LPSK Minta Pemprov DKI Tidak Ganggu Karir Pegawai Korban Dugaan Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

LPSK Minta Pemprov DKI Tidak Ganggu Karir Pegawai Korban Dugaan Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ

Kamis, 25 Maret 2021 | 20:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan pemenuhan hak dari pegawai korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta Blessmiyanda. Pasalnya, LPSK sering menemukan fakta di dunia kerja ASN, sering terjadi ancaman terkait karir dan jabatan untuk korban.

“LPSK mengingatkan bentuk ancaman atau potensi ancaman yang mungkin diterima korban dan saksi misalnya ancaman terkait karir atau jabatan. Ancaman ini sangat mungkin diterima korban dan saksi selain ancaman fisik maupun ancaman hukum,” ujar Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution, dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

LPSK, kata Maneger, berharap Inspektorat maupun instansi lain yang terkait untuk memperhatikan potensi ancaman tersebut serta meminta Pemda DKI Jakarta memastikan pemenuhan hak-hak korban. “Jangan sampai ancaman terkait karir dan jabatan membuat perkara ini tidak terungkap. Jangan sampai korban sudah jadi korban pidana, masih menjadi korban kembali terkait statusnya sebagai PNS,” tandas dia.

Maneger mengatakan LPSK melalui Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, sudah konfirmasi ke Pemprov DKI dan memang benar terkait berita dugaan pelecehan seksual tersebut. Namun, kata dia, LPSK tidak bisa sebutkan siapa orang Pemprov dimaksud.

“LPSK mengapresiasi sikap inspektorat yang langsung memeriksa Blessmiyanda setelah kasus tersebut tersyiar ke publik. Seperti diketahui, Blessmiyanda dibebastugaskan dari jabatannya karena menjalani pemeriksaan tersebut,” tutur dia.

Pihaknya berharap perkara tersebut diselesaikan sesuai hukum pidana yang berlaku. LPSK juga mendorong BPPBJ memberikan sanksi sesuai aturan/mekanisme administrasi internal karena korban merupakan seorang PNS yang bekerja di BPPBJ.

“Pada saat bersamaan jangan lupa bahwa perkara ini tentu harus ada penyelesaian secara pidana, selain secara administrasi. Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. LPSK berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke aparat penegak hukum,” imbuh dia.

Menurut Maneger, penyelesaian hukum pidana bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan warning kepada para calon pelaku lainnya bahwa ada hukuman tegas terhadap tindakan pelecehan seksual. Warning tersebut bertujuan agar kasus seperti itu tidak terulang kembali, mengingat kerap kali kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang atasan ke bawahan.

“Relasi kuasa inilah yang seringkali menjadi jalan terjadinya pelecehan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisinya untuk melecehkan korban. Termasuk juga untuk mengancam korban ataupun saksi untuk tidak memberikan keterangan atau melapor,” jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan LPSK siap memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi yang mengetahui dugaan pelecehan seksual tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu dia mengimbau korban maupun saksi sebaiknya melaporkannya ke LPSK, karena prinsip perlindungan dalam rezim UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah kesukarelaan. Dengan itu, LPSK bisa memastikan kehadiran negara kepada korban maupun saksi.

“Perlindungan kepada korban dan saksi sangatlah penting dilakukan. Karena dalam dunia kerja ASN memang ada relasi kuasa antara calon pelaku dengan korban ataupun saksi, yang biasanya adalah bawahan pelaku. Di sinilah perlindungan untuk korban dan saksi menjadi penting,” pungkas Maneger.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gus Abe Terpilih Jadi Ketua PB PMII 2021-2023

Gus Abe terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pada Kamis (25/3/2021) pagi.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Relawan Jokowi Gelar Temu Nasional 2021

Temu relawan Jokowi kali ini dilakukan dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kepada PA 212, Kejagung: Tak Ada Niat Menzalimi Rizieq Syihab

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima audiensi Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan tim hukum Rizieq Syihab

NASIONAL | 25 Maret 2021

Polisi Penembak Laskar FPI Meninggal dalam Kecelakaan

Hingga kini identitas tiga polisi yang menembak laskar FPI belum dibuka oleh Mabes Polri.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Pariwisata Halal Mengusung Etika dan Layanan Prima

Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan industri pariwisata halal, di tengah pandemi Covid-19. Wisata yang dikembangkan adalah wisata ramah alam dan kesehatan yang universal, dapat menjadi pilihan wisatawan muslim dan wisatawan lainnya

NASIONAL | 25 Maret 2021

BMKG: Musim Kemarau Dimulai April

Musim kemarau 2021 dimulai bulan depan di beberapa zona musim di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Sidang Putusan Perkara Suap Djoko Tjandra Digelar 5 April

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menetapkan jadwal sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Djoko Tjandra pada Senin, 5 April 2021.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Effendi Gazali Mengaku Diminta Penyidik KPK Bawa Rekening Perusahaan

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat Juliari Batubara.

NASIONAL | 25 Maret 2021

UI Akan Perbaiki Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

UI memiliki kewajiban moral untuk memimpin perubahan riset dan pendidikan termasuk industri kesehatan.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kapolri Resmikan Monumen M Jasin

Monumen tersebut didirikan oleh alumni Akabripol pertama angkatan 1970.

NASIONAL | 25 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS