Diambil Alih Setneg, Taman Mini Tak Lagi Dikelola Yayasan Keluarga Soeharto
Logo BeritaSatu

Diambil Alih Setneg, Taman Mini Tak Lagi Dikelola Yayasan Keluarga Soeharto

Rabu, 7 April 2021 | 13:39 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun, Novy Lumanauw / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) secara resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang telah mengelola ikon wisata Indonesia itu selama 44 tahun.

Pengambilalihan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak 1977.

Dalam PP tersebut, menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg, sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.

Setelah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dan tidak memberikan kontribusi kepada keuangan negara, terdapat rekomendasi dari para pemangku kepentingan, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan kepada negara.

"Yang sedang kami persiapkan adalah mengenai TMII. Ini juga pembicaraan cukup lama. Jadi kami juga menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya yang disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).

Ditegaskan Pratikno, merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII adalah milik Negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. TMII berada di kawasan strategis di Jakarta Timur, dengan luas 1.467.704 meter persegi, beserta bangunan di atasnya.

"Jadi atas dasar itu, perlu kami sampaikan bahwa TMII itu menurut Keppres No 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara yang pengelolaannya ada diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara," jelas Pratikno.

Pratikno menjelaskan, menindaklanjuti Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tersebut, Kemsetneg berkomitmen menjadikan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, menjadi cultural theme park berstandar internasional, serta fasilitas lain yang mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa, dan sekaligus memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

"Kita harapkan bisa menjadi jendela Indonesia di mata internasional. Tetapi kami juga berpikiran untuk menggunakan fasilitas yang ada menjadi pusat inovasi para generasi muda di era revolusi Industri 4.0 sekarang ini. Nanti kita menjadi sentral utk mendorong inovasi kerja sama dari para kreator, para inovator muda Indonesia," papar Pratikno.

Bagi karyawan tetap yang selama ini bekerja di TMII, Pratikno meminta terus bekerja seperti biasa selama masa transisi dan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana selama ini. Hingga nantinya mereka dapat dipekerjakan sebagai karyawan pada pengelola baru TMII.

Dalam masa transisi, lanjut Pratikno, Yayasan Harapan Kita berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan, serta serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII paling lambat tiga bulan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Mensesneg telah membentuk tim transisi yang bertugas mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud, serta pengelolaan TMII sampai terbentuknya pengelola baru.

"Selama masa transisi, operasional dan pelayanan kepada masyarakat masih tetap berjalan seperti biasa," tutur Pratikno.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Geledah Kantor Bapelitbang dan DPMPTSP Bandung Barat

Dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos, KPK menggeledah kantor di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

NASIONAL | 7 April 2021

Megawati Perintahkan Kadernya Turun Langsung Bantu Korban Bencana di NTT dan NTB

PDIP sudah menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) ke wilayah yang terkena bencana dan mengirimkan bantuan dan pendistribusian logistik.

NASIONAL | 7 April 2021

Kapolda NTB dan BKPRMI Canangkan "Pemuda Indonesia Mengaji"

Gerakan "Pemuda Indonesia Mengaji" akan sangat bermanfaat dan menyentuh langsung kepada remaja masjid dan pemuda Islam.

NASIONAL | 7 April 2021

Imigrasi Sebut Orient Riwu Kore Punya Paspor Indonesia Berlaku hingga 2024

Imigrasi menyebut Orient P Riwu Kore memiliki Paspor Indonesia yang berlaku hingga 2024

NASIONAL | 7 April 2021

Panglima TNI: Latsitarda Nusantara Bangun Sinergisitas Elemen Bangsa

Panglima TNI menyebutkan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara merupakan momentum untuk membangun sinergisitas TNI, Polri, dan masyarakat

NASIONAL | 7 April 2021

Bandara Umbu Mehang Kunda di Sumba Timur Masih Tutup Akibat Tergenang Banjir

Genangan banjir di kawasan Bandara Mehang Kunda merupakan luapan air dari Bendungan Kambaniru yang jebol diterjang banjir.

NASIONAL | 7 April 2021

Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat

Pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang unfair dan flawed (criminal justice system).

NASIONAL | 7 April 2021

KPK Telusuri Aliran Uang Suap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Selain aliran uang yang diterima Nurdin, tim penyidik juga mendalami aliran sejumlah uang dari Nurdin Abdullah ke berbagai pihak.

NASIONAL | 7 April 2021

KJRI Los Angeles: Orient Riwu Kore Tak Jujur

KJRI Los Angeles, Amerika Serikat, Sigit Setiawan menilai Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur saat pengajuan paspor

NASIONAL | 7 April 2021

Presiden: Organisasi Keagamaan Wajib Miliki Komitmen Kebangsaan

Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan.

NASIONAL | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS