Terbitkan SE Larangan Mudik 2021, Satgas Cegah Peningkatan Penularan Covid-19
Logo BeritaSatu

Terbitkan SE Larangan Mudik 2021, Satgas Cegah Peningkatan Penularan Covid-19

Kamis, 8 April 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan surat edaran ini disusun guna mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan posko covid-19 di desa/kelurahan selama ramadhan dan hari raya Idulfitri.

"Tujuannya untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19 selama bulan puasa dan Idulfitri," katanya dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (8/4/2021).

Ditegaskan, Surat Edaran ini berlaku efektif mulai 6-17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Pelanggaran terhadap SE akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun aturan ini juga ada yang dikecualikan untuk masyarakat yang diperbolehkan mudik. Pengecualian berlaku bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik.

Hal itu adalah bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Ketentuan yang tertuang dalam SE ini ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.

Bagi dua kelompok perjalanan ini wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.

Adapun syaratnya adalah, bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kemudian untuk pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

"Bagi masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan," ucap Wiku.

Disebutkan, SIKM tersebut memiliki tiga ketentuan berlaku, yaitu berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Terbitkan Aturan Larangan Mudik

Kebijakan larangan mudik labaran dikeluarkan melalui rapat tingkat menteri dan setelah itu melalui sidang kabinet paripurna pada 7 April 2021.

NASIONAL | 8 April 2021

Jalan Tol Danowudu-Bitung Beroperasi Penuh pada Oktober 2021

Tersambungnya jalan tol ini akan mendukung kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di Sulawesi Utara.

NASIONAL | 8 April 2021

Capai Kesetaraan Gender Lewat Kebijakan dan Perubahan Norma

Meskipun sudah ada kebijakan pengarusutamaan gender, namun masih ada aturan-aturan yang berlawanan dan berpotensi menghambat pencapaian kesetaraan gender.

NASIONAL | 8 April 2021

Intensitas Siklon Tropis Seroja Meningkat, Empat Provinsi Ini Diminta Waspada

Keempat wilayah yang harus mewaspadai dampak dari adanya Siklon Tropis Seroja meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

NASIONAL | 8 April 2021

Kemdagri: Intoleransi Jadi Tantangan Terbesar Pancasila

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan, intoleransi masih menjadi ancaman terbesar bagi Pancasila.

NASIONAL | 8 April 2021

Polemik Tambang Batu Bara, Warga Rantau Pandan Gelar Unjuk Rasa

Ratusan warga dari Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi melaksanakan aksi unjuk rasa dengan melakukan blokade jalan tambang.

NASIONAL | 8 April 2021

Larangan Mudik Lebaran, Puan: Pemerintah Jangan Bikin Bingung Masyarakat

Masyarakat masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang, tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan.

NASIONAL | 8 April 2021

Danone Bagikan Ribuan Botol Air Mineral Bantu Korban Bencana NTT

Danone Indonesia menyalurkan bantuan berupa ribuan produk air minum Aqua yang diserahkan secara simbolis oleh perwakilan subdistributor Aqua di NTT.

NASIONAL | 8 April 2021

Evaluasi Sekolah Tatap Muka di 16 Provinsi, P2G: Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dari hasil evaluasi P2G ditemukan terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan atau tidak melaksanakan prinsip 3M secara disiplin di sekolah.

NASIONAL | 8 April 2021

Polisi Selidiki Kasus Pegawai KPK Diduga Curi Barang Bukti Emas

Polisi menyelidiki kasus dugaan pencurian barang bukti emas seberat 1,9 kilogram yang diduga dilakukan pegawai KPK berninisial IGAS.

NASIONAL | 8 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS