Jubir: UU Tak Memungkinkan KPK Bentuk Perwakilan di Daerah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jubir: UU Tak Memungkinkan KPK Bentuk Perwakilan di Daerah

Minggu, 11 April 2021 | 11:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak memiliki perwakilan di daerah manapun. Aturan mengenai perwakilan KPK di daerah yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 telah dihapus dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian secara aturan perundang-undangan tidak memungkinkan bagi KPK membentuk perwakilan di daerah.

"UU saat ini tidak memungkinkan KPK membentuk perwakilan di daerah," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Minggu (11/4/2021).

Diketahui, Gubernur DKI, Anies Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu dan menjadi bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di bidang pencegahan korupsi. KPK Ibu Kota ini dipimpin oleh mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dengan anggota mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Pengacara sekaligus Aktivis Perempuan Nursyahbani Katjasungkana, mantan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta dan Ahli Tata Pemerintahan dari Indonesian Institute for Political Strategy Tatak Ujiyati.

Ipi mengatakan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang secara langsung bekerja bersama-sama BPKP dan Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP) dalam mendampingi Pemda merupakan "perwakilan" KPK di daerah. Dalam mendampingi pemerintahan daerah, KPK melalui Kedeputiaan Korsup mendorong delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi sektor Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

"Kedelapan area intervensi tersebut dipetakan berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan merupakan titik rawan korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah," kata Ipi.

Terkait dengan penguatan APIP, Ipi memaparkan, pengawasan menjadi aspek krusial dalam implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi merupakan tugas penting yang dilakukan oleh APIP.

"Namun faktanya, APIP masih dirasa belum kuat dalam melakukan tugas tersebut karena masih terdapat beberapa kendala," katanya.

Sejumlah kendala itu di antaranya, jumlah SDM APIP yang tidak mencukupi, kompetensi APIP yang belum memadai, jurangnya anggaran APIP, dan sarana prasarana APIP yang kurang mendukung.

Adanya kendala tersebut, KPK mendorong Pemda melakukan upaya penguatan APIP dengan menambah jumlah SDM APIP, meningkatkan kompetensi APIP, menambah anggaran APIP, dan memenuhi sarana dan prasarana APIP.

"Karena strategisnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga mendorong dan memfasilitas peningkatan kapasitas APIP dengan pemahaman tentang antikorupsi. Salah satunya dengan menjadi penyuluh antikorupsi (PAK) atau ahli pembangun integritas (API) yang tersertifikasi," papar Ipi.

Terkait perbaikan tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik markup, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi.

Selain itu, KPK juga mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat.

Dikatakan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan kualitas pelayanan publik.

"Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah," kata Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pabrik Daur Ulang Milik INOV di Gowa Mulai Beroperasi

"Kami juga akan terus memperluas kapasitas produksi Re-PSF untuk mempertahankan keunggulan pasar dan mendorong bisnis kami di pasar global,” ucap Victor.

NASIONAL | 11 April 2021

BPBD Lakukan Penanganan Darurat di Wilayah Terdampak Gempa Jatim

BPBD kabupaten dan kota pun mengerahkan sumber daya untuk penanganan darurat, termasuk logistik bantuan.

NASIONAL | 11 April 2021

Update Gempa Jatim: 8 Orang Meninggal Dunia, 3 Luka Berat, dan 36 Luka Ringan

“BPBD Kabupaten Lumajang mengidentifikasi korban meninggal dunia di wilayahnya 5 orang, sedangkan Kabupaten Malang 3 orang,” kata Raditya.

NASIONAL | 11 April 2021

BMKG Sebut Aktivitas Subduksi Picu Gempa Susulan di Malang pada Minggu Pagi

Gempa bumi itu merupakan rangkaian gempa susulan dari gempa utama berkekuatan M 6,1 yang terjadi di area yang sama pada Sabtu (10/4/2021), pukul 14.00 WIB.

NASIONAL | 11 April 2021

Dampak Gempa Susulan Malang Dirasakan di Jawa Timur Hingga Yogyakarta

Gempa susulan dengan magnitudo 5,3 yang terjadi pada Minggu pagi episenternya di laut kedalaman 102 kilometer atau 71 km selatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

NASIONAL | 11 April 2021

Melawan Terorisme di Kalangan Milenial Perlu Perhatian Bersama

Ini menunjukkan bahwa MUI serius dalam melakukan kontranarasi sekaligus deradikalisasi kepada anak muda yang terpapar ajaran radikalisme.

NASIONAL | 11 April 2021

Potensi Hujan Lebat Terjadi di Jawa dan Kalimantan

BMKG juga memperkirakan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku juga akan mengalami hujan lebat dan disertai kilat atau petir dan angin kencang.

NASIONAL | 11 April 2021

Pascagempa Malang, Gubernur Jatim Minta Rehabilitasi Masjid Jadi Prioritas

Khofifah mengatakan, di awal Ramadan 1442 Hijriah, masyarakat Muslim di Jatim sangat membutuhkan masjid untuk beribadah.

NASIONAL | 11 April 2021

Gempa Magnitudo 5,5 Kembali Guncang Malang pada Minggu Pagi

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa tersebut memiliki spektrum guncangan yang luas.

NASIONAL | 11 April 2021

Wanita Cantik Diduga Bandar Sabu-sabu Kelas Kakap di Mataram Dibekuk Polisi

RA yang merupakan ibu dua anak itu mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seorang bandar sabu-sabu lainnya berinisial RD yang kini masih diburu petugas.

NASIONAL | 11 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS