KIP-AMSI Dorong Keterbukaan Informasi Publik
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KIP-AMSI Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 25 Maret 2021 | 20:17 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menandatangani Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) tentang Peran Media Siber Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (25/3/2021). Kerja samaini dalam rangka untuk penguatan tata kelola informasi publik di Indonesia.

Kerja sama dua lembaga ini didasari pemahaman bersama bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, serta sebagai upaya dalam mengembangkan masyarakat informasi (information society). Kerja sama juga sekaligus merupakan upaya pemenuhan hak informasi publik dan hak atas akses informasi publik yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ketua KIP Gede Narayana dalam pengantar penandatanganan yang dilakukan secara virtual mengatakan, kerja sama ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik. “Sehingga, pelaksanaan keterbukaan informasi publik bisa tersiar serta diinformasikan kepada masyarakat luas,” kata Gede Narayana.

Sementara itu, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, nota kesepahaman ini untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam pengelolaan negara, terutama dalam mengawasi jalannya program pemerintah dengan informasi yang memadai bagi publik.

“Menyediakan informasi yang memadai itu adalah tanggung jawab media massa, tetapi informasi yang memadai bisa disajikan, mengandaikan media memiliki akses kepada sumber informasi. Informasi yang memadai itu menyangkut apa saja, termasuk data,” kata Wenseslaus Manggut.

Ia menambahkan, akses terhadap data tidak saja mengembalikan jurnalisme menjadi berkualitas, tetapi juga membuka kesempatan bagi publik untuk memahami jalannya negara dalam data dan angka.

Penandatanganan kesepahaman dilanjutkan dengan rangkaian dengar pendapat publik perbaikan sengketa informasi publik wilayah Indonesia timur, yang melibatkan AMSI Papua. Diskusi ini dihadiri 29 perwakilan media anggota AMSI dari Indonesia timur, akademisi, dan LSM.

Dengar pendapat serupa sebelumnya dilaksanakan melibatkan AMSI Aceh dengan mengundang peserta dari wilayah Indonesia barat pada 23 Maret lalu dan dihadiri 59 peserta. Rangkaian kegiatan ini merupakan kerja sama AMSI dan KIP dengan dukungan UNESCO.

Selain menyelenggarakan diskusi publik, AMSI juga melakukan pratinjau kebijakan terhadap rancanan revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Prosedur ini merupakan faktor penting yang menentukan kualitas performa penyelesaian sengketa informasi. Dua pakar yang dilibatkan adalah Dessy Eko Prayitno dan Astrid Deborah.

Komisioner KIP Arif Kuswardono mengatakan, upaya perbaikan prosedur sengketa informasi sedang dilakukan agar ke depan tidak terjadi penumpukan kasus karena lambatnya proses sengketa. “Kemudahan dan kecepatan menjadi value yang perlu terus diupayakan akan kami catat. Sengketa adalah satu bagian saja sedang di hulunya adalah perbaikan layanan agar publik dan jurnalis mendapatkan informasi publik yang berkualitas,” katanya.

Sementara, Dessy Eko Prayitno mengatakan, badan publik perlu didorong agar terus lebih cepat membuka informasi publik. Ia melihat saat ini masih ada masalah pada UU Keterbukaan Informasi Publik karena masih memberikan ruang 100 hari kerja bagi badan publik untuk membuka data.

“Tetapi, untuk penyelesaian sengketa, Komisi Informasi mempunyai peran untuk mendesain aturan agar proses sengketa bisa lebih cepat. Ketika informasi dapat diperoleh dengan cepat, sumber terpercaya. Harapannya dapat membantu pemberantasan berita bohong,” ujar Eko.

Sementara, Pengurus bidan Advokasi AMSI, Nuruddin Lazuardi, menambahkan, peran Komisi Informasi penting untuk menjembatani agar proses pembukaan data publik bisa lebih cepat. “Bagi media, khususnya, sumber informasi yang akurat sangat penting agar dapat memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tiga Pencuri Spesialis Mobil Pikup di Malang Ditembak Polisi

Aparat Kepolisian Polresta Malang Kota, Jawa Timur, berhasil menangkap tiga pelaku pencuri spesialis mobil jenis pikup.

NASIONAL | 25 Maret 2021

LPSK Minta Pemprov DKI Tidak Ganggu Karir Pegawai Korban Dugaan Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ

Pemprov DKI harus pastikan pemenuhan hak dari pegawai korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Gus Abe Terpilih Jadi Ketua PB PMII 2021-2023

Gus Abe terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pada Kamis (25/3/2021) pagi.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Relawan Jokowi Gelar Temu Nasional 2021

Temu relawan Jokowi kali ini dilakukan dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Kepada PA 212, Kejagung: Tak Ada Niat Menzalimi Rizieq Syihab

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima audiensi Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan tim hukum Rizieq Syihab

NASIONAL | 25 Maret 2021

Polisi Penembak Laskar FPI Meninggal dalam Kecelakaan

Hingga kini identitas tiga polisi yang menembak laskar FPI belum dibuka oleh Mabes Polri.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Pariwisata Halal Mengusung Etika dan Layanan Prima

Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan industri pariwisata halal, di tengah pandemi Covid-19. Wisata yang dikembangkan adalah wisata ramah alam dan kesehatan yang universal, dapat menjadi pilihan wisatawan muslim dan wisatawan lainnya

NASIONAL | 25 Maret 2021

BMKG: Musim Kemarau Dimulai April

Musim kemarau 2021 dimulai bulan depan di beberapa zona musim di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Sidang Putusan Perkara Suap Djoko Tjandra Digelar 5 April

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menetapkan jadwal sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Djoko Tjandra pada Senin, 5 April 2021.

NASIONAL | 25 Maret 2021

Effendi Gazali Mengaku Diminta Penyidik KPK Bawa Rekening Perusahaan

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat Juliari Batubara.

NASIONAL | 25 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS