Kebijakan Larangan Mudik Akan Diumumkan 8 Menteri Hari Ini
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebijakan Larangan Mudik Akan Diumumkan 8 Menteri Hari Ini

Rabu, 7 April 2021 | 16:08 WIB
Oleh : Muawwan Daelami / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi menyatakan kebijakan menyangkut mudik akan diumumkan oleh delapan menteri hari ini. Kementerian Perhubungan juga sudah membuat peraturan mengenai mudik.

"Hari ini, akan diumumkan oleh delapan menteri setelah Sidang Paripurna dengan Presiden Joko Widodo di gugus tugas menyangkut masalah pelarangan mudik. Jadi delapan menteri sekaligus bersama kepala gugus tugas akan menyampaikan pelarangan mudik," jelas Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi V DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, sampai Perkeretaapian hingga saat ini sudah menyiapkan regulasi terkait pelarangan mudik dan ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dan dilarang.

"Jadi artinya, secara umum untuk pergerakan kendaraan atau moda transportasi, termasuk penumpang, tidak boleh dari mulai tanggal 7 sampai 17 Mei 2021," ucap Budi.

Namun demikian, masih ada peluang bagi para aparat, pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi, dan masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan khusus untuk diperbolehkan melakukan perjalanan.

"Jadi kalau misalnya ada keluarga sakit atau orang tua meninggal atau kepentingan tugas masih dibolehkan melakukan pegerakan. Sepanjang ada persayaratan yang dibawa menyangkut masalah surat tugas dan keterangan sakit," ujar Budi.

Dengan demikian, dalam kebijakan pelarangan mudik tersebut, ia mengakui masih ada potensi pergerakan dari masyarakat, namun hal itu sangat kecil sekali.

Adapun terkait peraturan Menteri Perhubungan mengenai mudik yang diselesaikan hari ini, Budi menambahkan bahwa masing-masing dari direktur jenderal akan membuat Surat Edaran (SE) untuk menjelaskan masalah yang lebih teknis seperti pengaturan persoalan kapasitas kendaraan, kendaraan yang beroperasi dari masing-masing operator dan beberapa terminal atau simpul-simpul transportasi yang masih dibuka.

"Kemenhub sudah memberikan arahan untuk di Jakarta misalnya yang memiliki banyak terminal, mungkin akan kami buka dua terminal yang akan melayani masyarakat untuk pergerakan ke daerah-daerah," ucapnya.

Pada bagian lain, Dirjen Perhubungan Darat juga menegaskan bahwa tugas pokok Kemenhub menyangkut persiapan menghadapi lebaran ini berada pada regulasi angkutan bukan penummpang.

"Jadi kami tidak meregulasi penumpang. Masalah penumpang sehat atau tidak, kita betul-betul tunduk pada aturan yang sudah didususn oleh satuan tugas (Satgas) atau kementerian lain yang terkait dengan hal tersebut," kata Novie.

Karena itu, pihaknya hanya menyusun aturan lengkap mengenai pengakutannya. Adapun masalah pelarangan untuk mudik, Novie juga menyampaikan bahwa ada eksepsi-eksepsi yang diberikan misalnya perjalanan dinas duta besar yang tentu harus diakomodir dan tunduk pada aturan yang dibuat satgas.

Hal ini juga sudah dikoordinasikan dalam satu satgas yang mengatur perjalanan orang semasa liburan baik untuk merayakan lebaran maupun yang tidak. Jadi hal-hal seperti ini Kemenhub tunduk pada aturan satgas dan kementerian terkait.

"Dengan demikian jelas, tugas kami adalah mengangkut. Tugas kami adalah mengatur sarana dan prasarana untuk angkutan udara bagaimana bansara dan bagaimaba pesawat udara," ujar Novie.

Kemhub Tidak Atur Pembatasan Penumpang Pesawat
Pada bagian lain, Novie juga menanggapi beberapa operator pesawat yang tidak menerapkan pembatasan penumpang, sementara beberapa operator lain melakukan pembatasan.

Menurutnya, pembatasan itu merupakan sepenuhnya hak operator pesawat untuk membatasi penumpang. Namun dari Ditjen Perhubungan Udara tidak memiliki aturan menyangkut hal tersebut.

"Referensinya jelas baik dari Federal Aviation Administration (FAA), International Civil Aviation Organization (ICAO) maupun International Air Transport Association (IATA). Jadi dalam kabin pesawat kecil seperti penerbangan dari Eropa ke Amerika yang cukup penjang bisa sampai 12-13 jam, ada juga yang 8 jam, mereka tidak melakukan pembatasan secara fisik," terangnya.

Di samping itu, Ditjen Hubud tidak mengatur pembatasan penumpang juga dikarenakan proses filtering pada saat masuk bandara sudah sangat ketat. Ditambah, di dalam kabin pesawat terdapat teknologi bernama High-Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter.

HEPA filter merupakan teknologi yang digunakan untuk perputaran udara di dalam kabin yang menjamin sirkulasi urdara tidak bergerak horizontal melainkan berputar.

Di HEPA itu, semua difilter sehingga baik bakteri maupun virus bisa dieliminasi. Rekomendasi internaisonal juga memperbolehkan bahwa di dalam pesawat meski ukurannya sempit bisa dilakukan load factor yang full.

Namun demikian, yang menjadi perhatian Novie adalah pada saat loading dan unloading. Hal ini yang sering terjadi pelanggaran. Jadi, pada saat pesawat masuk atau turun, penumpang saling berdesak-desakan dan terjadi kontak fisik.

"Ini yang memang menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, kami selalu menjalin kerjasama dengan para operator baik bandara maupun pesawat udara untuk semua comply terhadap hal-hal yang seperti ini dan kita lakukan pengawasan dari hari ke hari," kata dia.

Sebagai contoh, para operator pesawat menggunakan shuttle bus dari terminal menuju area. Bus tersebut tidak memiliki teknologi HEPA dan di situ biasanya terjadi pemenuhan penumpang. Jelas, ini berbahya. Karena itu, Novie terus memberi pembianaan kepada para operator agar mereka memiliki standar operasional yang jelas.

Semisal dengan tidak menaikkan dan menurunkan penumpang dalam waktu bersamaan. Sehingga tidak terjadi kepadatan penumpang pada saat loading dan unloading.

"Yang kita atur dalam SE Kemenhub atau SE Dirjen Perhuhungan Udara adalah kita mewajibkan tetap ada dua atau tiga row yang kita kosongkan. Mengantisipasi apabila di dalam pengangkutan dan selama perjalanan ada penumpang yang sakit bisa dilokalisir di row kosong tersebut," tutup Novie.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cuaca Ekstrem di NTT, Kemhub Terbitkan Maklumat Pelayaran

BMKG memperkirakan pada tanggal 5-11 April 2021, cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi lebih dari enam meter akan terjadi di Samudera Hindia Selatan NTT.

NASIONAL | 7 April 2021

Wakil Bupati Mukomuko Positif Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Desriani mengatakan bahwa wakil bupati Mukomuko saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya.

NASIONAL | 7 April 2021

Penanganan Darurat Bencana di NTT, BNPB Kerahkan Enam Helikopter

Helikopter tersebut akan difungsikan untuk mendistribusikan logistik dan peralatan di lokasi yang terisolasi setelah akses transportasi terputus.

NASIONAL | 7 April 2021

Update Bencana Alam di NTT, BNPB: 124 Orang Meninggal dan 74 Hilang

“Jadi total adalah 124 orang (meninggal dunia) yang kami identifikasi berdasarkan data dari daerah,” kata Raditya.

NASIONAL | 7 April 2021

TNI AU Selidiki Masuknya Pesawat Tempur F-18 Hornet di Wilayah Perairan Natuna

Dari hasil penyelidikan sementara, pesawat tempur tersebut melintas di luar wilayah teritorial Republik Indonesia.

NASIONAL | 7 April 2021

Absen di Sidang MK Soal Status Orient Riwu Kore, Hakim MK Tegur Dirjen Imigrasi Kemkumham

Hakim Mahkamah Konstitusi memarahi Dirjen Imigrasi Kemkumham Jhoni Ginting yang tidak menghadiri sidang yang membahasa kewarganegaraan Orient P Riwu Kore

NASIONAL | 7 April 2021

Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris di Jakarta

Data tiga DPO terduga teroris tersebut tersebar ke awak media melalui media sosial. Ketiganya berasal dari wilayah Jakarta Selatan.

NASIONAL | 7 April 2021

8 Instansi Ini Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan pada 9 April

Pendaftaran sekolah kedinasan dari 8 instansi dilakukan secara daring melalui laman sscasn.bkn.go.id.

NASIONAL | 7 April 2021

Diambil Alih Setneg, Nilai Aset Lahan Taman Mini Mencapai Rp 20 T pada 2018

Intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemsetneg, yang berarti ini juga berhenti pula pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

NASIONAL | 7 April 2021

Menteri-menteri Jokowi Sejalan dengan Visi PDIP Terkait Kebangkitan Pariwisata Indonesia

PDIP menyasar gerakan kebangkitan pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19, yang terintegrasi dengan kebijakan pro-lingkungan hidup dan kedaulatan pangan.

NASIONAL | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS