Tanahnya Dirampas, Guru Besar IPB Minta Bantuan Jokowi dan Kapolri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mafia Tanah

Tanahnya Dirampas, Guru Besar IPB Minta Bantuan Jokowi dan Kapolri

Rabu, 7 April 2021 | 11:25 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Ing Mokoginta mengaku sangata sedih karena tanahnya seluas 1,7 hektare di Kotamobagu, Sulawesi Utara, dirampas oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mencari keadilan, dia pun meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kami sudah menang di pengadilan, mulai dari PTUN sampai PK (peninjauan kembali) di Mahkamah Agung. Sertifikat turunan 2567 tersebut sudah dibatalkan, tetapi tanah masih dikuasai penyerobot. Karena itu, kami mohon Pak Presiden Jokowi dan Kapolri menolong kami, rakyat kecil, agar dapat keadilan,” kata Mokoginta di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Dikatakan, bukti pidana atas kasus perampasan tanah itu sangat kuat. Tidak ada jual beli, namun tanah dengan SHM No 98 terbitan tahun 1978 yang tertulis berasal dari tanah adat, tiba-tiba terbit sertifikat pada 2009 dengan nomor 2567. Dalam sertifikat 2567 tersebut tertulis berasal dari tanah negara, padahal menurutnya tidak ada tanah negara di Kotamobagu.

Mokoginta bercerita, keluarganya sudah dua kali melaporkan kasus perampasan tanah itu ke Polda Sulawesi Utara. Namun, laporan terhadap perampas tanah dan oknum BPN hingga kini belum masuk tahap penyidikan.

Sementara, pengadilan mulai tingkat pertama sampai di tingkat PK Mahkamah Agung pun sudah memutuskan bahwa tanah di tersebut milik dia dan kakaknya Since Mokoginta. BPN secara institusi juga sudah membatalkan sejumlah sertifikat turunan dari sertifikat 2567 pada 2009 tersebut. Lantaran laporan tindak pidana mandek, pihak keluarga akhirnya melapor ke Propam Mabes Polri pada Agustus 2020.

Menurutnya, Propam Mabes Polri telah melakukan penyelidikan dan telah ditemukan dugaan pelanggaran etik oleh oknum penyidik Polda Sulawesi Utara. “Sudah ada perintah dari Kapolda Irjen Panca Putra, tetapi penyidik tetap mengeluarkan SP3 atas kasus itu. Oleh karena itu, kami pada 7 Desember 2020 melaporkan kembali kasus itu, namun sampai saat ini belum naik ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Agus Muldya mengatakan, kasus ini merupakan bukti mafia tanah masih bisa mengendalikan oknum aparat dan mempernainkan hukum. Seharusnya, kata dia, jajaran kepolisian di berbagai wilayah mematuhi perintah Kapolri untuk menindaklanjuti laporan para korban perampasan tanah. Sebab, Kapolri sudah tegas menyatakan akan menindak oknum yang menjadi beking mafia tanah.

“Ini contoh nyata bahwa perampasan tanah terjadi di berbagai wilayah. Bagaimana bisa di atas tanah yang ada SHM bisa terbit sertifikat lain tanpa proses jual beli dengan pemilik yang sah. Polisi harus menindak komplotan mafia, oknum BPN, serta beking-belingnya,” kata Agus.

Dikatakan, perintah Presiden Jokowi agar konflik lahan segera diselesaikan sudah direspon dengan baik oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Namun, kasus perampasan tanah yang menimpa guru besar IPB ini masih menyisakan tindak pidana yang tak kunjung diproses hingga tahap penyidikan.

“Sudah dua tahun perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan perampasan tanah jalan di tempat. Jangan sampai kasus perampasan tanah dipelihara dan menjadi 'ATM' bagi oknum atau beking mafia,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KJRI Los Angeles: Orient Riwu Kore Ajukan Penerbitan Paspor Maret 2019

Hasil pemeriksaan berkas itu, KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor Orient, tetapi mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor.

NASIONAL | 7 April 2021

Mantan Bupati Manggarai Deno Kamelus Meninggal Dunia

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk jenazah almarhum dapat disemayamkan di Kantor Bupati Manggarai di Ruteng," kata Lodovikus.

NASIONAL | 7 April 2021

Gunung Sinabung Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik Sejauh 1 Km

Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.

NASIONAL | 7 April 2021

Keluarga Berperan Penting Cegah Penyebaran Ideologi Radikal

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengatakan keluarga adalah hulu yang paling utama dalam membendung ideologi radikalisme.

NASIONAL | 7 April 2021

PN Cibadak Jatuhkan Vonis Hukuman Mati 4 WNA dan 9 WNI

PN Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 4 WNA dan 9 WNI karena terbukti menyelundupkan sabu-sabu seberat 403 kg

NASIONAL | 7 April 2021

Kejagung Kirim Rp 100 Juta Bantu Korban Bencana NTT

Kejagung mengirimkan uang tunai senilai Rp 100 juta untuk membantu meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam.

NASIONAL | 7 April 2021

Ahli Sebut Orient Riwu Kore Tak Punya Hak Jadi Kepala Daerah

Margarito Kamis menegaskan bahwa Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore tidak memiliki hak untuk menjadi kepala daerah di Indonesia.

NASIONAL | 7 April 2021

Terdakwa Pemberi Suap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Suharjito

NASIONAL | 7 April 2021

Kasus Suap Pemeriksan Perpajakan, KPK Usut Peran Pejabat Pajak

Penggeledahan dilakukan tim penyidik untuk mendalami peran penyelenggara negara dan konsultan pajak yang terkait dengan kasus ini.

NASIONAL | 7 April 2021

BMKG: Informasi Akan Terjadi Tsunami Besar di NTT Tidak Benar

Akibat informasi tidak benar itu membuat warga di wilayah pesisir Kota Kupang berlari meninggalkan rumah menuju tempat untuk berlindung.

NASIONAL | 7 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS