Praktisi Hukum: KPK Paksakan Kasus RJ Lino
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Praktisi Hukum: KPK Paksakan Kasus RJ Lino

Jumat, 26 Maret 2021 | 20:23 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menahan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino), pada hari ini, Jumat (26/3/2021). RJ Lino ditahan setelah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Praktisi hukum Ricky Vinando menilai, penahanan RJ Lino adalah upaya yang cukup menggemparkan dunia hukum Indonesia. Mengingat, sejak ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015, KPK justru belum mendapatkan barang bukti dokumen harga resmi pengeluaran biaya pembangunan tiga unit QCC yang dibangun Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd (HDHM).

"Jangankan mendapatkan harga resmi pengeluaran biaya pembangunan tiga unit QCC langsung dari Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co Ltd, harga pembanding QCC pun juga tak berhasil didapat KPK, dan KPK melanjutkan kasus ini serta menganggap ada kerugian negara berdasarkan keterangan ahli teknik kelautan dari ITB yang menilai berdasarkan HPP (Harga Pokok Produksi) tiga unit QCC itu dan ada selisih pembelian hingga US$ 5 juta," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, sangat berbahaya jika penegakan hukum kasus RJ Lino justru hanya mengandalkan keterangan ahli teknik kelautan dari ITB. Apalagi ahli teknik kelautan tersebut tidak pernah mengetahui berapa harga jual resmi QCC setelah selesai dibangun termasuk ditambah dengan biaya-biaya lain yang dibutuhkan pada saat pembangunannya hingga pengiriman sampai di Indonesia.

"Celaka 12 penegakan hukum kasus RJ Lino hanya mengandalkan keterangan ahli teknik kelautan ITB. Pertanyaan hukum ke ahli itu adalah, apakah pernah melihat secara fisik dan memelototi semua jenis container crane pelabuhan yang ada di seluruh pelabuhan di dunia ini, kalau spesifikasi begini kira-kira harganya begini, kalau spesifikasi begitu harganya segini, tapi kan tak bisa juga begitu karena harga alat-alat pembangunan container crane kan juga berfluktuasi, apa dia tahu dan pernah melihat langsung semua jenis spesifikasi pembuatan container crane pelabuhan yang ada di seluruh dunia?," tegas Ricky.

"Kok bisa dia sampai menuduh perbuatan Pak RJ Lino membeli container crane selisih lebih mahal US$ 5 juta, lah dokumen harga pembanding aja tidak ada, kok bisa bilang ada selisih harga, ini kan ahli nujum dia ini. Karena ahli teknik kelautan tidak memiliki kapasitas untuk menilai ada selisih US$ 5 juta, terlebih karena dia tak pernah tahu berapa rincian harga jual resmi QCC dari Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co Ltd (HDHM)", lanjut Ricky.

Dikatakan Ricky, harga pembelian alat-alat konstruksi pembangunan QCC tentunya sangat ditentukan standar, spesifikasi, dan kualitas yang dipakai. Jika buatan negara Tiongkok, namun belum tentu itu alat yang digunakan untuk pembangunan QCC itu produk Tiongkok asli.

"Bisa aja Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd (HDHM) beli dari negara lain atau pihak lain, dan dikirim ke HDHM, kan HDHM kena cost lagi kan, baru dibangun oleh HDHM jadi QCC. Barulah oleh HDHM dikirim ke Indonesia, cost lagi kan, tentu kalkulasi semuanya ada biaya lain lagi kan belum lagi ada pengenaan bea masuk," ungkapnya.

Atas kondisi itu, menurut Ricky, seharusnya KPK tidak boleh hanya mengandalkan keterangan ahli untuk menilai harga pengadaan barang. Terlebih, ahli tersebut menilai hanya dengan melihat fisik tiga unit QCC, lalu bisa menilai dan menyimpulkan pengadaan tiga unit QCC tersebut ada selisih US$ 5 juta.

"Jadi bagaimana bisa memberikan penilaian terhadap QCC yang tak pernah dia ketahui semua seluk beluk pembangunan QCC itu, kalau dia ngaku ahli teknik kelautan silakan aja, tapi dia tak pernah tahu bagaimana rincian total semua biaya yang telah dikeluarkan HDHM termasuk di dalamnya biaya produksi yang terdiri dari biaya pembelian alat-alat konstruksi, biaya pengiriman alat konstruksi ke HDHM, biaya pengiriman ke Indonesia ditambah dengan bea masuk," katanya.

Dikatakan Ricky, bagaimana bisa menyimpulkan adanya selisih US$ 5 juta tanpa adanya harga pembanding. Termasuk bagaimana bisa disebutkan ada selisih atau lebih mahal US$ 5 juta, padahal yang bersangkutan tidak pernah membeli QCC dari HDHM dan beli QCC dari perusahaan negara lain.

"Kalau mau menilai kemahalan atau tidak, minimal harus ada harga pembanding. Nah dia sendiri tidak tahu berapa harga pokok produksi termasuk di dalamnya rincian besaran biaya-biaya lain pembelian alat konstruksi, biaya pengiriman alat konstruksi, pengiriman QCC ke Indonesia, ditambah bea masuk dan harga pembanding pun tak ada, tapi bisa mengatakan ada selisih US$ 5 juta lebih mahal, berarti dia bukan ahli teknik kelautan, tapi ahli nujum, ahli menebak-nebak. Mana bisa seperti itu, ini kan sesuatu yang sangat dipaksakan untuk mengatakan ada selisih US$ 5 juta harusnya ada dokumen dulu, lah ini semua dokumen tidak ada, ahli hanya kira-kira," ujarnya.

Lanjut Ricky, sedari awal kasus RJ Lino ini dipaksakan oleh KPK mengingat ada peraturan yang membolehkan penunjukan langsung untuk pengadaan tiga unit QCC tersebut.

"Sejak awal memang sudah dipaksakan kasus RJ Lino ini karena boleh penunjukan langsung terhadap HDHM itu, tidak salah, karena sudah 3 kali gagal lelang pengadaan QCC. 2007 gagal, 2008 gagal, 2009 gagal. Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri BUMN No 05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, membolehkan penunjukan langsung," kata Ricky.

Dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri BUMN No. 05 /MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Dijelaskan, penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest.

"Jadi tak ada yang dilanggar oleh RJ Lino. Janganlah KPK memaksakan kasus ini hanya bergantung pada keterangan ahli teknik kelautan. Kan RJ Lino melakukan pengadaan 3 QCC untuk Pelabuhan Palembang , Lampung san Pontianak. Hasilnya apa, Pelabuhan Pontianak pernah menjadi pelabuhan dengan masa dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat terbaik se Indonesia. Artinya RJ Lino mempunyai peran besar dalam kemajuan Pelabuhan Pontianak, negara sudah diuntungkan dengan pengadaan QCC itu, bongkar muat jadi lebih cepat, kenapa dia sekarang malah ditahan dengan keyakinan merugikan negara hanya berdasarkan pendapat ahli teknik kelautan ITB yang sangat tidak berkapasitas dalam kasus ini," tutup Ricky.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Soal Kasus Pajak, Ini Pernyataan Bank Panin

Pemilik Bank Panin menegaskan tidak pernah memerintahkan anak buahnya guna melobi pejabat pajak.

NASIONAL | 23 September 2021

Peran Guru Semakin Besar Bentuk Karakter Bangsa di Era Digitalisasi

Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi, peran guru semakin besar dalam menjaga dan membentuk karakter bangsa.

NASIONAL | 23 September 2021

Irjen Pol Napoleon Bonaparte Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek: Baru 42% Sekolah di PPKM Level 1-3 Gelar PTM Terbatas

SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa Covid-19 menetapkan satuan pendidikan menyediakan pilihan layanan PTM terbatas dengan prokes.

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Jawab Kegelisahan Masyarakat Internasional

Jokowi ajak para pemimpin dunia melakukan langkah nyata untuk menjawab kegelisahan masyarakat internasional.

NASIONAL | 23 September 2021

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 27 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 23 September 2021

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Kasus Muhammad Kace, Penyidik Konfrontasi Keterangan Napoleon Bonaparte dengan Saksi

Kasus Muhammad Kace, Penyidik Konfrontasi Keterangan Napoleon Bonaparte dengan Saksi

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings