Mahfud MD: Pemerintah Buru Aset BLBI
Logo BeritaSatu

Mahfud MD: Pemerintah Buru Aset BLBI

Kamis, 8 April 2021 | 21:56 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal keriuhan publik atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Mahfud, fokus pemerintah saat ini adalah memburu aset-aset yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal itu dikarenakan, utang yang ditimbulkan dalam kasus ini sangat besar, yakni lebih dari Rp 108 T.

“Rilis SP3 oleh KPK untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI (Konpers KPK Tgl ¼2021) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 T,” cuit Mahfud, yang dikutip Beritasatu.com, dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (8/4/2021) malam.

Kemudian Mahfud menjelaskan, Sjamsul Nursalim dijadikan tersangka oleh KPK bersama eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST).

“ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN 13 tahun plus denda Rp 700 juta. Dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun denda Rp 1 miliar. Tapi MA membebaskan ST degan vonis kasus itu bukan pidana,” cuit Mahfud.

Mahfud melanjutkan, KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST tanggal 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA.

“ST tetap bebas dan Sjamsul Nursalim-Itjih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan ST (dilakukan bersama). Tanggal l 6 April 2021, Presiden mengeluarkan Keppres,” katanya.

Keppres tersebut, kata Mahfud, adalah Keppres 6/2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

“Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera menjadi aset negara,” cuit Mahfud.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki kewenangan baru dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan surat SP3 sesuai dengan revisi UU KPK. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obligasi BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Keduanya bahkan sempat resmi masuk daftar buron KPK pada 2019.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan penghentian penyidikan sesuai ketentuan Pasal 40 UU KPK.

”Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum," ungkap Alex.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bencana Alam NTT, TNI-Polri Fokus Evakuasi Korban dan Kirim Bantuan

Polri juga memberikan bahan pokok berupa beras tujuh ton, air mineral, alas tidur, selimut, handuk, sarung, serta makanan lain yang diperlukan.

NASIONAL | 8 April 2021

Terlilit Utang Jadi Motif Pegawai KPK Curi 1,9 Kg Emas Rampasan Perkara Korupsi

Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berat berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada salah satu pegawai di lembaga itu karena mencuri emas batangan

NASIONAL | 8 April 2021

Kemdikbud: Sekolah Harus Punya Ruang Isolasi dan Terapkan Lockdown jika Ada Penularan

Sekolah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai sebelum memulai sekolah tatap muka.

NASIONAL | 8 April 2021

Update Korban Bencana di NTT, 163 Orang Meninggal dan 45 Masih Hilang

Korban terbanyak di Adonara sebanyak 71 meninggal dunia dan 5 hilang, Lembata 43 meninggal dan 25 hilang, serta Alor 27 meninggal dan 14 hilang.

NASIONAL | 8 April 2021

Dewas KPK Tak Akan Anulir Penghentian Penyidikan BLBI Sjamsul Nursalim

Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan Dewas KPK tidak akan menganulir penerbitan SP3 Sjamsul Nursalim dan istri.

NASIONAL | 8 April 2021

Sidang Perdana Edhy Prabowo Tunggu Jadwal Pengadilan

KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Edhy Prabowo ke Pengadilan Tipikor Jakarta

NASIONAL | 8 April 2021

Soal Pengganti Artidjo Alkostar, Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi

Tunggu Presiden Joko Widodo cari pengganti anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar yang telah meninggal dunia.

NASIONAL | 8 April 2021

Berkat Pesan Whatsapp BMKG, Kampung Nelayan Ini Selamat dari Siklon Seroja

Sejumlah nelayan di Kampung Nelayan Oesapa, masih sempat mengungsikan warga kampung ke gedung sekolah dan memindahkan perahu berkat pesan WhatsApp BMKG.

NASIONAL | 8 April 2021

Masa Pandemi, Masyarakat Masih Sangat Butuh BST

Kemsos memastikan program BST hanya sampai April 2021. Padahal, sebagian besar masyarakat yang terdampak Covid-19 masih membutuhkannya.

NASIONAL | 8 April 2021

Stok Pangan Cukup, Polri Bakal Tindak Tegas Penimbun

Bareskrim Polri memastikan, stok pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran cukup.

NASIONAL | 8 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS