Ketua KPK: LHKPN Adalah Cerminan Kesederhanaan dari Potret Kejujuran Penyelenggara Negara
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua KPK: LHKPN Adalah Cerminan Kesederhanaan dari Potret Kejujuran Penyelenggara Negara

Rabu, 31 Maret 2021 | 17:48 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, hari ini, Rabu, 31 Maret 2021, merupakan batas akhir waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020, bagi setiap penyelenggara negara di republik ini.

Data sementara per tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 23.59 WIB, tingkat pelaporan LHKPN para penyelenggara negara yang masuk ke KPK sebesar 91,67% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Eksekutif, tingkat kepatuhan sebesar 91,88% dimana dari 306.398 wajib lapor, sebanyak 281.519 telah menyerahkan LHKPN sementara 24.879 belum melaporkan ke KPK.

2. Bidang Yudikatif, tingkat kepatuhan sebesar 98,05% dimana dari 19.778 wajib lapor, sebanyak 19.392 telah menyerahkan LHKPN sementara 386 belum melaporkan ke KPK.

3. Bidang Legislatif MPR RI, tingkat kepatuhan sebesar 60 % dimana dari 10 wajib lapor, sudah 6 yang menyerahkan LHKPN sementara 4 lainnya belum melaporkan ke KPK.

4. Bidang Legislatif DPR RI, tingkat kepatuhan sebesar 35,55% dimana dari 571 wajib lapor, baru 203 yang menyerahkan LHKPN dan 368 lainnya belum melaporkan ke KPK.

5. Bidang Legislatif DPD RI, tingkat kepatuhan sebesar 74,26%% dimana dari 136 wajib lapor, sudah 101 anggota yang melaporkan sementara 35 lainnya belum melaporkan

6. Bidang Legislatif DPRD, tingkat kepatuhan sebesar 78,48%% dimana dari 19.286 wajib lapor, sudah 15.215 yang menyerahkan LHKPN sementara 4.171 anggota belum melaporkan ke KPK.

7. Bidang BUMN dan BUMD, tingkat kepatuhan sebesar 91,67% dimana dari 378.278 wajib lapor, sebanyak 346.758 telah menyerahkan LHKPN sementara 31.520 lainnya belum melaporkan ke KPK.

Besar harapan kami dan tentunya kita semua persentase laporan LHKPN penyelenggara negara yang tercatat 91.67 % Pertanggal 30 Maret Pukul 23.59 WIB, menjadi genap 100 % sebelum pergantian hari yakni pukul 00.00 WIB.

"Kami ingatkan kembali, LHKPN adalah potret sederhana kejujuran seorang penyelenggara dan abdi negara," kata Firli, dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021)

Dikatakan, kepatutan dalam kepatuhan saat menyampaikan LHKPN, merupakan cerminan jiwa dan jati diri serta kepribadian baik seorang penyelenggara negara, yang memang layak dan pantas diberi kepercayaan sebagai seorang pejabat negara di republik ini.

Bagi penyelenggara negara, lanjut Firli, LHKPN seyogianya berfungsi sebagai alarm untuk mengukur wajar tidaknya harta atau halal-haram kekayaan yang diperoleh dari gaji sebagai seorang penyelenggara negara.

"Inilah entry point dari LHKPN yang diharapkan dapat menimbulkan budaya dan rasa malu jika hartanya bertambah secara tidak wajar atau tidak sebanding dengan pendapatan seorang penyelenggara negara, dan takut apabila kekayaan melimpah bukan berasal dari gajinya sebagai abdi negara.

Dengan kata lain, terang fiirli, LHKPN memiliki fungsi pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang penekanannya kembali kepada diri pribadi para penyelenggara negara, agar mereka senantiasa menjaga integritas, kesederhanaan, jujur dan takut korupsi karena kejahatan kemanusiaan tersebut dapat diketahui dari melejitnya jumlah harta dan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatannya, pada LHKPN.

Firli menjelaskan, peran masyarakat dalam memantau kepatutan serta kejujuran para penyelenggaran negara dalam menyampaikan LHKPN, juga sangat penting dan dibutuhkan.

"Masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-lhkpn.kpk.go.id dan setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara yang bersangkutan," kata Firli.

Dari sana, kata dia, masyarakat bisa melihat wajar tidaknya harta dan kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Jika melihat ada yang ganjil (LHKPN penyelenggara negara), masyarakat dapat melaporkannya pada kolom komentar yang tersedia, tinggal ditulis harta dan kekayaan apa saja yang tidak wajar atau belum disampaikan abdi negara tersebut.

"Kembali saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, abdi negara seantero negeri ini maupun di manca negara, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Tidak ada yang sukar dalam membuat LHKPN, terlebih lagi sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi e-LHKPN memungkinkan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja, katanya.

Sebenarnya, terang dia, hanya perlu beberapa jam saja untuk membuat LHKPN sesuai dengan prosedur namun butuh berhari-hari bahkan saat ini seluruh wajib lapor juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. "Sehingga kami memandang tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu yang jatuh pada hari ini," kata Firli.

Firli menjelaskan, sesuai dengan Peraturan KPK 2/2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengingatkan lagi kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap, karena hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan KPK umumkan ke publik.

"Jangan lupa atau pura-pura lupa apalagi tidak memperdulikan kewajiban menyampaikan LHKPN, jangan memantik kecurigaan masyarakat yang sudah tentu dapat menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan langkah dan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penindakan terhadap harta dan kekayaan oknum penyelenggara negara, yang kedapatan tidak melaporkan LHKPN," kata Firli.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua DPD RI: Setop Kekerasan terhadap Jurnalis

La Nyalla mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis terhadap jurnalis di Jawa Timur saat melakukan peliputan.

NASIONAL | 31 Maret 2021

2 Tersangka Korupsi di Bakamla Segera Dimejahijaukan

KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System (BCSS)

NASIONAL | 31 Maret 2021

Pesawat Produksi Indonesia Tiba di Senegal

Pesawat CN 235-220 MPA produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) tiba di Pangkalan Udara Dakar, Senegal.

NASIONAL | 31 Maret 2021

Mabes Polri: Tingkatkan Keamanan Jelang Paskah, Kita Tidak Anggap Remeh

Mabes Polri meningkatkan pengamanan kegiatan Paskah mulai Jumat (2/4/2021). Korps baju itu berkaca pascainsiden bom Makassar.

NASIONAL | 31 Maret 2021

Ketua KPK: Cegah Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan

Ketua KPK mengingatkan Ditjen Pemasyarakatan untuk mencegah korupsi di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas), termasuk Lapas Sukamiskin.

NASIONAL | 31 Maret 2021

Mahfud MD: Kisruh Demokrat Terkait Hukum Administrasi Sudah Selesai

"Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat. Ini mengulur-ulur waktu," kata Mahfud.

NASIONAL | 31 Maret 2021

Video Detik-detik Baku Tembak Mabes Polri

Baku tembak di Mabes Polri, Rabu (31/3/2021). Orang tak dikenal ditembak dan jatuh di halaman depan Gedung Utama Mabes Polri.

NASIONAL | 31 Maret 2021

BPK Sepakat dengan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PT Pelindo II

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan pihaknya sepakat dengan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan QCC di Pelindo II.

NASIONAL | 31 Maret 2021

Faisal Basri Sebut Tender Listrik Blok Rokan Bukan Solusi Terbaik

Menurut Faisal Basri PLN selaku pihak yang sudah digandeng Pertamina untuk menyediakan listrik Blok Rokan dapat melakukan perundingan dengan Chevron.

NASIONAL | 31 Maret 2021

BPK Akan Umumkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Asabri

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, pihaknya telah selesai hitung kerugian keuangan negara akibat korupsi dalam kasus Asabri.

NASIONAL | 31 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS