KPK Buka Peluang Kembali Jerat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Kasus BLBI
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Buka Peluang Kembali Jerat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Kasus BLBI

Selasa, 13 April 2021 | 23:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim tak serta merta menutup ruang mengusut kasus yang terkait BLBI. KPK membuka peluang untuk menjerat Sjamsul dan Itjih atau pihak lain terkait BLBI jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, penghentian penyidikan dilakukan lembaga antikorupsi terhadap perbuatan yang diduga dilakukan Sjamsul dan Itjih bersama-sama mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Kasus itu dihentikan sebagai konsekuensi atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

Dengan demikian, KPK tetap membuka untuk mengusut jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Sjamsul, Itjih atau pihak lain yang terkait BLBI sepanjang tidak serupa dengan putusan yang dijatuhkan MA terhadap Syafruddin.

"(SP3) Ini adalah memutus bahwa untuk yang perkara bersama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sudah dihentikan tetapi untuk perbuatan lain seandainya kita menemukan selain ada misrepresentasi ternyata ada penggelembungan, mark up, atau penaikan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT itu masih perbuatan yang terbuka bisa dilakukan proses hukum," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Untuk itu, KPK membuka diri terhadap setiap masukan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. KPK bakal mendalami setiap informasi tersebut.

"Kalau ternyata baik KPK ataupun pihak atau publik bisa memberikan kontribusi baru bahwa ternyata ada perbuatan lain selain yang dinyatakan dan sudah diputus oleh kasasi maka sesungguhnya ini masih terbuka asalkan konstruksinya adalah perbuatan tunggal tidak berkaitan lagi dengan SAT atau perbuatan lain yang di luar dari yang sudah diputuskan oleh kasasi. Itu yang perlu dikoridori," kata Ghufron.

Dengan demikian, kata Ghufron, KPK tidak terjebak dengan azas ne bis in idem, yakni seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Artinya kita tidak kemudian terbatas dengan azas nebis in idem karena perbuatannya terpisah. Tetapi kalau perbuatannya yang bersama-bersama dengan SAT kita harus hormat dan taat pada putusan Kasasi," tambah Ghufron.

Dalam kesempatan ini, Ghfuron kembali menjelaskan alasan pihaknya menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul dan Itjih.

Dikatakan, keputusan itu tidak terlepas dari putusan kasasi MA terhadap Syafruddin yang didakwa bersama-sama Sjamsul dan Itjih. Dalam putusannya, kata Ghufron, MA menyatakan, Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut KPK. Namun, perbuatan itu bukan tindak pidana.

Selain itu, kata Ghufron, putusan MA menyebut tidak adanya kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana. Kalau pun ada kerugian negara harus dianggap kerugian dalam perspektif Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Pasal itu menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

"Sehingga apakah mungkin dilakukan upaya hukum lain untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara tersebut, dalam perspektif pidana sekali lagi itu sudah tidak ada," katanya.

Untuk itu, kata Ghufron pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dalam perspektif keperdataan. Dikatakan, pihak yang dapat menggugat secara keperdataan adalah Kejaksaan Agung

"Tapi pelaksanaannya dari jaksa negara yaitu teman-teman dari Kejaksaan Agung RI," katanya



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bantuan Tak Merata, Korban Gempa Minta Jokowi Datang ke Malang

Warga Dusun Krajan, Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menjadi korban gempa bumi mengeluhkan bantuan yang tidak merata.

NASIONAL | 12 April 2021

Menteri Tjahjo Ajak Pemprov Sulut Bersinergi Sukseskan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

NASIONAL | 12 April 2021

Korban Bencana NTT Butuh Obat-obatan dan Layanan Psikososial

Wagub NTT Josef Nae Soi mengakui penyaluran bantuan bencana untuk para korban masih banyak salah sasaran di beberapa tempat.

NASIONAL | 12 April 2021

Ini Keuntungan Mahasiswa, Dosen, Perguruan Tinggi dalam Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bukan hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga perguruan tinggi dan dosen.

NASIONAL | 12 April 2021

UI Siapkan Fasilitas untuk Peserta UTBK yang Berkebutuhan Khusus

UI menyiapkan fasilitas untuk sejumlah peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang berkebutuhan khusus

NASIONAL | 12 April 2021

Kempupera Tanam 655 Batang Pohon di Area Bendungan Tukul

Kempupera) melakukan penanaman sebanyak 655 batang pohon bernilai ekonomis di area sabuk hijau seluas 2.496 hektare di sekitar Bendungan Tukul.

NASIONAL | 12 April 2021

Kapolri: Polri di Lapangan Sebagai Problem Solver

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran Polri yang bertugas di lapangan hendaknya menjadi penyelesai masalah

NASIONAL | 12 April 2021

Salah Satu Vendor Pengadaan Bansos Covid-19 Ternyata Perusahaan Distribusi Pupuk

PT Tigapilar Argo Utama ternyata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi barang dan distribusi pupuk.

NASIONAL | 12 April 2021

RUU Larangan Minol, PPP Janji Hormati Keberagaman Budaya Bangsa

Terkait pembahasan RUU Larangan Minol, Fraksi PPP tetap memiliki semangat menjaga keberagaman budaya bangsa.

NASIONAL | 12 April 2021

Update Banjir Bandang NTT, 179 Meninggal dan 45 Hilang

Jumlah korban bencana siklon tropis seroja yang terjadi di NTT per Senin (12/4/2021), tercatat korban meninggal 179 orang dan korban hilang 45 orang.

NASIONAL | 12 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS