Effendi Gazali Mengaku Diminta Penyidik KPK Bawa Rekening Perusahaan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Effendi Gazali Mengaku Diminta Penyidik KPK Bawa Rekening Perusahaan

Kamis, 25 Maret 2021 | 16:50 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/3/2021). Effendi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Pemeriksaan terhadap Effendi dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos, Matheus Joko Santoso.

Kepada awak media, Effendi mengaku baru mengetahui dirinya akan diperiksa dalam kasus ini pada, Rabu, 24 Maret 2021 malam. Saat itu, kata Effendi, tim penyidik menyampaikan surat panggilan melalui layanan pesan WhatsApp.

"Mengenai pemanggilan saya, saya dapat panggilannya tadi malam jam 19.41 WIB, melalui WhatsApp. Jadi, saya sampai sekarang belum terima surat panggilan secara resminya. Belum ada," kata Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Effendi tak mempermasalahkan panggilannya melalui aplikasi WhatsApp. Effendi mengaku tetap memenuhi panggilan lantaran patuh pada proses hukum. Namun, dalam panggilan tersebut, tim penyidik KPK memintanya untuk membawa rekening perusahaan. Effendi mengklaim tak memahami rekening yang dimaksud.

"Pertanyaan yang menarik adalah, surat panggilan KPK itu isinya harap membawa rekening perusahaan sejak 1 Januari 2020 dan PO, bansos Kemsos. Saya ambil rekening siapa. Dari perusahaan mana?," katanya.

Effendi pun meminta tim penyidik KPK untuk mengronfontasi dirinya dengan pemilik perusahaan yang disebut dalam surat panggilan. Apalagi, disebutkan jika Effendi mendapatkan pengerjaan proyek bansos melalui perusahaan tersebut.

"Mengenai ada PT atau CV itu saya katakan saya tidak kenal. Dan lebih gampangnya, panggil saja PT atau CV-nya. Panggil dan konfrontasi ke saya apakah dia memang dapat ke situ, kapan dikasih, dan kemudin apa urusan dengan saya," katanya.

Secara terpisah, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengapresiasi kehadiran Effendi memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Ali belum dapat menyampaikan materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Effendi. Yang pasti, katanya, pemeriksaan terhadap seseorang dilakukan penyidik untuk memperjelas rangkaian perbuatan para tersangka.

"Perkembangan hasil pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya.

Selain Effendi Gazali, dalam mengusut kasus suap bansos ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Beberapa di antaranya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras; Dirjen Linjamsos Kemsos, Pepen Nazaruddin; staf ahli Menteri Sosial, Kukuh Ary Wibowo; adik politikus PDIP Ihsan Yunus, Muhammad Rakyan Ikram; serta dua pihak swasta bernama Triana dan Amalia Prayitno.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa penyuplai sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UI Akan Perbaiki Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

UI memiliki kewajiban moral untuk memimpin perubahan riset dan pendidikan termasuk industri kesehatan.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kapolri Resmikan Monumen M Jasin

Monumen tersebut didirikan oleh alumni Akabripol pertama angkatan 1970.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Cegah Serangan Siber, DPD RI Luncurkan Program CSIRT

Adapun program ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NASIONAL | 25 Maret 2021

Dirut Sarana Jaya Pasrah Terseret Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Jakarta Timur

Yoory mengaku menyerahkan persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Warga di Malang Kesulitan Mengakses Program Kartu Prakerja

Menurut dia saat akan membuat akun daftar akses link program kartu prakerja selalu merasa kesulitan.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Pengacara Rizieq Syihab Tuding Jaksa Putarbalikkan Fakta

Munarman menuding jaksa memutarbalikkan fakta terkait dakwaan terhadap Rizieq Syihab dalam kasus tindak pidana penyebaran kabar bohong tes antigen di RS Ummi.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kampanye Global Dampak Industri Budi Daya Ikan Bagi Lingkungan

Banyak konsumen percaya bahwa praktik akuakultur dipandang lebih berkelanjutan daripada penangkapan ikan di laut, padahal ini merupakan kesalahpahaman besar.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Mantan Mendagri Syarwan Hamid Meninggal Dunia

Syarwan Hamid pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi Pembangunan dan sebelumnya menjadi Wakil Ketua MPR hasil Pemilu 1997.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kasus Suap Bansos, KPK Periksa Effendi Gazali dan Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus

Effendi Gazali dan Rakyan Ikram disebut-sebut termasuk pihak yang mendapat kuota pengadaan bansos Covid-19.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Presiden Saksikan Vaksinasi Massal Di Kabupaten Maluku Tengah

Ditambahkan Presiden Jokowi, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity diperlukan vaksinasi kepada 70% populasi masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 25 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS