Praktisi Hukum: Partai Demokrat Versi KLB Bisa Menangkan Gugatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Praktisi Hukum: Partai Demokrat Versi KLB Bisa Menangkan Gugatan

Rabu, 17 Maret 2021 | 17:02 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dan Partai Demokrat versi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan masalah hukum yang berbeda.

Di kubu Partai Demokrat pimpinan AHY telah mengajukan gugatan kepada 10 orang yang dianggap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Di sisi lain, elite Partai Demokrat kubu KLB, Jhoni Allen Marbun juga mengajukan gugatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY yang memecat dirinya dari keanggotaan Demokrat. Sidang perdana gugatan tersebut bahkan telah berlangsung hari ini, Rabu (17/3/2021).

Praktisi hukum Ricky Vinando menilai, Partai Demokrat kubu AHY jangan terlalu percaya diri akan memenangkan gugatan yang sudah diajukan terhadap 10 mantan kader Demokrat. Mengingat, ada sejumlah celah hukum yang juga bisa dijadikan argumentasi kuat untuk mempersoalkan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam terpilihnya AHY pada saat Kongres Demokrat Mei 2020 silam.

"Kenapa jangan terlalu percaya diri? Karena kelompok KLB Demokrat Deli Serdang pun pada saat mengajukan jawaban atas gugatan Demokrat AHY, bisa sekaligus menggugat balik atau mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi atau gugatan awal yang diajukan kepengurusan Demokrat AHY yang menggugat 10 orang yang terlibat KLB Demokrat, termasuk menggugat Marzuki Ali," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Lanjut Ricky, kubu AHY menganggap kelompok KLB Partai Demokrat Deli Serdang tidak memiliki legal standing untuk menggelar KLB atau segala kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Alasannya karena yang terlibat dalam KLB sudah dipecat Demokrat dari keanggotaan Demokrat sehingga KLB Demokrat melanggar Pasal 26 UU Partai Politik.

Dirinya mengingatkan, dengan adanya perubahan mukadimah Partai Demokrat dalam AD/ART Demokrat 2020 dan adanya jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai yang pegang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal tersebut tidak demokratis lantaran untuk menjadi Ketua Umum melalui pemilihan baik melalui forum Kongres atau KLB, harus berdasarkan keputusan dari Ketua Majelis Tinggi. Hal tersebut berpotensi jadi celah hukum besar yang bisa dipersoalkan jika KLB Demokrat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan Demokrat AHY, dengan argumentasi pencantuman posisi Ketua Majelis Tinggi dalam AD/ART Demokrat 2020 adalah perbuatan melawan hukum dan sangat rawan konflik kepentingan.

"Itu saja sebenarnya sudah melanggar UU tentang Partai Politik soal siapa calon Ketua Umum Demokrat harus dapat persetujuan dan harus berdasarkan keputusan Ketua Majelis Tinggi termasuk untuk menggelar Kongres atau KLB pun Calonnya harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ya sampai kapanpun kalau tiada restu dari Ketua Majelis Tinggi, rasa-rasanya sulit masih ada demokrasi pada Demokrat karena kuncinya ada pada Ketua Majelis Tinggi. Ini yang tidak boleh," ujarnya.

Dirinya meyakini, di persidangan gugatan Partai Demokrat terhadap 10 mantan kader Demokrat akan terjadi saling kuat-kuatan argumentasi hukum dalam meyakinkan hakim. Apalagi salah satu kuasa hukum Demokrat, yakni kubu AHY yaitu Bambang Widjojanto dengan percaya dirinya malah mendiskreditkan Jokowi.

"Demokrat AHY jangan terlalu percaya diri dengan mengatakan, pihak yang gelar KLB dianggap melanggar Pasal 26 UU Partai Politik, ya silakan uji saja di pengadilan. Kepengurusan Demokrat KLB Deli Serdang pun bisa gugat balik itu, tapi bagi saya keliru kalau Demokrat AHY hanya mempersoalkan Pasal 26 UU Partai Politik, karena kelompok KLB malah bisa menguji kebsahan AHY memimpin Demokrat, misalnya, apakah dibolehkan Ketua Majelis Tinggi punya kewenangan mutlak menentukan siapa calon Ketua Umum Demokrat, kalau misalnya dibolehkanpun, apa tidak akan ada konflik kepentingan, bagaimana jika yang diputuskan hanya 1 dan berasal dari anggota keluarga, apa itu bukan perbuatan melawan hukum, jadi dengan begitu, sama-sama tarung hukum di pengadilan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Ricky pun optimistis justru gugatan KLB Deli Serdang yang akan memenangkan pertarungan hukum. Semua terjadi lantaran terpilihnya Ketum Demokrat saat ini, yakni AHY pada Kongres Demokrat Mei 2020 lalu sejak awal juga sudah bermasalah secara hukum.

"Karena masalahnya ada dalam Pasal 17 ayat 6 huruf f AD/ART Demokrat 2020 yang memberikan kewenangan besar kepada Ketua Majelis Tinggi yaitu Ketua Majelis Tinggi berwenang mengambil keputusan Calon Ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa/KLB, itu yang bermasalah. Jadi kalau kuncinya ada pada Ketua Majelis Tinggi soal penentuan keputusan Calon Ketum yang maju pada Kongres Mei 2020 dan pada saat itu AHY calon tunggal Ketum Demokrat, posisi AHY saat ini sebagai Ketum Demokrat juga bisa terancam secara hukum. Itu bisa jadi persoalan secara hukum, AHY harus paham soal itu, jangan anggap enteng soal pencantuman jabatan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi dalam AD/ART Demokrat 2020 karena itu bisa jadi masalah hukum besar di persidangan nanti," ungkapnya.

Atas dasar itu, maka dirinya menilai, terpilihnya AHY pada Kongres Demokrat pada Mei 2020 bisa jadi celah hukum dan bisa dipersoalkan kubu lawan. Kubu KLB Deli Serdang bisa mengargumentasikan kondisi itu sebagai perbuatan melawan hukum perdata karena terpilihnya AHY adalah melawan hukum sebab isi AD/ART 2020 soal kewenangan Ketua Majelis Tinggi berwenang ambil keputusan Calon Ketum yang maju lewat Kongres atau KLB. Terpilihnya AHY tak lepas dari isi Pasal 17 ayat 6 huruf f AD/ART Demokrat 2020.

"Itulah yang salah secara hukum, tidak boleh seperti itu, tak ada lagi musyawarah mufakat dan demokrasi dalam Partai Demokrat," ucap Ricky.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings