Ketua KPK: LHKPN Adalah Cerminan Kesederhanaan dari Potret Kejujuran Penyelenggara Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua KPK: LHKPN Adalah Cerminan Kesederhanaan dari Potret Kejujuran Penyelenggara Negara

Rabu, 31 Maret 2021 | 17:48 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, hari ini, Rabu, 31 Maret 2021, merupakan batas akhir waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020, bagi setiap penyelenggara negara di republik ini.

Data sementara per tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 23.59 WIB, tingkat pelaporan LHKPN para penyelenggara negara yang masuk ke KPK sebesar 91,67% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Eksekutif, tingkat kepatuhan sebesar 91,88% dimana dari 306.398 wajib lapor, sebanyak 281.519 telah menyerahkan LHKPN sementara 24.879 belum melaporkan ke KPK.

2. Bidang Yudikatif, tingkat kepatuhan sebesar 98,05% dimana dari 19.778 wajib lapor, sebanyak 19.392 telah menyerahkan LHKPN sementara 386 belum melaporkan ke KPK.

3. Bidang Legislatif MPR RI, tingkat kepatuhan sebesar 60 % dimana dari 10 wajib lapor, sudah 6 yang menyerahkan LHKPN sementara 4 lainnya belum melaporkan ke KPK.

4. Bidang Legislatif DPR RI, tingkat kepatuhan sebesar 35,55% dimana dari 571 wajib lapor, baru 203 yang menyerahkan LHKPN dan 368 lainnya belum melaporkan ke KPK.

5. Bidang Legislatif DPD RI, tingkat kepatuhan sebesar 74,26%% dimana dari 136 wajib lapor, sudah 101 anggota yang melaporkan sementara 35 lainnya belum melaporkan

6. Bidang Legislatif DPRD, tingkat kepatuhan sebesar 78,48%% dimana dari 19.286 wajib lapor, sudah 15.215 yang menyerahkan LHKPN sementara 4.171 anggota belum melaporkan ke KPK.

7. Bidang BUMN dan BUMD, tingkat kepatuhan sebesar 91,67% dimana dari 378.278 wajib lapor, sebanyak 346.758 telah menyerahkan LHKPN sementara 31.520 lainnya belum melaporkan ke KPK.

Besar harapan kami dan tentunya kita semua persentase laporan LHKPN penyelenggara negara yang tercatat 91.67 % Pertanggal 30 Maret Pukul 23.59 WIB, menjadi genap 100 % sebelum pergantian hari yakni pukul 00.00 WIB.

"Kami ingatkan kembali, LHKPN adalah potret sederhana kejujuran seorang penyelenggara dan abdi negara," kata Firli, dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021)

Dikatakan, kepatutan dalam kepatuhan saat menyampaikan LHKPN, merupakan cerminan jiwa dan jati diri serta kepribadian baik seorang penyelenggara negara, yang memang layak dan pantas diberi kepercayaan sebagai seorang pejabat negara di republik ini.

Bagi penyelenggara negara, lanjut Firli, LHKPN seyogianya berfungsi sebagai alarm untuk mengukur wajar tidaknya harta atau halal-haram kekayaan yang diperoleh dari gaji sebagai seorang penyelenggara negara.

"Inilah entry point dari LHKPN yang diharapkan dapat menimbulkan budaya dan rasa malu jika hartanya bertambah secara tidak wajar atau tidak sebanding dengan pendapatan seorang penyelenggara negara, dan takut apabila kekayaan melimpah bukan berasal dari gajinya sebagai abdi negara.

Dengan kata lain, terang fiirli, LHKPN memiliki fungsi pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang penekanannya kembali kepada diri pribadi para penyelenggara negara, agar mereka senantiasa menjaga integritas, kesederhanaan, jujur dan takut korupsi karena kejahatan kemanusiaan tersebut dapat diketahui dari melejitnya jumlah harta dan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatannya, pada LHKPN.

Firli menjelaskan, peran masyarakat dalam memantau kepatutan serta kejujuran para penyelenggaran negara dalam menyampaikan LHKPN, juga sangat penting dan dibutuhkan.

"Masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara yang bersangkutan," kata Firli.

Dari sana, kata dia, masyarakat bisa melihat wajar tidaknya harta dan kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Jika melihat ada yang ganjil (LHKPN penyelenggara negara), masyarakat dapat melaporkannya pada kolom komentar yang tersedia, tinggal ditulis harta dan kekayaan apa saja yang tidak wajar atau belum disampaikan abdi negara tersebut.

"Kembali saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, abdi negara seantero negeri ini maupun di manca negara, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Tidak ada yang sukar dalam membuat LHKPN, terlebih lagi sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi e-LHKPN memungkinkan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja, katanya.

Sebenarnya, terang dia, hanya perlu beberapa jam saja untuk membuat LHKPN sesuai dengan prosedur namun butuh berhari-hari bahkan saat ini seluruh wajib lapor juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. "Sehingga kami memandang tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu yang jatuh pada hari ini," kata Firli.

Firli menjelaskan, sesuai dengan Peraturan KPK 2/2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengingatkan lagi kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap, karena hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan KPK umumkan ke publik.

"Jangan lupa atau pura-pura lupa apalagi tidak memperdulikan kewajiban menyampaikan LHKPN, jangan memantik kecurigaan masyarakat yang sudah tentu dapat menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan langkah dan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penindakan terhadap harta dan kekayaan oknum penyelenggara negara, yang kedapatan tidak melaporkan LHKPN," kata Firli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Koco Schools Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Mulai dari Guru

Koco Schools lewat inisiatif #NoChildLeftBehind bertujuan membangun dunia pendidikan Indonesia bersama-sama dengan berbagai pihak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

IWP dan Siklus Luncurkan Solusi Isi Ulang di Labuan Bajo

Kedutaan Besar Denmark di Indonesia mendukung pilot project solusi teknologi isi ulang untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jokowi Minta Libur Natal dan Tahun Baru Tak Berpotensi Tingkatkan Kasus Covid-19

Jokowi minta seluruh kepala daerah dapat mengelola dan mengatur libur Natal dan Tahun Baru yang dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Arzeti Bilbina Resmikan BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah Sidoarjo

Memperingati Hari Santri, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina meresmikan gedung BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah, Sidoarjo.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Siang Ini

Almarhum Sudi Silalahi yang merupakan Mensesneg era Presiden SBY meninggal dunia di RSPAD pada Senin (25/10/2021) malam.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Temukan Kembali Kekayaan Sandang, Pangan, dan Papan Melalui PKN 2021

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan kembali menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada 19 – 26 November 2021.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Rachel Vennya Hadiri Pemeriksaan Lebih Awal

Rachel Vennya telah selesai diperiksa terkait terkait data mobil Toyota Vellfire B 139 RFS miliknya yang tidak sesuai dengan database Polda Metro Jaya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Suhajar Diantoro Ditunjuk Jadi Plt Sekjen Kemendagri

Suhajar Diantoro adalah staf ahli menteri bidang pemerintahan dan memiliki rekam jejak menjabat berbagai posisi strategis di Kemendagri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aplikasi Sitarung Jadikan Pembangunan di Sumsel Berkesinambungan

Kehadiran Sitarung ini untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan di Sumatera Selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Waspada, Cuaca Ekstrem Akan Terjadi di 24 Wilayah Ini

Cuaca ekstrem berupa gelombang lebih dari 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian selatan, Selat Bali bagian selatan dan Selat Lombok bagian selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Fahri Hamzah


# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
BRI Life Bukukan Kenaikan Pendapatan 22,2% Jadi Rp 5,25 Triliun

BRI Life Bukukan Kenaikan Pendapatan 22,2% Jadi Rp 5,25 Triliun

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings