Menteri PANRB Larang ASN Mudik dan Cuti Lebaran
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (-1)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1245 (-7)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-1)   |   IDXENERGY 741 (2)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (1)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (2)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-6)   |   IDXPROPERT 876 (-4)   |   IDXQ30 136 (-0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (15)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1135 (-3)   |   LQ45 890 (-2)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (-3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (-1)   |   PEFINDO25 295 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menteri PANRB Larang ASN Mudik dan Cuti Lebaran

Rabu, 7 April 2021 | 17:44 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo secara resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, ataupun cuti selama Lebaran tahun 2021.

Larangan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi,” kata Tjahjo di Jakarta, pada Rabu (7/4/2021).

Dalam surat edaran itu disebutkan, pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Namun, SE itu memberikan pengecualian bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, kata Tjahjo, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Selain larangan bepergian ke luar daerah dan mudik, Tjahjo juga melarang ASN mengajukan cuti untuk periode yang sama, yakni tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

“Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” tegas Tjahjo.

Disebutkan bahwa pengecualian diberikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Tjahjo juga mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing), menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi) dan 3T (testing, tracing, dan treatment).

“Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,” kata dia.

Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE. ASN yang melanggar ketentuan akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam surat edaran ini dilaksanakan oleh seluruh ASN, PPK diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari SE kepada Menteri PANRB.

“Melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam SE,” kata Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bencana Alam di NTT, BNPB Minta Warga Tidak Mengungsi di Tenda

BNPB mengharapkan masyarakat korban banjir di NTT tidak mengungsi di tenda.

NASIONAL | 7 April 2021

Bantu Penanganan Bencana NTT, Ratusan Personel Brimob Dikerahkan

Sebanyak 292 personel Brimob Nusantara, dikerahkan untuk membantu penanganan bencana alam, di Nusa Tenggara Timur (NTT).

NASIONAL | 7 April 2021

BNPB Akui Kendala Pengiriman Logistik untuk Warga Terdampak Bencana di NTT

Penanganan bencana di NTT menjadi tantangan tersendiri karena wilayah terdampak bencana banjir bandang dan bencana lainnya ini berupa pulau-pulau.

NASIONAL | 7 April 2021

PDIP: Kembalinya TMII Jadi Momentum Penyelamatan Harta Kekayaan Negara

Pengembalian TMII menunjukkan bagaimana pemerintahan dengan legitimasi kuat mampu menyelamatkan aset negara.

NASIONAL | 7 April 2021

Jika Bertentangan dengan UU, Pakar: AD/ART Partai Demokrat 2020 Bisa Dibatalkan

Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan gugatan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 ke PN Jakpus.

NASIONAL | 7 April 2021

Pemerintah Beri Waktu 3 Bulan Yayasan Harapan Kita untuk Serahkan Laporan Pengelolaan TMII

Pratikno menjamin kegiatan operasional TMII akan berjalan normal bagi masyarakat dan hak-hak para karyawan TMII akan dipenuhi sesuai ketentuan berlaku.

NASIONAL | 7 April 2021

Percepatan Pemulihan Kesehatan, Pemkot Makassar Uji Coba GeNose

Layanan tes GeNose dan PCR bagi jajaran SKPD serta pegawai di lingkup Pemerintah Kota (pemkot) Makassar.

NASIONAL | 7 April 2021

Pelindo II Siapkan Strategi Urai Kongesti di Tanjung Priok

PT Pelindo II menyatakan peningkatan ekspor dan impor, cuaca buruk serta kejadian di Terusan Suez menimbulkan efek domino terhadap perubahan jadwal kapal.

NASIONAL | 7 April 2021

Sambut Ramadan, Wali Kota Makassar Ajak Imam Tingkatkan Kualitas Diri

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyerukan perlunya para imam meningkatkan kualitas diri.

NASIONAL | 7 April 2021

Kebijakan Larangan Mudik Akan Diumumkan 8 Menteri Hari Ini

Terkait larangan mudik, pergerakan kendaraan atau moda transportasi, termasuk penumpang, tidak boleh dari mulai tanggal 7 sampai 17 Mei 2021

NASIONAL | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS