Saksi Bongkar Kode "Paus" untuk Edhy Prabowo
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Saksi Bongkar Kode "Paus" untuk Edhy Prabowo

Rabu, 17 Maret 2021 | 18:48 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andika Anjaresta membongkar kode-kode yang digunakan ketika berkomunikasi dengan sekretaris pribadi (sespri) Edhy Prabowo, Amiril Mukminin. Salah satu kode yang digunakan, yakni "Paus" yang merujuk pada Edhy Prabowo.

Penggunaan kode itu diungkapkan Andika saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP), Suharjito, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Selain kode paus, terungkap juga kode 'daun untuk si kuning' yang merujuk pada uang untuk membeli jam mewah merek Rolex berwarna kuning.

Mulanya, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan adanya kode yang digunakan Andhika dan Amiril. Andika menjelaskan, penggunaan dua kode dimulai saat Amiril mengirimkan pesan suara kepadanya.

"Saya dapat voice note dari Amiril pas dibuka isinya 'bang tolong carikan Rolex'. Terus saya tanya rolex itu apa, (dijawab) jam katanya," kata Andika, saat bersaksi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Tak hanya mengirimkan pesan suara, Amiril juga mengirimkan beberapa foto jam yang dinginkan. Sehingga, Andika yang belum mengerti sepenuhnya maksud dari pesan itu mempertanyakan perihal peruntukan jam tersebut.

"Kemudian dikirimkan gambar-gambarnya. Saya tanya buat siapa," ujar Andika.

"Terus (dijawab) buat paus," sambung Andika menirukan jawaban Amiril.

Andika lantas mempertanyakan arti dari kode "Paus" tersebut. Dia memastikan jika paus yang dimaksud itu merupakan Edhy Prabowo yang saat itu menjabat Menteri KP.

"Paus (itu) pak menteri?" kata Andika.

"Iya buat pak menteri," sambung Andika yang kembali menirukan jawaban Amiril.

Mendengar jawaban itu, Jaksa pun memastikan kembali sosok paus yang dimaksud.

"Paus ini pak menteri ya?" tanya jaksa.

"Pak menteri pak," jawab Andika.

Sementara untuk penggunaan kode 'daun si kuning' berawal ketika Andika telah mendapatkan jam Rolex yang diminta. Sehingga, dia menghubungi Amiril untuk segera mengirimkan uang pembayaran jam tersebut. Nominalnya sekitar Rp700 juta. Beberapa hari kemudian Amiril menghubungi Andika. Dalam komunikasi itulah kode tersebut digunakan.

"Beberapa hari kemudian Amiril bilang 'Daun sudah ada untuk si kuning'," kata Andika.

Jaksa kembali memastikan arti dari kode tersebur. Sehingga, Andika menyebut jika persepsi dari kode daun itu adalah uang.

"Tadi daun untuk si kuning sudah ada, artinya apa?" tanya jaksa.

"Kami artikan uang untuk bayar Rolex sudah ada," kata Andika.

Untuk diketahui, jam Rolex ini merupakan salah satu bukti dalam perkara dugaan menerima suap izin ekspor benur. Selain jam tangan mewah, terdapat sejumlah barang bukti lainnya, seperti tas Tumi dan LV, sepeda roadbike, dan baju Old Navy.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas US$ 103.000 atau sekitar 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13,971) dan Rp 706 juta.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei KedaiKOPI: Peran Pemerintah Masih Kurang dalam Tanggulangi Perubahan Iklim

Menurut survei dari KedaiKOPI, perempuan menganggap bahwa peranan pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim masih terbilang kecil.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 57 Pati

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 57 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

NASIONAL | 17 Maret 2021

RPMI Keberatan Atas Pemberlakuan Zero Cost Penempatan Pekerja Migran

Yuliani mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan BP2MI selaku penyelenggara pekerja migran terkesan sepihak tanpa memikirkan kepentingan pihak lain.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Praktisi Hukum: Partai Demokrat Versi KLB Bisa Menangkan Gugatan

Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dan Partai Demokrat versi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat

NASIONAL | 17 Maret 2021

Mensos: Pencairan Bansos April Dipercepat ke Bulan Ini

Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Hakim Ungkit Kapasitas Ngabalin Ikut Edhy Prabowo ke Hawaii

Majelis Hakim mengungkit kapasitas Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ikut dalam rombongan Edhy Prabowo

NASIONAL | 17 Maret 2021

Kemhub Luncurkan Kampanye Keselamatan Kolaboratif

Menhub terus mendorong para pelaku di sektor transportasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Komunitas Harley Davidson Tipe Road Glide Gelar Baksos di Yogya

“Tidak ada konvoi saat berangkat ke Kulonprogo dari Kota Yogya, namun social riding dengan jeda jarak dan tidak memakai patwal,” kata Yovi.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Bertemu KSP, Para Tokoh Pulau Buru Minta Presiden Jokowi Lanjutkan Pembangunan PLTMG

Proyek PLTMG merupakan bukti nyata perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Pulau Buru yang saat ini mengalami krisis ketersediaan listrik.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Aa Gym Kembali Gugat Cerai Teh Ninih di Pengadilan Agama Bandung

Gugatan cerai Aa Gym kepada istri pertamanya Ninih Muthmainah diajukan pada 4 Maret 2020 lalu.

NASIONAL | 17 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS