Logo BeritaSatu

RUU Larangan Minuman Beralkohol, Nurul Arifin: Apa Kita Mau Dituduh Akomodasi Malaysia?

Senin, 5 April 2021 | 20:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin meminta agar penyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) tak berpikiran sempit dan berkacamata kuda. Harus dihindari juga adanya tudingan bahwa RUU ini dibuat demi mengakomodasi kepentingan negara lain yang tak ingin wisatawan masuk dan membawa devisa ke Indonesia.

Hal itu diungkap Nurul menanggapi pemaparan latar belakang hingga arah materi RUU Larangan Minol oleh Tenaga Ahli Baleg DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Menurut Nurul, minol selayaknya tak perlu dilarang, tetapi dibatasi dan diatur. Sebab pada prinsipnya, bukan hanya alkohol, minuman apapun bila dikonsumsi kebanyakan, akan menyebabkan muntah atau sakit lainnya. Sesuai ajaran agama yang melarang, lanjut Nurul, sebenarnya tindakan menyangkut alkohol dikembalikan pada keputusan masing-masing individu.

“Narkoba, kita katakan ada pasar gelap, tapi kita tak bergerak sama sekali memakai narkoba. Ada alat kontrasepsi dijual dimana-mana dengan bebas, apa kita langsung memborong itu alat kontrasepsi? Lah tidak juga. Kita mau making love, hanya dengan pasangan kita saja. Nah, apakah jika ada alkohol di depan mata, langsung saya minum? Kan tidak juga. Ngapain? Alkohol kan hanya dikonsumsi orang-orang yang memang ingin meminum itu,” ucap Nurul.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa sudah ada berbagai pengaturan soal pengawasan serta pengendalian minol. Hal yang lebih memprihatinkan, lanjut Nurul, jika semangat regulasi nantinya pelarangan, maka Indonesia akan kehilangan banyak wisatawan mancanegara. Akibatnya, berdampak ke orang Indonesia.

“Karena buat wisatawan mancanegara liburan itu ya untuk having fun. Kalau minol ini dilarang, maka mereka akan lari ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, atau daerah lain atau apakah kita mau dituding bahwa UU ini dibuat atas intervensi dari negara tetangga yang tidak mau wisatawan datang ke Indonesia? Maunya ke Singapura atau ke tempat lain? Ke Thailand misalnya,” imbuh Nurul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
September Kelabu di Wall Street, S&P 500 Turun 9%

September Kelabu di Wall Street, S&P 500 Turun 9%

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings