Logo BeritaSatu

Tegur Gubernur Papua, Kemdagri Ancam Pemberhentian Sementara jika Ulangi Kesalahan

Sabtu, 3 April 2021 | 14:53 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melayangkan surat teguran kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang memasuki wilayah Papua Nugini (PNG) melalui jalur tikus. Lukas yang merupakan pengurus Partai Demokrat (PD) hasil Kongres 2020 itu diminta tak mengulangi perbuatannya dengan ancaman akan diberi sanksi pemberhentian sementara sebagai kepala daerah.

Sebelumnya Gubernur Lukas Enembe mengakui telah masuk ke Papua Nugini melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek untuk tujuan berobat dan melakukan terapi.

Teguran itu disampaikan lewat surat bertanggal 1 April 2021, dengan nomor 098/2081/OTDA, perihal teguran terkait kunjungan ke luar negeri. Surat ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPR Papua.

Di dalam surat itu, Kemendagri mengingatkan bahwa pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, agar penyelenggaraan berjalan, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat 1 dan pasal 374 ayat 1 dan 2.

Selain itu, dijelaskan juga pengaturan tentang kunjungan luar negeri bagi kepala daerah diatur dalam UU 24/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2014.

Di poin ketiga surat itu, disampaikan adalah fakta bahwa Gubernur Lukas Enembe melakukan kunjungan ke PNG tidak melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

"Maka Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," demikian isi surat yang salinannya diterima, Sabtu (3/4/2021).

Selain itu, Kemdagri juga mengingatkan Gubernur Lukas untuk tak mengulangi perbuatannya. Sebab akan ada sanksi yang menantinya.

"Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka terdapat sanksi sebagaimana diatur alam pasal 77 ayat 2 Undang-undangn nomor 23 tahun 2014," demikian isi surat itu.

Pasal 77 ayat 2 dimaksud berbunyi sebagai berikut.

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota."



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rasa Syukur Disabilitas Terima SK Non-ASN dari Gubernur Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan surat keputusan non-ASN Pemprov Sulsel kepada 12 orang penyandang disabilitas.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rawat Korban Tragedi Kanjuruhan, Menkes Diminta Tak Persoalkan Biaya

Menkes Budi Gunadi Sadikin diminta tidak mempersoalkan biaya dalam merawat korban tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Jelaskan Alasan Nasdem Usung Anies Baswedan

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjelaskan alasan pihaknya memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Jenderal Andika Diminta Cek Video Tindakan Berlebih TNI di Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta  melakukan tindakan cepat sesuai aturan terkait tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Segera Ungkap Pelaku

Mahfud MD meminta Polri agar segera mengungkap pelaku yang harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Divisi Propam Akan Dirombak, Polri: Perlu Proses dan Kajian

Perombakan struktural secara terbatas terhadap Divisi Propam Polri membutuhkan proses, analisis, serta pengkajian terlebih dahulu.

NEWS | 3 Oktober 2022

Usut Tragedi Kanjuruhan, Tim Pencari Fakta Targetkan Rampung dalam 3 Pekan

Mahfud MD menyampaikan, tim pencari fakta menargetkan pengusutan tragedi Kanjuruhan rampung dalam tiga pekan ke depan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Terima Amanah Nasdem, Anies Baswedan: Saya Siap Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dirinya menerima amanah dari Partai Nasdem untuk dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024.

NEWS | 3 Oktober 2022

Deklarasi Anies Baswedan Capres, Paloh Pimpin Hening Cipta Tragedi Kanjuruhan

Deklarasi Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem, diawali dengan hening cipta atas tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

NEWS | 3 Oktober 2022

Mahfud MD Pimpin Tim Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang dipimpin Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Rasa Syukur Disabilitas Terima SK Non-ASN dari Gubernur Sulsel

Rasa Syukur Disabilitas Terima SK Non-ASN dari Gubernur Sulsel

NEWS | 19 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings