Soal Pengganti Artidjo Alkostar, Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi
Logo BeritaSatu

Soal Pengganti Artidjo Alkostar, Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi

Kamis, 8 April 2021 | 20:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut pihaknya masih menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari pengganti anggota Dewas KPK yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, Artidjo Alkostar.

Diketahui, Artidjo yang merupakan mantan Hakim Agung meninggal dunia karena sakit dalam usia 72 tahun pada Minggu (28/2/2021) lalu.

"Kami sudah menyampaikan ke Presiden karena akan ditentukan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Presiden lewat Keppres. Itu sudah kami sampaikan," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Tumpak mengaku belum tahu siapa yang akan menggantikan koleganya itu. Sebab, proses pencarian pengganti Artidjo masih terus berlangsung. "Kita belum dapat surat keputusan itu dan tentunya masih berproses di Sekretariat Negara. Saya belum tahu calonnya siapa," tegasnya.


Tumpak berharap, Presiden dapat segera mengambil keputusan. "Kami merasa makin cepat makin baik tapi kan kami enggak bisa mendesak juga," ungkapnya.

Mekanisme pergantian anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP tersebut menjelaskan Ketua dan Anggota Dewas diberhentikan apabila meninggal dunia. Kemudian, Pasal 15 ayat (2) aturan yang sama menyebutkan atas kekosongan jabatan anggota Dewas, maka Ketua Dewas harus menyampaikannya ke Presiden paling lama 3 hari.

Sementara UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan Ketua dan Anggota Dewas periode 2019-2023 ditunjuk dan diangkat untuk pertama kali oleh Presiden. Dengan demikian, pengganti Artidjo akan ditunjuk oleh Presiden.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK telah berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk memohon pencarian pengganti Artidjo. Surat ini dikirimkan sekitar satu bulan lalu, tepatnya pada 2 Maret.

Diketahui, Artidjo Alkostar meninggal dunia dalam usia 72 tahun pada Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 14.00 WIB. Almarhum dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kompleks Pemakaman UII, Kampus Terpadu Universitas Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta, Senin (1/3/2021).

Artidjo sebelumnya masih nampak prima dalam menjalankan pekerjaan sebagai anggota Dewan Pengawas KPK pada Jumat (26/2/2021) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta. Namun pada Minggu siang, sekitar pukul 14.00 WIB, sopir Artidjo menghubungi ajudan karena kamar Artidjo di Apartemen Springhill Terrace Residence Tower Sandalwood, lantai 6 no.6-h tidak bisa dibuka.

Saat pintu unit didobrak, Artidjo ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah Artidjo lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Artidjo meninggal dunia karena sakit jantung dan paru-paru. Artidjo merupakan mantan Hakim Agung yang pensiun pada 22 Mei 2018 setelah genap berusia 70 tahun.

Selama bertugas sebagai seorang Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Artidjo menyelesaikan berkas di MA sebanyak 19.708 perkara. Artidjo kerap memberikan vonis berat pada pelaku korupsi.

Ketegasan Artidjo pernah dirasakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Saat itu permohonan kasasinya ditolak sehingga dirinya tetap dihukum seumur hidup. Selain itu, ada nama Luthfi Hasan lshaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang menerima keputusan serupa.

Sebelumnya, LHI divonis 16 tahun, akan tetapi MA memperberat vonisnya menjadi 18 tahun dan menambah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artidjo juga pernah menangani kasus Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Irjen Djoko Susilo, dan Sutan Bhatoegana.

Ketegasan Artidjo dalam mengadili perkara korupsi, membuat koruptor gentar untuk mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) selama Artidjo bertugas.

Namun, setelah Artidjo pensiun, para koruptor berbondong mengajukan PK. Sebagian dari mereka mendapat pengurangan masa hukuman.

Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 bahkan mencapai 50 terpidana perkara korupsi yang ditangani KPK yang sedang mengajukan PK dan belum diputus MA.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Berkat Pesan Whatsapp BMKG, Kampung Nelayan Ini Selamat dari Siklon Seroja

Sejumlah nelayan di Kampung Nelayan Oesapa, masih sempat mengungsikan warga kampung ke gedung sekolah dan memindahkan perahu berkat pesan WhatsApp BMKG.

NASIONAL | 8 April 2021

Masa Pandemi, Masyarakat Masih Sangat Butuh BST

Kemsos memastikan program BST hanya sampai April 2021. Padahal, sebagian besar masyarakat yang terdampak Covid-19 masih membutuhkannya.

NASIONAL | 8 April 2021

Stok Pangan Cukup, Polri Bakal Tindak Tegas Penimbun

Bareskrim Polri memastikan, stok pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran cukup.

NASIONAL | 8 April 2021

Kemdikbud: 746.000 Guru Sudah Divaksin Tahap Pertama

Kemdikbud nyatakan jumlah guru dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah menerima vaksin Covid-19 tahap pertama sampai Kamis (8/4/2021) sebanyak 746.896 orang.

NASIONAL | 8 April 2021

Kemkes: Vaksin Barang Langka tapi Guru Tetap Prioritas

Pemerintah akan tetap menjadikan guru/pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sebagai prioritas penerima vaksin.

NASIONAL | 8 April 2021

Aktor Ramon Y Tungka Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

Ramon mengakui kepedulian lingkungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia memang agak sedikit menurun di tengah pandemi.

NASIONAL | 8 April 2021

Jokowi Kirimkan 28.000 Sembako untuk Korban Bencana NTT dan NTB

Sebanyak 5.000 paket sembako tahap pertama telah berhasil diberangkatkan ke lokasi bencana.

NASIONAL | 8 April 2021

Thendri Supriatno: Anugerah ISDA 2021 Memiliki Sisi Strategis

Ketua Umum CFCD Thendri Supriatno berpendapat bahwa penganugerahan ISDA 2021 memiliki sisi strategis dalam kemajuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

NASIONAL | 8 April 2021

Indonesia Perlu Dorong Lahirnya Pengusaha Baru Melalui Kampus

Indonesia perlu terus menambah jumlah entrepreneurnya agar bisa keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah menjadi berpenghasilan tinggi. Pasalnya, para entrepreneur tersebut berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja perekonomian suatu negara

NASIONAL | 8 April 2021

Terbitkan SE Larangan Mudik 2021, Satgas Cegah Peningkatan Penularan Covid-19

Pelanggaran Surat Edaran larangan mudik akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NASIONAL | 8 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS