Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Percepat Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Logo BeritaSatu

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Percepat Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Selasa, 23 Maret 2021 | 18:43 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah daerah (pemda) tahun 2020.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 490/1921/SJ yang ditandatangani Mendagri, pada 18 Maret 2021.

“Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik, yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar kata Mendagri seperti diunggah laman Sekretariat Kabinet, pada Selasa (23/3/2021).

Ia mengatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah daerah wajib menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan. Oleh karena itu, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),” ujar Mendagri.

Disebutkan, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, persentase penyelesaian pengaduan pada 2020 oleh Pemda baru mencapai 69,78%.

“Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut Mendagri, dalam rangka pembinaan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh bupati/wali Kota serta melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan, penyelesaian, dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi.

“Gubernur juga diminta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut evaluasi pengaduan kepada Mendagri setelah menerima laporan dari bupati maupun wali kota,” kata Mendagri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Alasan Tak Puas dengan Istri, Pria di Bogor Cabuli Anak 10 Tahun

AS (47) seorang pria di Kota Bogor diringkus polisi karena diduga mencabuli anak di bawah umur.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Gubernur Gorontalo Sampaikan LHKPN ke KPK

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/3/2021).

NASIONAL | 23 Maret 2021

Plt Gubernur Sulsel Akui Dicecar Penyidik KPK Soal Prosedur Jalankan APBD

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/3/2021) sore

NASIONAL | 23 Maret 2021

Pemerintah Diharapkan Jaga Stok dan Harga Pangan Jelang Ramadan

Pemerintah diharapkan dapat menjaga stok dan harga pangan menjelang Ramadan.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Anggota DPR Fraksi Gerindra Dilaporkan ke MKD

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmad Muhajiri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

NASIONAL | 23 Maret 2021

KPK Tegaskan Bank Garansi Eksportir Benur Tidak Miliki Dasar Hukum

Bank garansi yang mencuat dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Percepatan Sertifikasi Aset, KPK Buka Jalan Perkuat Sinergi PLN dan BPN

Guna memercepat sertifikasi aset, PLN menggandeng BPN serta KPK.

NASIONAL | 23 Maret 2021

SMRC: 64% Masyarakat Percaya Vaksin Covid-19 Aman

64 persen masyarakat percaya dan sangat percaya bahwa vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah aman bagi kesehatan penggunanya.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Survei SMRC: Warga DKI Paling Banyak Menolak Vaksinasi

Menurut survei SMRC, warga DKI Jakarta paling banyak menolak untuk menjalani vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Marzuki Alie Cs Dinilai Tak Yakin atas Gugatannya terhadap AHY

Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie melalui kuasa hukumnya memutuskan mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

NASIONAL | 23 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS