Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Didukung Tokoh Pendidikan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Didukung Tokoh Pendidikan

Jumat, 9 April 2021 | 15:03 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Tahun ajaran baru 2021-2022 yang semakin dekat membuat banyak guru dan orang tua murid berharap bahwa anak-anak mereka dapat menjalani belajar tatap muka. Hal ini menyusul dilakukannya uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) pada Rabu (7/4), di 85 sekolah tingkat SD-SMA/SMK. Dalam uji coba itu, Mereka mengikuti PTM selama 3-4 jam yang berlangsung hingga 29 April 2021.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu mengatur soal pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat vaksinasi dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Tjandra Yoga Aditama memahami keluarnya SKB tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah memandang perlu pembelajaran tatap muka, namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan dilengkapi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir.

Selain itu, keluarnya SKB berarti pada tahun ajaran akan dibuka nanti, PTM juga disesuaikan kondisinya. “Kan masih beberapa bulan, kalau nanti pas PTM berjalan dan kasus (Covid-19) naik bisa berubah lagi,” kata Tjandra, yang mantan direktur jendral (dirjen) Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan itu.

Tjandra juga meminta masyarakat jangan terlalu gembira dulu melihat laju perkembangan kasus Covid-19 belakangan ini. Sebab, sewaktu menjadi direktur Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO-SEARO), ia pernah merasakan perkembangan kasus Covid-19 di India – di mana ia berkantor di New Delhi, India – yang berubah-rubah secara drastis.

“India pernah mengalami kasus harian bertambah hanya 10.000 kasus. Namun beberapa hari kemudian naik 100.000 kasus. Jadi, susah diprediksi,” imbuhnya.

Menurut dekan fakultas pascasarjana Universitas YARSI, Jakarta itu, para orang tua murid tidak perlu kawatir meskipun anak-anak belum divaksinasi. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 masih dalam taraf uji klinis, sehingga belum bisa diberikan pada tahun ajaran baru nanti.

Orang tua juga tidak perlu cemas karena kasus penularan Covid-19 pada anak-anak, seperti murid Pendidikan Anak Usia Dini relatif sedikit dibandingkan pada orang dewasa lansia. Kecuali para guru, mereka baru boleh mengajar apabila sudah divaksinasi. Meski begitu orang tua diberikan wewenang untuk membolehkan anaknya ikut PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pengamat pendidikan Arief Rahman mengatakan, bahwa sekarang sudah ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan PTM. Di samping itu, pemberian lampu hijau PTM terletak pada zona daerah – bukan berdasarkan pada jenjang pendidikan. Artinya meski SD, kalau zonanya merah, tetap tidak diijinkan PTM.

“Itu akan dikendalikan juga oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia (Kemenkes) akan menetapkan berapa jumlah muridnya, lalu jam belajarnya sampai jam berapa. Jadi semua sudah ada panduannya. Enggak ada masalah,” ujar dia.
Arief – yang juga Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco – berpendapat, bahwa lebih baik dilakukan PTM, karena ada dua alasan. Pertama, kalau siswa pergi ke sekolah, secara fisik dia akan bergerak. “Akan ketemu dengan teman-temannya dia senang. Kedua, siswa bisa bertanya langsung kalau ada masalah kepada gurunya,” tuturnya.

PTM memang diharapkan banyak siswa, sebab pembelajaran jarak jauh selama ini menimbulkan keterlambatan pemahaman bagi siswa. Tidak semua siswa dapat menangkap penjelasan dari guru. Siswa dari SD sulit fokus dan berkonsentrasi menyimak materi pelajaran yang diberikan. Kecuali itu, banyak siswa yang menyelesaikan tugas dari guru tepat waktu.

Meningkatkan Diplomasi

Tjandra pun berharap vaksinasi Covid-19 harus tetap berjalan, sambil pemerintah mencari solusi terhadap sejumlah negara produsen vaksin yang melakukan embargo atau ketidakmampuan pabrik vaksin memenuhi komitmennya. “Pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan produsen vaksin. Pemerintah juga diminta tetap memprioritaskan vaksinasi kepada lansia yang rentan terpapar Covid-19,” kata dia.

Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan diplomasi, baik dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), membeli langsung, atau melalui hubungan bilateral. Pemerintah perlu menjajaki pembicaraan, seperti dengan produsen vaksin lain di luar dari produsen atau instansi yang telah membuat komitmen dengan pemerintah, misalnya dengan Johnson & Johnson. Sejauh ini komitmen yang sudah didapat pemerintah, antara lain berasal dari Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna, Sinopharm, dan Sinovac.

Pentingnya menjaga kelancaran vaksinasi beralasan. Karena menurut data dari covid19.go.id per 7 April 2021, jumlah orang yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis pertama adalah 8.975.366 orang, sedangkan yang sudah mendapat dosis kedua sebanyak 4.378.351 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari sasaran vaksinasi 181,5 juta.

Selain soal proses belajar mengajar, pemerintah juga dihadapi pada persoalan pemberian vaksin di bulan puasa yang jatuh pada 13 April mendatang. Pada waktu itu, semua orang yang beragama Islam yang sehat dan mampu diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan. Namun ada pendapat bahwa salah satu yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah dari dalam tubuh. Puasa juga membuat stamina tubuh lemah dan rentan kena infeksi.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran UI (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam, mengatakan vaksinasi pada saat berpuasa tidak membuat tubuh rentan terkena kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). “Vaksinasi bisa dilakukan pada malam hari atau pada pagi hari,” katanya.

Ia juga menganjurkan agar vaksinator ditempatkan di tempat-tempat ibadah di mana banyak masyarakat yang mendatangi masjid untuk berbuka puasa dan menjalani ibadah sholat Tarawih. “Seperti yang dilakukan Palang Merah Indonesia untuk mendapatkan darah dari si pedonor,” tambah Ari.

Sedangkan soal vaksinasi di tengah puasa, Ari menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa vaksinasi di siang hari tidak membatalkan puasa. MUI mengeluarkan fatwa Nomor 21 Tahun 2021 yang menjelaskan vaksinasi injeksi tidak membatalkan puasa. “Ini merupakan upaya mewujudkan herd immunity melalui vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sempat Mangkir, KPK Panggil Lagi Bupati Bandung Barat dan Anaknya

Keduanya bakal diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 April 2021

Digabung dengan Kemristek, Kemdikbud Siap Sambut Perubahan untuk Kemajuan

Dengan keputusan itu, akan terbentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.

NASIONAL | 9 April 2021

KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Suap Nurdin Abdullah

Dalam pemeriksaan itu, Eric yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Makassar dicecar penyidik mengenai aliran uang yang diterima Nurdin.

NASIONAL | 9 April 2021

Temui Pengungsi Korban Bencana NTT, Presiden Jokowi Pastikan Kebutuhan Tercukupi

Pada kunjungan kerjanya itu Presiden juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat.

NASIONAL | 9 April 2021

BPK Corporate University Resmi Diluncurkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi meluncurkan BPK Corporate University (BPK Corpu).

NASIONAL | 9 April 2021

Tinjau Lokasi Bencana di NTT, Jokowi Sampaikan Belasungkawa kepada Para Korban

"Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak," kata Jokowi.

NASIONAL | 9 April 2021

Waspadai Siklon Tropis Meningkat 24 Jam dan Gelombang Tinggi

Status waspada gelombang tinggi pesisir pantai pun ditetapkan di wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.

NASIONAL | 9 April 2021

Pecat Pegawai yang Gelapkan Emas 1,9 Kg, KPK Komitmen Jaga Integritas

Tindakan itu telah merusak reputasi KPK yang dikenal sebagai lembaga yang menjaga integritas.

NASIONAL | 9 April 2021

Tiba di NTT, Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Bencana di Lembata

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung meninjau lokasi bencana di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

NASIONAL | 9 April 2021

Wamentan Pantau Kesiapan Pupuk Subsidi di Palembang

“Ketersediaan pupuk subsidi di Pusri dapat mendukung kebutuhan petani,” ujar Wamentan RI, Harvick Hasnul Qolbi.

NASIONAL | 9 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS