Djoko Tjandra Banding Terkait Perkara Suap 2 Jenderal Polri dan Jaksa
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Djoko Tjandra Banding Terkait Perkara Suap 2 Jenderal Polri dan Jaksa

Senin, 12 April 2021 | 14:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Beritasatu.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra memutuskam mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukumnya 4 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol Polri.

Upaya banding itu dilayangkan Djoko Tjandra sehari setelah divonis oleh Mahelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (6/4/2021). Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan, Djoko Tjandra terbukti memberikan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki terkait pengurusan fatwa MA serta terbukti memberikan suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Sudah (mengajukan banding), itu kan putusan tanggal 5 (5 April 2021), hari Senin. Jadi Pak Joko sudah mengajukan permohonan banding atas putusan PN Jakpus kemarin terkait dengan suap fatwa, maupun suap terkait dengan DPO, itu sehari setelah putusan," kata Soesilo Aribowo, kuasa hukum Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/4/2021).

Soesilo menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu salinan putusan dari PN Tipikor Jakarta terhadap kliennya itu. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun memori banding.

"Kita sedang mempersiapkan memori banding dan tentu saja menunggu juga salinan putusan dari kemarin," kata Soesilo.

Dalam kesempatan ini, Soesilo menjelaskan alasan pihaknya mengajukan banding. Dikatakan, putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan Djoko Tjandra.

Salah satunya terkait tindak pidana yang didakwakan terhadap Djoko Tjandra terjadi di luar Indonesia atau di luar yuridiksi Indonesia. Selain itu dalam persidangan, Djoko Tjandra menegaskan, sejak awal telah menolak action plan yang diajukan Jaksa Pinangki, dan pengusaha yang juga mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya.

"Artinya apa? Jadi persiapan perbuatan pidana saja sudah nggak ada dan sementara ini yang dimaksud pemufakatan jahat berada posisinya jauh sebelum persiapan itu, itu tidak ada. Karena pak Joko tidak menyetujui semua itu," tegas Soesilo.

Terkait suap kepada dua jenderal Polri, kata Soesilo, menegaskan kliennya tidak mengetahui suap yang diberikan kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Dikatakan, pemberian uang kepada dua pejabat Polri itu dilakukan oleh Tommy Sumardi.

"Dugaan penyuapan terhadap pejabat-pejabat Polri, pak Joko tidak tahu. Karena dengan pak Prasetijo Utomo dan pak Napoleon Bonaparte, pak Joko tidak kenal dan pak Tommy juga tidak pernah bercerita soal itu," pungkas Soesilo.

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra. Majelis hakim menyatakan Joko Tjandra terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SG$ 200 ribu dan US$ 370 ribu serta sebesar US$100 ribu kepada mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selain itu, Djoko Tjandra juga terbukti memberikan suap sebesar US$ 500 ribu kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.
Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Djoko Tjandra untuk dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.
Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Djoko Tjandra tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan serta tindakannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Sedangkan untuk hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

YLBHI Puji Penanganan Terorisme yang Dilakukan Pemerintah

YLBHI mengapresiasi upaya pemerintah dalam menangani persoalan terorisme di Tanah Air.

NASIONAL | 12 April 2021

Mahfud MD: Bentuk Satgas BLBI, Pemerintah Kejar Hak Perdata Kerugian Negara Kasus BLBI

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pembentukan Satgas dilakukan karena pemerintah ingin mengejar dan menagih sisa dana BLBI.

NASIONAL | 12 April 2021

Novel Baswedan: Polisi Belum Ungkap Tuntas Kasus Teror Insan KPK

Berani menyerang aparat pemberantas korupsi yang kemudian dibiarkan atau tidak diungkap.

NASIONAL | 12 April 2021

Ini Respons Wamenag terkait Polemik Kegiatan Pengajian di Pelni

Zainut mengatakan, pemerintah tidak pernah melarang ustaz, mubaligh atau tokoh agama dalam melaksanakan tugas dakwah.

NASIONAL | 12 April 2021

UTBK di Universitas Nusa Cendana Kupang Ditunda Akibat Banjir Bandang

Banjir di NTT beberapa waktu lalu menyebabkan listrik dan jaringan internet mati.

NASIONAL | 12 April 2021

Doni Monardo, Mama Nona, dan Mangrove Warisan Baba Akong

Sore itu, Doni menyaksikan satu per satu pohon mangrove (bakau) yang ada di sana, tumbuh dari jerih payah Baba Akong.

NASIONAL | 12 April 2021

Jaksa Mulai Periksa Keterangan 4 Saksi Sidang Rizieq Syihab

Jaksa penuntut umum (JPU) mulai memeriksa empat dari 12 saksi yang direncanakan hadir di sidang Rizieq Syihab di PN Jaktim.

NASIONAL | 12 April 2021

KPK Periksa Direktur Borneo Lumbung Energi & Metal

Nenie diperiksa sebagai saksi kasus dugaan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM.

NASIONAL | 12 April 2021

Penembakan Guru di Papua, Puluhan Warga Minta Dievakuasi

Warga yang meminta segera dievakuasi ke luar dari Beoga itu sebagian merupakan guru-guru yang bertugas di Distrik Beoga.

NASIONAL | 12 April 2021

ICW Desak Dewas KPK Usut Bocornya Informasi Penggeledahan Kantor Jhonlin Baratama

ICW menduga adanya pegawai internal KPK yang membocorkan informasi rencana penggeledahan.

NASIONAL | 12 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS