pemerintah Hitung Risiko PPnBM untuk Mobil Listrik

Senin, 15 Maret 2021 | 22:38 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) berhati-hati soal insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik. Politikus Partai Golkar menyatakan, pemerintah harus benar-benar berhitung soal pemberian insentif tersebut, termasuk risikonya.

“Insentif terhadap suatu sektor akan menjadi disinsentif terhadap sektor yang lain,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Misbakhun menegaskan, perlakuan terhadap mobil listrik tidak bisa disamakan dengan kendaraan berbahan bakar fosil.

“Tidak apple to apple membandingkan emisi yang sources-nya berbeda dengan electricity,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, insentif itu belum tentu langsung menarik investor menanamkan modal di bidang industri mobil listrik. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengkhawatirkan insentif tersebut akan menjadi pengorbanan besar bagi Indonesia.

“Kalau memang concern kita mau ke electricity vehicle battery atau hybrid sekalipun, menurut saya sacrifice kita begitu besarnya,” tuturnya.

Misbakhun menjelaskan, industri otomotif juga mencakup banyak ekosistem, termasuk pembuat komponen pendukungnya. Kalaupun pemerintah meyakini industri otomotif dalam negeri akan langsung melompat ke mobil listrik, Misbakhun meragukan ekosistem pendukungnya akan ikut serta.

“Apakah kemudian di Indonesia komponen pendukungnya dan ekosistemnya akan mendukung mereka melakukan lompatan itu?,” ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu itu.

Misbakhun menuturkan, masyarakat Indonesia sudah ada yang menunggang mobil mewah sekelas Tesla, Lamborghini, bahkan Bugatti. Namun, di jalanan juga masih ada Kijang “Kapsul”, Kijang “Doyok” ataupun mobil lawas lainnya.

Oleh karena itu Misbakhun mengkhawatirkan insentif PPnBM justru menjadi bentuk ketidakadilan.

“Faktor fairness-nya harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Seandainya memang pemerintah memberikan insentif PPnBM mobil listrik hingga 0%, Misbakhun meminta risiko fiskalnya juga dihitung. Lebih-lebih, sampai saat ini minat masyarakat akan mobil listrik masih kurang.

“Kenapa electricity vehicle ini kurang diminati oleh banyak orang? Orang belum melihat mengenai durability dan daya tahannya seperti apa,” ulas Misbakhun dalam rapat yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Kacaribu itu.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung tentang risiko lingkungan. Menurutnya, sampai sekarang belum ada teknologi daur ulang limbah baterai.

“Siapa yang akan mengelola risiko ini?,” katanya.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 telah diundangkan pada 16 Oktober 2019. PP mengatur pemberlakuannya dalam 2 tahun sejak diundangkan, atau mulai 16 Oktober 2021 untuk memberikan transisi pada industri otomotif.

Namun, pemerintah berencana mengubah beberapa pasal tersebut untuk menarik minat investor mobil listrik serta menggerakkan industri otomotif dalam negeri. Dalam rapat di DPR, Menteri Keuangan mengusulkan perubahan terhadap tarif PPnBM untuk mobil listrik yang tertuang dalam PP 73/2019.

Usulan revisi tersebut diberikan dengan pertimbangan agar ada perbedaan selisih insentif yang lebih besar antara mobil listrik dan mobil hybrid yang sebagian masih menggunakan bahan bakar.

Dalam PP 73/2019, tarif PPnBM untuk mobil listrik ditetapkan sebesar 0%. Hal tersebut tidak diubah. Namun, perubahan terjadi pada tarif PPnBM untuk Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0%, akan dinaikkan menjadi 5%.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keterangan Azis Syamsuddin Berbeda dengan Saksi Lain, Hakim Curiga Ada yang Berbohong

Keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berbeda dengan saksi lainnya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencurigai ada yang berbohong.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Penganiaya Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum

Haris Azhar meminta penganiaya anjing di Aceh Singkil, Aceh diproses hukum. Apapun alasannya, penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Anggota Polres Lombok Timur Tewas Ditembak Oknum Polisi

Briptu Khairul Tamimi alias Momon, anggota Polres Lombok Timur, Senin (25/10/2021), ditemukan tewas di rumahnya akibat ditembak rekan seprofesinya

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Pacu Ekspansi Bisnis

Peluang ekspansi bisnis tidak hanya terbuka untuk Kota Bandung dan Jakarta saja, tetapi juga kawasan di sekitar stasiun pemberhentian, terutama di Karawang.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kompolnas: Praktik Militeristik Tak Layak Diterapkan di Polri

Kompolnas menyayangkan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pukul Anggota, Kapolres Nunukan Dinonaktifkan

Polda Kaltara akan menerbitkan SKEP Penonaktifan Kapolres Nunukan setelah beredar video pemukulan kepada anggota polisi yang diduga dilakukan Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ratusan Rumah Warga di Mamuju Terendam Banjir

Menurut warga setempat, bencana banjir tersebut sudah menjadi langganan ketika musim hujan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kemenag Gandeng Pesantren Sosialisasikan Ketahanan Keluarga Berbasis Agama dan Budaya

Seminar itu mengusung tema Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Tindakan Pencegahan Perceraian dan Perkawinan Anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Wakil Ketua MPR Sebut Mahasiswa Harus Dibekali Jiwa Kewirausahaan

Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia telah menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Tahap Wawancara Anugerah Tangguh Adhiwirasana Akan Diikuti 30 Nominasi

Hanya akan ada 30 nominasi dari provinsi dan kabupaten/kota yang akan lanjut ke tahapan penjurian sesi wawancara di Anugerah Tangguh Adhiwirasana.

NASIONAL | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
Dorong Asuransi Syariah, Tugu Insurance Hadirkan Promo #TuguShariaSemangat1010

Dorong Asuransi Syariah, Tugu Insurance Hadirkan Promo #TuguShariaSemangat1010

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings