Pengamat: Spektrum Frekuensi Komunikasi Hak Milik Publik dan Tidak Boleh Diperjualbelikan.
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Spektrum Frekuensi Komunikasi Hak Milik Publik dan Tidak Boleh Diperjualbelikan.

Senin, 5 April 2021 | 21:31 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat telekomunikasi dan pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan spektrum frekuensi komunikasi merupakan hak milik publik dan tidak boleh diperjualbelikan.

Dengan demikian ketika perusahaan telekomunikasi melakukan konsolidasi atau merger, frekuensi tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah terlebih dahulu.

"Setelah dikembalikan baru pemerintah akan menilai besaran frekuensi yang dibutuhkan perusahaan baru hasil merger dan konsolidasi tersebut. Frekuensi tersebut tidak boleh nempel (di perusahaan baru hasil merger)," ujar Agus dalam keterangannya pada Senin (5/4/2021).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang CiptaKerja (Omnibus Law) membolehkan perusahaan telekomunikasi mengalihkan atau mentransfer spektrum frekuensi ke perusahaan lain. Hal ini dinilai masih kontroversial

"Ini seperti kembali ke dulu lagi. Spektrum frekuensi bisa diperjualbelikan," lanjutnya.

Sehubungan dengan itu, Agus meminta Menkominfo terlebih dahulu melakukan penilaian dan evaluasi yang objektif dan bebas dari kepentingan politik terhadap operator telekomunikasi sebelum menyetujui pengalihan frekuensi.

Sebagaimana diketahui, saat ini dua operator telekomunikasi Hutchinson 3 Indonesia (Tri) dan Indosat Ooredoo dilaporkan akan melakukan konsolidasi atau merger. Dengan mengacu kepada ketentuan di dalam PP Nomor 46/2021 tersebut, jika kedua operator tersebut bergabung, frekuensi perusahaan baru hasil merger tersebut nantinya akan menyamai atau mendekati frekuensi dari operator terbesar saat ini namun dengan jumlah pelanggan yang jauh lebih kecil.

Dahulu, lanjut Agus, jika Menkominfo membagikan frekuensi ada keharusan membangun infrastruktur. Namun yang terjadi banyak operator yang tidak melakukan hal itu dengan berbagai alasan.

"Harusnya mereka itu didenda oleh regulator karena dalam kurun waktu sekian tahun tidak membangun infrastruktur dan harus dicabut frekuensinya," tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya monopoli sebagai akibat dari merger kedua operator tersebut, Agus menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga seharusnya telah melakukan penelitian share Indosat dan Tri dan tidak perlu menunggu merger terbentuk.

Sebelumnya, anggota KPPU Guntur Saragih mengatakan bahwa pihaknya baru bisa masuk memberikan penilaian saat pelaksanaan merger dilakukan. Adapun pihaknya akan memasukkan penguasaan frekeunsi dalam perhitungan penguasaan aset yang dimiliki korporasi. Dan hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan apakah terjadi tindak persaingan usaha tidak sehat di sektor telekomunikasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Baleg Bentuk Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol

Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja khusus melanjutkan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.

NASIONAL | 5 April 2021

Dihukum 4,5 Tahun Penjara, Joko Tjandra Pilih Pikir-pikir

Joko Tjandra memilih untuk pikir-pikir atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadapnya.

NASIONAL | 5 April 2021

Ini Profil Siklon Seroja, Pembawa Bencana di NTT

Karena ukurannya sangat besar, kencang, serta gumpalan awan yang dimilikinya, siklon tropis menimbulkan dampak sangat besar pada tempat-tempat yang dilaluinya.

NASIONAL | 5 April 2021

Benny Harman Minta Presiden Jokowi Tetapkan Bencana NTT Sebagai Bencana Nasional

Desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional terus mengalir.

NASIONAL | 5 April 2021

Kemtan Kerahkan 9.514 Penyuluh Kawal Pertanian Mandiri dan Modern.

Menteri Pertanian menyampaikan penyuluh pertanian adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional.

NASIONAL | 5 April 2021

RUU Larangan Minuman Beralkohol Diharapkan Tak Hanya Atur Pelarangan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) diharapkan tidak hanya fokus mengatur pelarangan.

NASIONAL | 5 April 2021

RUU Larangan Minuman Beralkohol, Nurul Arifin: Apa Kita Mau Dituduh Akomodasi Malaysia?

Nurul Arifin meminta agar penyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) tak berpikiran sempit dan berkacamata kuda.

NASIONAL | 5 April 2021

Baleg Siapkan Draf RUU Larangan Minuman Beralkohol

Badan Legislasi (Baleg) DPR memulai penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol).

NASIONAL | 5 April 2021

Ansy Lema Dorong Pemprov Segera Tetapkan NTT Status Darurat Bencana

Anggota DPR dari NTT Ansy Lema mendorong Pemprov NTT segera segera menetapkan status darurat bencana daerah

NASIONAL | 5 April 2021

KPK Setorkan Rp 925 Juta ke Kas Negara, Cicilan Uang Pengganti Eni Saragih

KPK menyetorkan uang sejumlah Rp 925.176.000 ke kas negara.

NASIONAL | 5 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS