Mangkir, 3 Saksi Kasus Korupsi Cukai BP Bintan Diultimatum KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mangkir, 3 Saksi Kasus Korupsi Cukai BP Bintan Diultimatum KPK

Senin, 12 April 2021 | 20:01 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum tiga saksi kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) Tahun 2016-2018.

Ketiga saksi, yakni Jong Hua alias Ayong, Zondervan alias Evan, dan Yuhendra diberikan ultimatum lembaga antikorupsi lantaran mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK.

"Dari rangkaian pemeriksaan saksi-saksi di kantor Polres Tanjung Pinang tanggal 6 sampai 8 April 2021, berdasarkan informasi yang kami terima ada saksi yaitu atas nama Jong Hua als Ayong, Zondervan alias Evan, dan Yuhendra yang telah dipanggil oleh tim penyidik KPK dengan patut namun tanpa adanya konfirmasi ketidakhadiran dan tidak kooperatif memenuhi panggilan tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Ali memastikan, ketiganya dipanggil tim penyidik karena keterangan mereka dibutuhkan dalam proses penyidikan. Untuk itu, KPK mengingatkan ketiganya dan saksi lainnya untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik berikutnya.

"KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dan akan dipanggil untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," tegas Ali.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK memeriksa seorang saksi bernama Joni Sli yang merupakan seorang staf atau karyawan swasta pada Jumat (9/4/2021). Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Joni Sli mengenai proses permohonan izin kuota di BP Bintan dan dugaan adanya aliran dana terhadap pihak-pihak tertentu.

"Joni Sli (Staf/Karyawan Swasta) melalui pengetahuan saksi didalami antara lain terkait dengan proses pengurusan dan permohonan izin kuota cukai kepada BP Bintan tahun 2016-2018. Disamping itu juga didalami terkait pengetahuan saksi tentang dugaan adanya aliran sejumlah uang pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) tertanggal 22 Februari 2021 untuk mencegah dua orang bepergian ke luar. Ali tak mengungkap identitas kedua orang itu. Yang pasti, kedua orang ini berperan penting dalam penyidikan kasus korupsi di BP Bintan.

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait Pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan BP Bintan Tahun 2016-2018. Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan kebijakan Pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka. Meski demikian, KPK berjanji akan transparan dan menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kasus ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSPI Minta Pengusaha Ikuti Kebijakan Pemberian THR dari Pemerintah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR.

NASIONAL | 12 April 2021

KKP Ungkap Penyebab 52 Paus Pilot Terdampar di Bangkalan

Koloni paus pilot sirip pendek yang terdampar sedang melakukan migrasi dan berburu makanan.

NASIONAL | 12 April 2021

Menteri Agama Tetapkan 1 Ramadan Jatuh Selasa Besok

Menteri Agama mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1442 H jatuh pada hari Selasa (13/4/2021).

NASIONAL | 12 April 2021

Desi Arryani dan Kawan-kawan Dituntut 6-9 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diminta menjatuhkan hukuman 6 tahun hingga 9 tahun penjara terhadap Desi Arryani dan kawan-kawannya.

NASIONAL | 12 April 2021

Polri Kini Punya TV dan Radio

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan channel Polri TV dan Radio yang disiarkan melalui streaming di Mabes Polri Senin (12/4/2021).

NASIONAL | 12 April 2021

Kemag: Ada Referensi Hilal Awal Ramadan 1442 H Terlihat di Indonesia

Terdapat referensi bahwa hilal awal Ramadan 1442 Hijriah Senin, 12 April 2021 dapat teramati dari wilayah Indonesia.

NASIONAL | 12 April 2021

Kemkumham Isyaratkan Tolak Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY

Kemkumham kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

NASIONAL | 12 April 2021

Tanah Papua Mozaik Indonesia yang Perlu Dirawat

Tanah Papua dinilai sebagai mozaik Indonesia yang perlu dirawat dan dipertahankan

NASIONAL | 12 April 2021

MA Tolak Kasasi Jaksa, CEO MeMiles Bebas

CEO MeMiles, Kamal Tarachand Mirchandan mengatakan, putusan MA yang sudah inkrah diharapkan dapat memulihkan nama baiknya.

NASIONAL | 12 April 2021

Polda Jabar Gelar Operasi Keselamatan Lodaya untuk Cegah Pemudik

Polda Jabar akan mengedepankan kegiatan pencegahan disertai penindakan hukum secara selektif untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

NASIONAL | 12 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS