Logo BeritaSatu

Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP

Kamis, 25 Maret 2021 | 10:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak membutuhkan keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebelumnya, Antam dan Irjen KKP, Muhammad Yusuf dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi pada Rabu (17/3/2021). Namun, Antam tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang dinas ke luar kota.

Sementara dalam pemeriksaan terhadap Yusuf, tim penyidik mendalami perintah Edhy Prabowo kepada Antam untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Padahal aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada. KPK saat ini telah menyita uang Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir benur yang telah mendapatkan izin ekspor dari KKP.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan keterangan Antam Novambar tak diperlukan tim penyidik. Hal ini lantaran tim penyidik menilai rangkaian aliran administrasi terkait bank garansi telah jelas.

"Sebenarnya enggak perlu panggil Irjen (Irjen KKP, Muhammad Yusuf) dan Sekjen (Sekjen KKP, Antam Novambar) pun cukup karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas," kata Karyoto kepada di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Karyoto mengatakan, tim penyidik sudah mengantongi kecukupan bukti terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Edhy dan lima tersangka penerima suap lainnya. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas penyidikan Edhy dan lima tersangka lainnya ke tahap penuntutan.

"Hari ini sudah P21 ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk segera disidangkan," kata Karyoto.

Diketahui, KPK menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua staf khususnya Safri dan Andreau Pribadi Misanta, sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih, sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.
Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Kasus ini bermula pada 14 Mei 2020. Saat itu, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk kedua staf khususnya, Andreau Pribadi Misanta dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, terungkap untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Atas kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukannya, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut, yakni sebesar Rp 3,4 miliar ditransfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih selaku staf khusus istri menteri Edhy. Uang itu, diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya IIs Rosita Dewi, Safri, dan Andreu Pribadi Misanta. Uang itu digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosita Dewi di Honolulu AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta. Sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawaii, di antaranya jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Segera Ungkap Pelaku

Mahfud MD meminta Polri agar segera mengungkap pelaku yang harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Divisi Propam Akan Dirombak, Polri: Perlu Proses dan Kajian

Perombakan struktural secara terbatas terhadap Divisi Propam Polri membutuhkan proses, analisis, serta pengkajian terlebih dahulu.

NEWS | 3 Oktober 2022

Usut Tragedi Kanjuruhan, Tim Pencari Fakta Targetkan Rampung dalam 3 Pekan

Mahfud MD menyampaikan, tim pencari fakta menargetkan pengusutan tragedi Kanjuruhan rampung dalam tiga pekan ke depan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Terima Amanah Nasdem, Anies Baswedan: Saya Siap Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dirinya menerima amanah dari Partai Nasdem untuk dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024.

NEWS | 3 Oktober 2022

Deklarasi Anies Baswedan Capres, Paloh Pimpin Hening Cipta Tragedi Kanjuruhan

Deklarasi Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem, diawali dengan hening cipta atas tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

NEWS | 3 Oktober 2022

Mahfud MD Pimpin Tim Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang dipimpin Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Umumkan Anies Baswedan sebagai Capres Nasdem

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem di Pilpres 2024.

NEWS | 3 Oktober 2022

Kakorlantas Singgung Pungli yang Dialami Komika Soleh Solihun

Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi menyinggung mengenai pungutan liar (pungli) yang dialami komika Soleh Solihun.

NEWS | 3 Oktober 2022

Operasi Zebra Jaya 2022 digelar Serentak di 33 Polda

Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2022 serentak di 33 Polda di seluruh Indonesia

NEWS | 3 Oktober 2022

Kasus Brigadir J, AKP Rifaizal Samual Jalani Sidang Etik Hari Ini

Mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samual menjalani sidang etik pada hari ini imbas dari kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Divisi Propam Akan Dirombak, Polri: Perlu Proses dan Kajian

Divisi Propam Akan Dirombak, Polri: Perlu Proses dan Kajian

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings