Terlilit Utang Jadi Motif Pegawai KPK Curi 1,9 Kg Emas Rampasan Perkara Korupsi
Logo BeritaSatu

Terlilit Utang Jadi Motif Pegawai KPK Curi 1,9 Kg Emas Rampasan Perkara Korupsi

Kamis, 8 April 2021 | 20:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik berat berupa pemberhentian secara tidak hormat atau pemecatan terhadap salah seorang pegawai lembaga antikorupsi berinisial IGA lantaran terbukti mencuri atau menggelapkan emas batangan seberat 1,9 kg yang merupakan barang rampasan perkara korupsi.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan sebagian dari emas yang dicuri atau digelapkan IGA telah digadaikan dengan nilai mencapai Rp 900 juta. Emas itu, digelapkan oleh IGA karena terlilit utang terkait dengan bisnisnya.

"Cukup banyak utang-utangnya karena yang bersangkutan terlibat dalam suatu bisnis, forex-forex itu," kata Tumpak, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

IGA menggelapkan emas tersebut saat ditugaskan sebagai salah satu pengelola barang bukti hasil rampasan kasus korupsi. Penggelapan emas itu dilakukan IGA secara bertahap sejak awal Januari 2020. Aksi IGA terendus saat barang rampasan itu akan dilelang pada akhir Juni 2020.

"Sebagian barang bukti yang sudah diambil, digadaikan. Tidak semua digadaikan. Yang lainnya disimpan mungkin belum digadaikan dan nantinya akan digadaikan tapi waktu diketahui sebagian yang digadaikan," kata Tumpak.

IGA kemudian menebus emas yang telah digadaikan tersebut pada Maret 2021. Barang bukti itu ditebus setelah IGA menjual tanah warisan orangtuanya di Bali.

"Berapa uang yang diperoleh waktu menggadaikan sekitar Rp 900 juta tapi sudah ditebus nilai tebusan Rp 900 juta kurang lebih. Sudah bisa dibayangkan kalau dinilai itu baru sebagian karena enggak semua digadaikan," katanya.

Meski telah ditebus, tindakan IGA tersebut tergolong tindak pidana. Untuk itu, selain dipecat sebagai pegawai KPK, IGA juga dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas untuk diproses secara hukum pidana.

"Pimpinan KPK sudah memutuskan bahwa kasus ini dibawa ke ranah pidana dan telah dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan dan yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik polres beserta saksi dari sini," kata Tumpak



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdikbud: Sekolah Harus Punya Ruang Isolasi dan Terapkan Lockdown jika Ada Penularan

Sekolah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai sebelum memulai sekolah tatap muka.

NASIONAL | 8 April 2021

Update Korban Bencana di NTT, 163 Orang Meninggal dan 45 Masih Hilang

Korban terbanyak di Adonara sebanyak 71 meninggal dunia dan 5 hilang, Lembata 43 meninggal dan 25 hilang, serta Alor 27 meninggal dan 14 hilang.

NASIONAL | 8 April 2021

Dewas KPK Tak Akan Anulir Penghentian Penyidikan BLBI Sjamsul Nursalim

Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan Dewas KPK tidak akan menganulir penerbitan SP3 Sjamsul Nursalim dan istri.

NASIONAL | 8 April 2021

Sidang Perdana Edhy Prabowo Tunggu Jadwal Pengadilan

KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Edhy Prabowo ke Pengadilan Tipikor Jakarta

NASIONAL | 8 April 2021

Soal Pengganti Artidjo Alkostar, Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi

Tunggu Presiden Joko Widodo cari pengganti anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar yang telah meninggal dunia.

NASIONAL | 8 April 2021

Berkat Pesan Whatsapp BMKG, Kampung Nelayan Ini Selamat dari Siklon Seroja

Sejumlah nelayan di Kampung Nelayan Oesapa, masih sempat mengungsikan warga kampung ke gedung sekolah dan memindahkan perahu berkat pesan WhatsApp BMKG.

NASIONAL | 8 April 2021

Masa Pandemi, Masyarakat Masih Sangat Butuh BST

Kemsos memastikan program BST hanya sampai April 2021. Padahal, sebagian besar masyarakat yang terdampak Covid-19 masih membutuhkannya.

NASIONAL | 8 April 2021

Stok Pangan Cukup, Polri Bakal Tindak Tegas Penimbun

Bareskrim Polri memastikan, stok pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran cukup.

NASIONAL | 8 April 2021

Kemdikbud: 746.000 Guru Sudah Divaksin Tahap Pertama

Kemdikbud nyatakan jumlah guru dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah menerima vaksin Covid-19 tahap pertama sampai Kamis (8/4/2021) sebanyak 746.896 orang.

NASIONAL | 8 April 2021

Kemkes: Vaksin Barang Langka tapi Guru Tetap Prioritas

Pemerintah akan tetap menjadikan guru/pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sebagai prioritas penerima vaksin.

NASIONAL | 8 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS