Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat
Logo BeritaSatu

Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat

Rabu, 7 April 2021 | 12:31 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Saksi ahli yang dihadirkan Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa) Bersatu Heru Susetyo mengatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha). Pemegang polis telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang tidak adil dan cacat.

Hari Selasa 6 April 2021, Forsawa Bersatu dengan Kuasa Hukum Nixon Sipahutar SH MBA sebagai Pemohon dalam Sidang Keberatan 02/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst kembali menghadirkan Heru Susetyo, seorang associate professor di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sidang Keberatan hari ini merupakan rangkaian dari sidang-sidang keberatan sebelumnya yang telah menghadirkan Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo SE., MM dan juga Saksi Fakta Joseph Reinhard sebagai Sales Agency Director PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha).

“Keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/ perampasan. Sehingga wajar dalam kasus ini Pemegang Polis Wanaartha termasuk di dalam kategori Pihak Ketiga yang Beritikad Baik,” kata Heru Susetyo.

Mengutip Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999), Heru Susetyo menambahkan, “Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan”.

Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wanaartha saat ini turut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Benny Tjokrosaputo. Namun juga diketahui Wanaartha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan saja sebagai saksi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Heru menyampaikan, “Telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang unfair dan flawed (criminal justice system), pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini terbukti di mana pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan pula sebagai nominee sesuai dengan berkas perkara, sehingga tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan. Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai Pihak Ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban”.

“Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum" tegasnya.

Heru juga menguatkan pendapat dari Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo yang di persidangan sebelumnya menyatakan, penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh OJK IKNB sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi."

“Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang polis Wanaartha yang turut terbawa-bawa dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam Perusahaan Asuransi seperti Wanaartha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik Wanaartha dan bisa disita, di dalam Laporan Keuangan itu jelas tercatat sebagai premi,” kata Heru.

Bilamana perusahaan asuransi bersalah, seharusnya yang diberikan adalah sanksi ataupun penalty dari OJK IKNB sebagai Lembaga yang berwenang dan mengawasi perusahaan asuransi. Adapun hingga saat ini OJK belum mengenakan saksi ataupun penalti kepada Wanaartha.

Saksi Ahli Irvan Rahardjo juga menyampaikan pendapatnya dalam persidangan lalu, “Proses Penyitaan yang telah terjadi tidak sah dikarenakan tidak dilakukan oleh pihak yang seharusnya dan harus dikembalikan segera untuk kepentingan pemegang polis dan bagi kesehatan perusahaan asuransi serta bagi kelangsungan dunia perasuransian di Indonesia karena terdapat dampak sistemik akibat dari penyitaan yang dilakukan ini”.

Parulian Sipahutar selaku Ketua Forsawa Bersatu menyatakan, “Kami berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa kami selaku Pemegang Polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari 1 tahun kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Wanaartha, sejak Maret 2020 setiap bulannya kami hanya menerima surat dari Wanaartha menjelaskan bahwa Wanaartha tidak bisa membayar karena disita dan sedang berupaya hukum."

"Sementara kami Pemegang Polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi dan diawasi OJK menderita dan kesulitan. Tidak adil rasanya, besar harapan kami Majelis Hakim yang dimuliakan mengerti penderitaan kami dan mengembalikan dana nasabah kepada kami. Kami sebagai pihak ketiga tidak tahu menahu akan kasus yang terjadi di belakang ini, secuil pun kami tidak tahu dan tidak terlibat, tapi mengapa kami harus menderita? Uang yang kami setorkan sebagai premi merupakan uang yang sah dan halal milik Pemegang Polis, bilamana kemudian disinyalir digunakan untuk tindakan yang melawan hukum, apakah berarti kami yang tidak tahu menahu ini harus menanggung hukuman tersebut? Bahkan mungkin saja dirampas untuk Negara, kita bisa melihat kasus First Travel yang terjadi di mana banyak calon Jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya namun akhirnya dananya dirampas negara. Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil”.

Parulian menambahkan, “Kami percaya sebagai warga negara Indonesia kami dilindungi oleh Peraturan perundangan bagian dari Hak Sipil dan Hak kami untuk mendapatkan kepastian hukum, kami sudah bersurat kepada Ombudsman dan Presiden RI, tanggapan Ombudsman cukup membuat kami berharap dikarenakan Ombudsman mengerti akan penderitaan kami."

"Dalam surat Ombudsman No. B/203/LM.04II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Ombudsman menyatakan telah terjadi dampak sistemik dari penyitaan rekening efek Wanaartha yang di dalamnya ada terdapat dana Nasabah Pemegang Polis. Penyitaan ini mengakibatkan Asuransi Wanaartha mengalami gagal bayar. Sayangnya para Nasabah Pemegang Polis tidak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Agung, mengingat Nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan SID milik Wanaartha. Oleh karenanya Ombudsman menyarankan agar dilakukan verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan rekening sub efek yang tidak terkait dengan Jiwasraya. Perlu dilakukan perlindungan kepada Nasabah-nasabah yang telah menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Jiwasraya”.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Telusuri Aliran Uang Suap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Selain aliran uang yang diterima Nurdin, tim penyidik juga mendalami aliran sejumlah uang dari Nurdin Abdullah ke berbagai pihak.

NASIONAL | 7 April 2021

KJRI Los Angeles: Orient Riwu Kore Tak Jujur

KJRI Los Angeles, Amerika Serikat, Sigit Setiawan menilai Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur saat pengajuan paspor

NASIONAL | 7 April 2021

Presiden: Organisasi Keagamaan Wajib Miliki Komitmen Kebangsaan

Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan.

NASIONAL | 7 April 2021

Tanahnya Dirampas, Guru Besar IPB Minta Bantuan Jokowi dan Kapolri

Pengadilan mulai tingkat pertama sampai di tingkat PK Mahkamah Agung pun sudah memutuskan bahwa tanah di tersebut milik dia dan kakaknya Since Mokoginta.

NASIONAL | 7 April 2021

KJRI Los Angeles: Orient Riwu Kore Ajukan Penerbitan Paspor Maret 2019

Hasil pemeriksaan berkas itu, KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor Orient, tetapi mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor.

NASIONAL | 7 April 2021

Mantan Bupati Manggarai Deno Kamelus Meninggal Dunia

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk jenazah almarhum dapat disemayamkan di Kantor Bupati Manggarai di Ruteng," kata Lodovikus.

NASIONAL | 7 April 2021

Gunung Sinabung Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik Sejauh 1 Km

Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.

NASIONAL | 7 April 2021

Keluarga Berperan Penting Cegah Penyebaran Ideologi Radikal

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengatakan keluarga adalah hulu yang paling utama dalam membendung ideologi radikalisme.

NASIONAL | 7 April 2021

PN Cibadak Jatuhkan Vonis Hukuman Mati 4 WNA dan 9 WNI

PN Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 4 WNA dan 9 WNI karena terbukti menyelundupkan sabu-sabu seberat 403 kg

NASIONAL | 7 April 2021

Kejagung Kirim Rp 100 Juta Bantu Korban Bencana NTT

Kejagung mengirimkan uang tunai senilai Rp 100 juta untuk membantu meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam.

NASIONAL | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS