Edhy Prabowo Wajibkan Eksportir Benur Setor ke Bank Garansi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Wajibkan Eksportir Benur Setor ke Bank Garansi

Selasa, 23 Maret 2021 | 19:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito mengakui Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu mewajibkan para eksportir benih bening lobster untuk menyetorkan uang ke bank garansi agar mendapatkan izin ekspor.

Hal ini disampaikan Suharjito seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/3/2021). Suharjito saat ini sedang menjalani proses persidangan atas dakwaan menyuap Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain terkait pengurusan izin ekspor benur.

"Kalau bank garansi semua eksportir yang sudah menjalankan ya pasti bayar. Itu keharusan (wajib) mungkin memang untuk Pak Edhy Prabowo atau bagaimana," kata Suharjito, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Suharjito mengaku tak ingat saat ditanya mengenai jumlah uang yang telah disetorkannya. Yang pasti, kata Suharjito, uang yang disetorkan ke bank garansi sesuai dengan nilai jenis dan jumlah benur yang akan diekspor.

"Loh itu sudah ada ketentuan. Kalau benur pasir Rp 1.000 kalau mutiara Rp 1.500 (per-ekor). Bank garansinya sesuai kita ekspor, sesuai jumlah ekspor," kata Suharjito.

Keberadaan bank garansi ini diduga menjadi modus Edhy Prabowo untuk menampung uang suap dari para eksportir benur. KPK menyatakan bank garansi yang menampung uang dari para eksportir benur atas perintah Edhy Prabowo tersebut tak mempunyai dasar aturan sama sekali. Padahal, setiap pungutan untuk negara harus memiliki landasan hukum.

"Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimaksud juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali. Padahal kita tahu setiap pungutan negara seharusnya memiliki landasan hukum,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).

Ali menjelaskan, bank garansi dengan nilai mencapai Rp 52,3 miliar merupakan bagian dari konstruksi perkara secara utuh di mana pihak-pihak eksportir yang ingin mendapatkan izin ekspor benur diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka Edhy melalui pihak lain.

Para eksportir juga bersepakat bahwa pengiriman ekspor benur dimaksud hanya melalui PT ACK (Aero Citra Kargo) yang menjadi perusahaan tunggal perusahaan tunggal jasa pengangkutan benih lobster untuk diekspor atas restu Edhy Prabowo.

"Di samping itu ternyata para eksportir ada kewajiban pula menyerahkan bank garansi dimaksud," katanya.

Ali memaparkan, PT ACK didirikan dengan pengurus yang terdiri dari orang-orang kepercayaan tersangka Edhy. Sebagai perusahaan tunggal, PT ACK mematok tarif tinggi untuk jasa pengangkutan benur ke luar negeri. Padahal, PT ACK diduga tidak melakukan pengiriman ekspor benur, namun dilakukan pihak lain, yaitu PT PLI (Perishable Logistics Indonesia) dengan biaya jauh lebih murah.

"Sehingga selisih harga tersebut kemudian diperhitungkan sebagai ‘keuntungan’ yang diduga dimanfaatkan untuk keperluan pribadi EP (Edhy Prabowo) dan tersangka lainnya," kata Ali.

Diberitakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Padahal aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada.

KPK saat ini telah menyita uang Rp 52,3 miliar yang disimpan dalam bank garansi dan diduga berasal dari para eksportir benur yang telah mendapatkan izin ekspor dari KKP.

KPK pun telah menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan bank garansi senilai Rp 52,3 miliar tersebut saat memeriksa Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno Hatta) Habrin Yake serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina, pada Senin (22/3/2021).

Diketahui, KPK menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua staf khususnya Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.
Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Kasus ini bermula pada 14 Mei 2020. Saat itu, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk kedua staf khususnya, Andreau Pribadi Misanta dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, terungkap untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Atas kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukannya, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut, yakni sebesar Rp 3,4 miliar ditransfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih selaku staf khusus istri menteri Edhy. Uang itu, diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya IIs Rosita Dewi, Safri, dan Andreu Pribadi Misanta.

Uang itu digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosita Dewi di Honolulu AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta. Sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawaii, di antaranya jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dugaan Rasisme, Kapolres Malang Telah Diperiksa Propam

Divisi Propam Polri memeriksa Kapolresta Malang Kombes Pol Leonardus Harapantua Simarmata, terkait kasus dugaan rasisme

NASIONAL | 23 Maret 2021

Kapolri: Tilang Elektronik Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat mencegah penyalahgunaan wewenang polisi lalu lintas.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Satgas: PPKM Mikro Berdampak Positif untuk Penanganan Covid-19

PPKM Mikro jilid III yang berlangsung sejak 9-22 Maret 2021 di 10 provinsi menunjukkan hasil yang positif.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Perpustakaan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah

Kondisi perpustakaan daerah masih belum sesuai dengan standar nasional baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan serta pengelolaannya.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Prolegnas Prioritas 2021 Disahkan, Pimpinan DPR Minta Anggota Kebut Kerjaan

Pimpinan DPR meminta para legislator, segera bekerja menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) bersama pemerintah.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Keinginan Jokowi Rayakan HUT RI di Ibu Kota Baru Didoakan Terwujud

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus 2024, di ibu kota negara (IKN) baru, didoakan terwujud.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Dalam Tiga Bulan Terakhir, Kota Bogor Terima Laporan 25 Kasus Kekerasan pada Anak

P2TP2A Kota Bogor, menerima 25 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pada anak.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Percepat Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Alasan Tak Puas dengan Istri, Pria di Bogor Cabuli Anak 10 Tahun

AS (47) seorang pria di Kota Bogor diringkus polisi karena diduga mencabuli anak di bawah umur.

NASIONAL | 23 Maret 2021

Gubernur Gorontalo Sampaikan LHKPN ke KPK

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/3/2021).

NASIONAL | 23 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS