Praperadilan SP3 Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim, KPK: Kami Sudah Maksimal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Praperadilan SP3 Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim, KPK: Kami Sudah Maksimal

Sabtu, 3 April 2021 | 08:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya praperadilan yang akan dilakukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dihentikannya penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan praperadilan memang diatur dalam ketentuan hukum. Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan, "Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan."

"KPK hargai upaya yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak di antaranya MAKI tersebut karena memang ketentuan hukumnya mengatur demikian," kata Ali, Sabtu (3/4/2021).

Diketahui, MAKI bakal mengajukan gugatan praperadilan atas keputusan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

Ali memastikan, diterbitkannya SP3 tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. KPK, kata Ali telah berupaya menuntaskan perkara dugaan korupsi yang sebelumnya juga menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung. Upaya maksimal itu dilakukan hingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Kasasi yang melepaskan Syafruddin dari jerat hukum. Namun, MA menolak PK yang diajukan KPK.

"KPK telah berupaya maksimal sampai kemudian saat itu juga diajukan upaya hukum luar biasa PK dan ditolak oleh MA," kata Ali.

Ali mengatakan, dengan lepasnya Syafruddin dari jerat hukum, syarat unsur adanya perbuatan penyelenggara negara tidak terpenuhi. Sementara Sjamsul dan Itjih sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama- sama dengan Syafruddin selaku penyelenggara negara, maka demi kepastian hukum KPK menghentikan penyidikan perkara dimaksud.
Diketahui, MAKI bakal mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan penghentian perkara dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

Boyamin mengatakan gugatan ini akan diajukan maksimal akhir bulan April 202. Gugatan ini diajukan dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK .

"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau "prank" dari KPK, namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," kata Boyamin.

Boyamin memaparkan argumentasinya menggugat keputusan KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI. Pertama, Boyamin menilai alasan KPK menghentikan penyidikan kasus Sjamsul dan Itjih lantaran kehilangan unsur Penyelenggara Negara setelah Syafruddin Arsyad Temenggung divonis lepas oleh MA merupakan alasan tak mendasar. Hal ini lantaran, dalam Surat dakwaan terhadap Syafrudin Arsyad Temenggung, Jaksa Penuntut KPK dengan jelas menyatakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)‎ tersebut didakwa bersama-sama dengan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang juga Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

"Sehingga meskipun SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) telah bebas, namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Kuntjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," kata Boyamin.

Alasan kedua, lanjut Boyamin, putusan lepas Syafruddin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indonesia menganut sistem hukum pidana warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem jurisprodensi. Dengan demikian, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

"MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Praperadilan yang akan diajukan MAKI," kata Boyamin.

Boyamin, menilai KPK seharusnya tetap mengajukan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. Hal.ini karena selama ini Sjamsul dan Itjih kabur dan KPK pernah menyematkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas pasangan suami istri tersebut.

"MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021

Kesalahan Pemkot Palu Laporkan Data BOR Berdampak Fatal

Rizal meminta Pemerintah Kota Palu betul-betul menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran berharga agar tidak kembali terulang.

NASIONAL | 16 September 2021

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Hasil Liga Europa, Kamis (17/9/2021)

Hasil Liga Europa, Kamis (17/9/2021)

BOLA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings