Ahli Sebut Orient Riwu Kore Tak Punya Hak Jadi Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perkara Pilkada Sabu Raijua

Ahli Sebut Orient Riwu Kore Tak Punya Hak Jadi Kepala Daerah

Rabu, 7 April 2021 | 09:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan bahwa Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore tidak memiliki hak untuk menjadi kepala daerah di Indonesia. Pasalnya, yang bersangkutan merupakan warga negara asing.

Hal ini disampaikan oleh Margarito saat menjadi ahli yang dihadirkan Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1 Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale di sidang MK yang disiarkan secara daring, Selasa (6/4/2021).

“UUD 1945 bahkan seluruh UUD di dunia ini, hanya akan memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih orang yang menjalankan kekuasaan atau menjadi penyelenggara negara dari kekuasaan itu sendiri, tidak yang lain, apapun alasannya,” ujar Margarito.

Margarito menjelaskan, warga negara atau citizen adalah orang-orang yang berada dalam sebuah kota atau negara, yang bebas, merdeka, memilik hak dan kewajiban serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan masyarakat dan pemerintahan. Warga negeri, kata dia, adalah orang-orang yang berdaulat untuk membentuk atau menjalankan kekuasaan di dalam sebuah kota atau negara.

“Cara pandang ini ada dalam UUD 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, citizen. Citizen berbeda dengan penduduk. Orang asing bisa jadi penduduk, tetapi bukan citizen. Kedaulatan selalu dimaksudkan membentuk atau melaksanakan kekuasaan, tidak di luar itu. Hukumnya adalah hanya warga negara Indonesia, yang dapat diberi hak atau memiliki hak membentuk atau melaksakanan pemerintahan,” jelas dia.

Konsekuensinya, kata Margarito, jika ada warga negara asing mendaftar menjadi calon kepala daerah, maka sejak awal yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat dan atas nama hukum, harus dinyatakan tidak ada sejak awal pencalonan. Meskipun KPU telah menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat lainnya, namun, kata Margarito, syarat-syarat tersebut hanya derivasi dari keberadaanya sebagai warga negara.

“Warga negara adalah causa prima, yang darinya lahir hak hukum lainnya sehingga kalau kewarganegaraan tidak terpenuhi maka hak lain yang merupakan derivasi dari itu, demi hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi. Konsekuensinya orang itu dari awal harus dianggap tidak ada secara hukum. Oleh karena itu, dia tidak punya hak apapun dalam pemilihan kepala dearah itu,” tegas dia.

Selain itu, kata Margarito, Wakil Orient Riwu Kore, Thobias Uly juga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasalnya, keduanya merupakan satu kesatuan hukum dan satu kesatuan administrasi sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi, kata dia, tidak ada hukum pemilu yang memperbolehkan pemilihan hanya diikuti satu orang saja, pasti selalu berpasangan antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Wakilnya pun harus dinyatakan tidak sah. Mengapa? Saya berpendapat kedua pasangan ini adalah satu kesatuan hukum, satu kesatuan administrasi,” ungkap dia.

Terkait kewarganegaraan, kata Margarito, otomatis orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia ketika menerima kewarganegaraan lain dengan alasan apapun.

“Otomatis berarti serta merta seketika itu juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, entah itu bukan karena kehendaknya sendiri atau pemberian, tetapi ketika dia menerima kewarganegaraan lain, otomatis hilang kewarganegaraan Indonesianya,” kata Margarito



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021

Presiden Jokowi Diminta Tidak Intervensi Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan intervensi terhadap segelintir pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

NASIONAL | 17 September 2021

Kemtan Dukung Perluasan Akses Pasar Internasional Ekspor Buah

Indonesia sejak lama dikenal sebagai pemasok buah segar ke pasar mancanegara.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 47 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings