KPK Miliki Bukti untuk Periksa Effendi Gazali
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korupsi Bansos Covid-19

KPK Miliki Bukti untuk Periksa Effendi Gazali

Jumat, 26 Maret 2021 | 23:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan takkan gegabah dalam memanggil dan memeriksa seseorang dalam penyidikan kasus korupsi, termasuk saat memeriksa pakar komunikasi politik, Effendi Gazali terkait kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19, Kamis (25/3/2021).

Penyidik lembaga antikorupsi memiliki dasar memanggil dan memeriksa Effendi Gazali sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso.

"Penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi tentu karena ada kebutuhan penyidikan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Pemeriksan itu berangkat dari temuan atau bukti seperti keterangan saksi lain atau tersangka maupun bukti pendukung lain seperti dokumen, yang telah dikantongi penyidik KPK mengenai keterkaitan Effendi dalam pelaksanaan pengadaan bansos. Bukti yang dikantongi penyidik dikonfirmasi kepada Effendi dalam pemeriksaan kemarin.

"Ada data dan informasi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan pengadaan bansos dimaksud," katanya.

Dalam pemeriksaan kemarin, tim penyidik mencecar Effendi mengenai dugaan adanya rekomendasi agar salah satu perusahaan menjadi vendor atau rekanan dalam pengadaan bansos Covid-19. Usulan itu disampaikan Effendi melalui mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos Adi Wahyono yang kini menjadi tersangka penerima suap.

"Effendi Gazali, dialami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemsos tahun 2020 antara lain terkait adanya dugaan rekomendasi salah satu vendor yang diusulkan oleh saksi melalui tersangka AW (Adi Wahyono) untuk mengikuti pengadaan Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos," kata Ali.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Ditegaskan, tim penyidik memiliki dasar untuk memanggil dan memeriksa seorang saksi, termasuk Effendi Gazali.

"Prinsipnya, KPK tentu tidaklah gegabah memanggil seseorang untuk dimintai keterangan dalam proses peradilan," katanya.
Lili masih enggan mengungkap secara gamblang dasar pemeriksaan terhadap Effendi lantaran proses penyidikan kasus ini masih berjalan.

Pernyataan KPK ini seakan mementahkan klaim Effendi Gazali usai diperiksa penyidik KPK kemarin. Saat itu, Effendi mengklaim namanya tidak ada dalam berita acara pemeriksaan tersangka Matheus Joko Santoso. Effendi menyebut tuduhan jika dirinya memiliki kuota bernilai puluhan miliar adalah data palsu. Effendi juga menampik kecipratan uang terkait proyek bansos.

"Tadi sudah terbukti bahwa nama saya tidak ada di BAP-nya Matheus Joko," kata Effendi seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3/2021) kemarin.

Meski demikian, Effendi mengakui sempat bertemu dengan Adi Wahyono saat menjadi moderator dalam seminar nasional riset tentang bansos pada 23 Juli 2020. Saat itu Effendi mengaku meminta agar kuota pengadaan bansos juga diberikan kepada UMKM.

"Jangan orang terzalimi dong, kan tidak semua orang itu apa namanya langsung jatahnya diambil dibagi-bagi sama yang besar-besar, yang itu kan tujuannya adalah UMKM dan dia tidak didirikan hanya pada saat proyek itu," kata Effendi.

Effendi menyebut terzalimi yang dimaksudnya adalah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.

"Ya kan kalah bersaing dengan dewa-dewa. Ya karena kuotanya sudah habis diambil dewa-dewa.

Namun, Effendi membantah pernyataannya tersebut terkait kuota salah satu UMKM, yakni CV Hasil Bumi Nusantara.

Berdasarkan informasi, CV Hasil Bumi Nusantara mengerjakan 162.250 paket pada tahap pertama dengan nilai kontrak Rp 48.675.000.000. Pada tahap ke-8, CV Hasil Bumi Nusantara mengerjakan 20.000, dengan pelaksana Susanti.

"Jangan berbicara satu, kami waktu itu berbicara tentang banyak yang UMKM, mengenai siapa kemudian dapat berapa silakan tanya ke penyidik," katanya.

Sayangnya, Effendi tidak menjelaskan secara terang maksud pernyataannya mengenai 'dewa-dewa' itu. Effendi justru mempertanyakan, kapan pihak-pihak yang lebih besar atau 'dewa-dewa' terkait kasus Bansos ini dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK.

"Saya sudah datang saya sudah dipanggil sudah memenuhi panggilan walaupun cuma di WA ya kan, saya datang yang besar-besar kapan nih dipanggilnya, silakan bapak dan ibu cari sendiri," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari P Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Van Sidabukke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Mensos menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemsos melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Van Sidabukke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemsos Terus Lanjutkan Penyaluran Bansos

Kementerian Sosial (Kemsos) pada Maret 2021 terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos).

NASIONAL | 26 Maret 2021

Bagikan Bantuan untuk Warga Jakarta, Sahroni: Bukan Buat Kampanye

Ahmad Sahroni melakukan kegiatan santunan anak yatim bersama lembaga binaannya Ahmad Sahroni Center (ASC) Peduli.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Dirjen Dikti: Kampus Merdeka Ciptakan Investasi Pendidikan Masa Depan

Kampus Merdeka nantinya diharapkan dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan global maupun permasalahan yang ada di masyarakat.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Karyawan Bank NTB Syariah Diduga Digelapkan Dana 10 Miliar

Massa unjuk rasa agar Direksi Bank NTB Syariah usut korupsi uang bank itu yang dilakukan seorang karyawannya.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Kemnaker Rumuskan 9 Lompatan Besar Ketenagakerjaan

Digitalisasi juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan.

NASIONAL | 26 Maret 2021

KPU Akan Gelar PSU Pilkada Serentak 2020 di 15 Daerah Termasuk di Pilgub Kalsel dan Jambi

KPU akan kembali menggelarkan pemungutan suara ulang (PSU) di 15 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 lalu.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Pemerintah Turki Puji Strategi Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Kementerian Kebudayaan Turki terkesan dengan strategi pemerintah RI dalam mengelola pendidikan di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Standardisasi Proses Bisnis PT BIMA Hasilkan Kolaborasi dengan Pelindo IV

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) mengunjungi Pelindo IV di Makassar guna memerkokoh kerja sama engineering companies Pelindo.

NASIONAL | 26 Maret 2021

Kantor Imigrasi Tangerang Bentuk Tim Pengawas Orang Asing

Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tangerang, membentuk Tim Pengawas Orang Asing (Timpora).

NASIONAL | 26 Maret 2021

Wali Kota Sorong Diperiksa Kejari, DPP Golkar Diminta Bersikap

Koalisi Pemuda Anti Korupsi menggelar aksi di DPP Partai Golkar terkait dugaan korupsi Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau, Jumat (26/3/2021).

NASIONAL | 26 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS