Telegram Kapolri Soal Larangan Pemberitaan Resmi Dicabut
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Telegram Kapolri Soal Larangan Pemberitaan Resmi Dicabut

Selasa, 6 April 2021 | 19:49 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Markas Besar Polri mencabut Telegram Kapolri bernomor 750 tentang larangan pemberitaan yang memuat arogansi kepolisian karena menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Umum (Kapuspenum) Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (6/4/2021), mengatakan Telegram Kapolri bernomor 750 tersebut ditujukan untuk media internal Polri.

"Oleh karena itu Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram Nomor 759 yang isinya Surat Telegram Nomor 750 itu dibatalkan, sehingga ke depan tidak ada lagi multifasir terhadap hal-hal seperti itu," kata Rusdi.

Rusdi menjelaskan Telegram Kapolri dengan TR Nomor ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 tertanggal 5 April 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono tersebut bersifat internal.

Tujuan Telegram Kapolri itu adalah Mabes Polri memberikan petunjuk dan arahan kepada pengemban fungsi humas di kewilayahan agar profesional dan humanis dalam menjalani tugasnya.

Hal ini berdasarkan tugas pokok Polri yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yakni tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Diharapkan tampilan-tampilan Polri di hadapan masyarakat adalah tampilan-tampilan Polri yang profesional dan humanis," terang Rusdi.

Rudi mengakui pencabutan Telegram Kapolri tersebut sebagai revisi atas polemik yang timbul setelah Telegram Kapolri Nomor 750 itu beredar dan diberitakan sejumlah media massa.

Menurut dia, Polri telah melakukan kajian akademis sebelumnya menerbitkan petunjuk dan arahan Kapolri tersebut sebagai wujud keinginan Polri memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

"Direvisi ketika banyak muncul penafsiran di luar Polri terhadap surat telegram 750, oleh karena itu pimpinan mengeluarkan kebijakan dengan munculnya surat telegram 759 yang menyatakan surat telegram 750 dibatalkan. Mudah-mudahan ini menyelesaikan penafsiran-penafsiran di masyarakat," kata Rusdi.

Dalam Telegram Kapolri tersebut memuat 11 poin perintah dan arahan Kapolri yang pada poin satu bertuliskan : media dilarang menyiapkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

Perintah berikutnya, tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian berwenang dan atau fakta pengadilan.

Perintah kelima, tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan seksual, menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang terduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Ketujuh, menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

Kedelapan, tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Selanjutnya, dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten. Serta, tidak menampilkan adegan eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Usut Pihak yang Bantu Pelarian Samin Tan

KPK memastikan bakal mengusut pelarian Samin Tan serta mendalami pihak-pihak yang membantu pelariannya.

NASIONAL | 6 April 2021

21.939 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Harta ke KPK

Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN

NASIONAL | 6 April 2021

ICW Dorong KPK Tindaklanjuti Vonis terhadap Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti vonis terhadap Djoko Tjandra.

NASIONAL | 6 April 2021

Buron Setahun, Samin Tan Ditangkap KPK Saat Berada di Kafe

Samin Tan ditangkap saat berada di sebuah kafe di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

NASIONAL | 6 April 2021

BMKG: Cuaca Diprediksi Semakin Membaik

BMKG memprakirakan cuaca setelah tanggal 7 April 2021 semakin membaik seiring bergerak menjauhnya Siklon Tropis Seroja.

NASIONAL | 6 April 2021

Pemerintah Siapkan Bantuan untuk Renovasi Rumah Korban Banjir Bandang

Bantuan hingga Rp 50 juta disiapkan pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur.

NASIONAL | 6 April 2021

Buron Setahun, Bos Borneo Lumbung Energy and Metal Ditahan KPK

Samin Tan berhasil ditangkap penyidik KPK setelah sempat buron selama satu tahun.

NASIONAL | 6 April 2021

Sejak Beroperasi Februari,KRL Yogya-Solo Tembus 300.000 Penumpang

Dari jumlah tersebut penumpang KRL Yogyakarta-Solo paling banyak naik dan turun adalah di Stasiun Solo Balapan dan Yogyakarta.

NASIONAL | 6 April 2021

Cegah Kasus Covid-19, Ahli Minta Masyarakat Tidak Mudik

Pencegahan peningkatan kasus positif Covid-19 dapat dicegah melalui meniadakan pergerakan masyarakat pada saat mudik Lebaran.

NASIONAL | 6 April 2021

Ladang Ganja 9 Hektare di Aceh Dimusnahkan

Dari lahan sembilan hektare itu, terdapat 25 ton ganja basah.

NASIONAL | 6 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS