Ini Isi Perpres Jokowi yang Mengatur Pengambilalihan Pengelolaan TMII
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Isi Perpres Jokowi yang Mengatur Pengambilalihan Pengelolaan TMII

Jumat, 9 April 2021 | 15:18 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang selama ini dikenal sebagai milik keluarga Cendana.

Pengambilalihan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2021 lalu.

Dalam pertimbangan perpres tersebut disebut bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/1977, TMII beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya adalah milik negara.

Pertimbangan lainnya, daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII perlu dioptimalkan demi menjadikan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya Nusantara, untuk mempertebal rasa cinta Tanah Air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa.

Pasal 1 Perpres Nomor 19/2021 menyebutkan bahwa penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemsetneg.


Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.


Tanah TMII bersertifikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan dan aset lainnya di atas tanah pengelolaannya dilakukan oleh Kemsetneg, kementerian atau lembaga, atau pemerintah daerah terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemsetneg maka penguasaan dan pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/1977 dinyatakan berakhir.

Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII, Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII kepada Kemsetneg.

Seperti diberitakan, salah satu pembina yayasan ini adalah anak tertua Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo. Sedangkan ketua umum dijabat oleh Siti Hardiyanti Indra Rukmana dan ketua diduduki Sigit Harjojudanto.


Anak-anak Presiden Soeharto atau Keluarga Cendana (kiri ke kanan) Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy) , Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).


Diatur pula pada Pasal 2 ini, Yayasan Harapan Kita wajib melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII kepada Kemsetneg.

Penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII dilaksanakan paling lama tiga bulan terhitung sejak Perpres tersebut berlaku.

Sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kemsetneg.

Yayasan Harapan Kita juga dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen, pengelola atau sebutan lain bagi manajemen TMII tanpa persetujuan tertulis dari Mensesneg.

Yayasan wajib berkoordinasi dengan Kemsetneg dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan TMII.

Pada Pasal 3 menyebutkan terkait dengan pengambilalihan penguasaan dan pengelolaan tersebut maka Menteri Sekretaris Negara membentuk tim.

Tugas tim adalah menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII, mempersiapkan dan melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII, dan mewakili Kemsetneg dalam berkoordinasi dengan Yayasan Harapan Kita terkait proses transisi pengakhiran pengelolaan TMII.


Teater Keong Mas TMII.


Selain itu, tim juga melaksanakan tugas lain yang diberikan Mensesneg terkait proses serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII.

Tim ini yang akan melakukan penguasaan dan pengelolaan TMII secara langsung bila Yayasan Harapan Kita tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyerahkan laporan pelaksanaan serta menyerahkan pengelolaannya ke Kemsetneg. Hal ini tertuagn pada Pasal 4.

Penguasaan dan pengelolaan oleh tim tadi harus segera diikuti dengan audit operasional, inventarisasi, dan penilaian aset.

Sedangkan pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan oleh tim bersumber dari bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kemsetneg dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan TMII diatur dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Pada Pasal 5 disebutkan Kemsetneg dalam melakukan pengelolaan TMIIdapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.


Gerbang TMII.

Terkait karyawan TMII diatur pada Pasal 6. Disebutkan, karyawan tetap yang bekerja pada pengelola TMIIdapat dipekerjakan kembali sebagai karyawan pada pengelola baru.

Sedangkan Pasal 7 menyebutkan, segala kewajiban dalam pengelolaan TMII yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.

Lebih lanjut, salinan Perpres 19/2021 dapat diklik di sini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PA GMNI: Desa Mesti Dapat Perhatian Lebih

“Webinar secara tematik disesuaikan dengan bidang pokja yang dibentuk dalam kepanitiaan,” kata Karyono.

NASIONAL | 9 April 2021

Dugaan Korupsi di BP Bintan, KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri

Pelarangan ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan sejak surat permintaan dilayangkan pada 22 Februari 2021.

NASIONAL | 9 April 2021

Wapres Minta BPKH Buka Peluang Kerja Sama Investasi

Wapres mengungkapkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp 140 triliun yang dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen.

NASIONAL | 9 April 2021

Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Didukung Tokoh Pendidikan

Pemberian lampu hijau PTM terletak pada zona daerah, bukan berdasarkan pada jenjang pendidikan.

NASIONAL | 9 April 2021

Sempat Mangkir, KPK Panggil Lagi Bupati Bandung Barat dan Anaknya

Keduanya bakal diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 April 2021

Digabung dengan Kemristek, Kemdikbud Siap Sambut Perubahan untuk Kemajuan

Dengan keputusan itu, akan terbentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.

NASIONAL | 9 April 2021

KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Suap Nurdin Abdullah

Dalam pemeriksaan itu, Eric yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Makassar dicecar penyidik mengenai aliran uang yang diterima Nurdin.

NASIONAL | 9 April 2021

Temui Pengungsi Korban Bencana NTT, Presiden Jokowi Pastikan Kebutuhan Tercukupi

Pada kunjungan kerjanya itu Presiden juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat.

NASIONAL | 9 April 2021

BPK Corporate University Resmi Diluncurkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi meluncurkan BPK Corporate University (BPK Corpu).

NASIONAL | 9 April 2021

Tinjau Lokasi Bencana di NTT, Jokowi Sampaikan Belasungkawa kepada Para Korban

"Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak," kata Jokowi.

NASIONAL | 9 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS