Warga Bentrok dengan Perusahaan Batu Bara, Ini Pandangan Anggota DPRD Bungo
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Warga Bentrok dengan Perusahaan Batu Bara, Ini Pandangan Anggota DPRD Bungo

Sabtu, 3 April 2021 | 10:31 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jambi, Beritasatu.com - Anggota DPRD Kabupaten Bungo, Dharmawan menyebutkan keanehan perihal konflik antara pihak warga dengan perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada Kamis (1/4/2021) lalu.

"Jika izin batu bara itu tidak dimiliki oleh pengusaha tersebut, kenapa penegakan hukum kok diam?" ujar Dharmawan, melalui pers rilis, Sabtu (3/4/2021).

Ia menyebutkan dirinya meminta pemerintah pusat untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan tambang batu bara tersebut karena tidak memiliki izin resmi.

"Saya sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Bungo minta pemerintah pusat untuk menindak perusahaan tersebut karena jika tidak memiliki izin resmi jelas-jelas sudah melanggar hukum tentang minerba dan lingkungan," tegas Dharmawan.

Ia menyebutkan setiap perusahaan seharusnya memiliki izin resmi sehingga dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah tambang batu bara tersebut.

"Ini sudah jelas-jelas mencuri isi bumi yang dilindungi negara. Jika perusahaan itu memiliki izin resmi, baru bisa melakukan penambangan dan pemerintah daerah tetap mendapatkan kontribusi terutama daerah Bungo," tandasnya.

Blokir Jalan
Sebelumnya, ratusan warga menggelar aksi pemblokiran jalan menuju area pertambangan milik PT KBPC dan perkebunan sawit milik PT SKU di Dusun Tanjung Agung, Kecamatan Muko Muko Bathin VII, Muara Bungo, Kamis (1/4/2021) sore.

Pascabentrokan warga dengan pihak perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Bungo, Jambi, hingga kini aparat kepolisian bersenjata lengkap berjaga di lokasi bentrokan untuk menghindari bentrokan kembali terulang.

Akibat bentrokan antara warga dengan massa pihak perusahaan, kedua belah pihak mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih mengusut peristiwa bentrokan antara warga dengan massa pihak perusahaan tambang batu bara tersebut.

Saat warga sedang melakukan aksi unjuk rasa, tiba-tiba massa dari pihak perusahaan menyerang dengan kayu dan batu. Bentrokan tak terelakkan antara kedua belah pihak selama kurang lebih lima jam.

Warga mengklaim bahwa tanah masyarakat diambil paksa oleh pihak perusahaan tambang batu bara. Bentrokan dapat diredam agar tidak semakin meluas dan jatuh korban luka-luka setelah aparat kepolisian dan TNI datang mengamankan di lokasi bentrokan.

"Tanpa sepengetahuan masyarakat tanah ini diserobot. Saya punya bukti-bukti dan banyak masyarakat disini yang menjadi korban," ujar Anton salah satu warga dan tokoh pemuda Muko Muko Bathin Tujuh.

Anton menjelaskan akibat aktivitas perusahaan tambang batu bara tersebut banyak warga yang merasa tidak nyaman beraktivitas.

"Saat kami berkebun, akan mengeluarkan hasil panen kami, ingin mengeluarkan hasil karet kami dihalangi," tambah Anton.

Bentrokan antara kedua belah pihak dipicu dari permasalahan jalan desa yang menjadi akses ke perusahaan tambang dan sawit.

Warga mengklaim, perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada warga sebagai kompensasi jalan desa dilintasi truk-truk milik perusahaan.

Massa yang mengatasnaman warga dari lima desa di Kecamatan Muko- Muko Bathin VII dan aliran Sungai Batang Bungo, Kabupaten Bungo pun melakukan aksi dengan memasang portal di jalan.

Aksi dimulai pukul 14.00. Beberapa angkutan batubara mulai mengantre di sepanjang jalan karena tidak bisa lewat portal besi yang sudah terpasang.

Tak berselang lama masa dari pekerja PT KBPC khusus dari stopel batubara pal 6 melintas mengunakan angkutan truk Tronton dan L 300 dengan jumlah ratusan dari arah Sijau lintas Bungo-Merangin.

Sekira pukul 17.00 WIB, sejumlah truk milik perusahaan yang bermuatan massa datang dengan kecepatan tinggi. Mereka datang dari arah tambang melewati jalur dari desa Dusun Baru Pusat jalo. Bentrok langsung pecah karena rombongan mobil ini menabrak portal besi yang dipasang massa dari desa.

Tidak hanya menabrak portal, massa yang berada di atas truk pengangkut batu bara juga melakukan perlawanan kepada warga desa menggunakan benda keras, kayu, botol minuman dan lainnya.

Kedua kelompok pun terlibat saling serang. Beberapa kendaraan angkutan batubara yang ditinggalkan oleh sopir menjadi bulanan masa dari desa Akhirnya, kedua massa berhasil dibubarkan setelah kekuatan pengamanan dari pihak Polres terus bertambah dibantu personil dari Kodim. Kedua pihak yang bentrok digiring keluar lokasi.

Berawal dari klaim perusahaan warga setempat menuntut perusahaan pemilik tambang untuk menepati janji yang pernah disampaikan.

Warga juga menyinggung adanya upaya-upaya 'kriminalisasi' yang dilakukan kepada warga terkait sengeketa jalan itu.
Warga ingin tidak ada penyerobotan yang dilakukan secara sepihak.

Seperti diketahui, persoalan mafia tanah sedang mendapatkan sorotan serius dari pemerintah setelah Presiden Jokowi memberikan perintah untuk menumpas mafia tanah. Perintah dari presiden buntut mencuatnya sejumlah kasus penyerobotan tanah, bahkan tidak sedikit yang berujung pada keributan. Kapolri bahkan memerintahkan jajarannya untuk tidak segan menindak para pelaku mafia tanah.

Mardedi Susanto, salah satu tokoh Pemuda Batang Bungo dalam video yang diterima menjelaskan, warga merasa tidak terima, karena perusahaan mengklaim jalan milik Masyarakat Dusun Tanjung Agung tersebut sebagai milik perusahaan KBPC.

"Kami tidak terima kalau pihak PT KBPC seenaknya mengakui jalan ini dimiliki perusahaan, karena di sini juga ada hak masyarakat atas jalan ini. Jalan ini jelas milik masyarakat. Dan sepengatahuan kami, pembangunan jalan dulunya dilakukan oleh Pak Djendri Djusman bahkan sebagian jalan ini milik beliau," kata Mardedi Susanto.

Menurut Mardedi Susanto, Semenjak PT KBPC berdiri, tidak ada sedikitpun memberikan kontribusi kepada warga setempat. Bahkan, warga mengkau selama ini sering dihalang-halangi untuk melintas jalan tersebut.

"Yang sedihnya lagi ada beberapa tanah warga diwilayah ini, telah diserobot oleh pemilik PT KBPC bahkan ironis sampai dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pemalsuan dokumen sertifikat tanah," tambah Mardedi Susanto.

Adapun aksi penutupan akses jalan yang dilakukan, kata Mardedi Susanto, bertujuan agar perusahaan bersedia mau berdialog dengan warga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Le Minerale Bersama DLHK Bandung Barat Gelar Sosialisasi Peduli Sampah

Le Minerale bekerja sama sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan program peduli sampah.

NASIONAL | 3 April 2021

BBSN Gelar Program Paman Kami Bagi UMKM di Banjarmasin

Pelatihan program Paman Kami di Banjarmasin berlangsung selama dua hari pada Rabu (31/3/2021) hingga Kamis (1/4/2021) lalu.

NASIONAL | 3 April 2021

Praperadilan SP3 Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim, KPK: Kami Sudah Maksimal

KPK hargai upaya yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak di antaranya MAKI tersebut karena memang ketentuan hukumnya mengatur demikian.

NASIONAL | 3 April 2021

MAKI Akan Mengajukan Praperadilan SP3 Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim

MAKI merasa keadilan masyarakat dicederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron.

NASIONAL | 3 April 2021

BMKG: Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah Indonesia

Di Provinsi Bali, masyarakat diminta waspada akan potensi hujan disertai petir dan angin kencang, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter.

NASIONAL | 3 April 2021

Mensos Risma Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Magetan

Risma bersama rombongan juga meninjau lokasi jembatan terputus akibat banjir yang melanda pertengahan Maret lalu.

NASIONAL | 3 April 2021

Disperindag Aceh Gelar Pasar Murah di 23 Kabupaten/Kota

Desperindag Aceh berharap adanya pasar murah ini dapat menekan kenaikan harga dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang puasa Ramadan.

NASIONAL | 3 April 2021

Ferpukpi Minta Pemerintah Lindungi Industri Perikanan Nasional

Ferpukpi berharap pemerintah tidak tergesa-gesa dalam membentuk organisasi baru sebelum adanya payung hukum untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

NASIONAL | 2 April 2021

Ridwan Kamil: Peran Milenial Percepat Pembangunan Indonesia

Riwan Kamil menyebut milenial memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan Indonesia.

NASIONAL | 2 April 2021

Jalani Isolasi di RS, Dua Tahanan Kejari Tasikmalaya Kabur

Dua orang tahanan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya kabur saat menjalani isolasi Covid-19 di RS Purbaratu, Cibeureum, Kota Tasikmalaya.

NASIONAL | 2 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS