Pemerintah Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan

Jumat, 16 April 2021 | 10:38 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah secara resmi menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2021 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

Dalam Pasal 2 ayat (1), PP ini menjelaskan Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal.

Kemudian pada Pasal 40 ayat (2), kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat materi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan

Selanjutnya, ayat (3) kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Pasal 40 ayat (3) ini berbeda dengan Pasal 35 yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi, juga kurikulum agama dan kewarganegaraan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hilang dalam kurikulum pendidikan tinggi di PP Nomor 57 Tahun 2021, padahal sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” kata Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/4/2021).

Lebih lanjut Fikri meminta pemerintah membaca ulang UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur kurikulum wajib di universitas. “Pasal 35 ayat (3) menyebutkan kurikulum perguruan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah, yakni agama, pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia,” ujar Fikri Faqih.

Namun diketahui, ternyata di dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 terutama pasal 40 ayat (3) menyebutkan hanya tiga mata kuliah wajib yang ada dalam kurikulum pendidikan tinggi yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

“Saya menduga ada yang lupa membaca undang-undang sebelum PP ini terbit, padahal posisi UU itu ada di atas PP,” ungkap politisi PKS ini.

Karena itu, ia menekankan perlunya pemerintah membaca atau minimal mengharmonisasi peraturan sebelum diterbitkan.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pers rilis yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Siaran pers tersebut antara lain menyebutkan, secara hukum UU Nomor 12 Tahun 2012 tetap berlaku.

“Sehingga mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi,” bunyi siaran pers tersebut.

Namun demikian, Fikri menegaskan siaran pers saja tidak bisa menggugurkan ketentuan regulasi yang sudah diteken. Karena itu, ia mendesak agar PP tersebut harus direvisi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ruang Konservasi Benda Seni di Istana Kepresidenan Diresmikan

Heru berharap bisa turut meningkatkan anggaran terkait restorasi benda-benda seni di Istana Kepresidenan mengingat nilai aset yang terkandung didalamnya sangat tinggi.

NASIONAL | 16 April 2021

Bareskrim Polri Melansir Pengungkapan Narkoba, Sabu-sabu Paling Banyak Disita

"Hanya sabu-sabu yang grafiknya naik," ujar Krisno.

NASIONAL | 16 April 2021

Menteri PPPA Apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

NTB keluarkan Perda cegah perkawinan anak.

NASIONAL | 16 April 2021

Peredaran Sabu-sabu Meningkat 6%

Peredaran sabu-sabu meningkat 6%, tetapi jumlah kasus dan tersangka menurun masing-masing 13%.

NASIONAL | 16 April 2021

Datangi Kantor DPP Gerindra dan PKS, KPK: Korupsi Adalah Pilihan Hidup

Kumbul mengatakan, terdapat sejumlah penyebab seseorang terjerumus korupsi, seperti sifat rakus, ada kesempatan, kebutuhan yang tak pernah terpuaskan.

NASIONAL | 16 April 2021

Iluni UI Kirim Bantuan untuk Korban Bencana NTT

Iluni UI telah mengirimkan bantuan untuk NTT sejak masa tanggap darurat dengan menggandeng berbagai pihak.

NASIONAL | 16 April 2021

Hari Ini, Cuaca Ekstrem Terjadi di 28 Wilayah Indonesia

Berikut daftar peringatan dini BMKG untuk hari ini yakni ada di Aceh, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur.

NASIONAL | 16 April 2021

Erick Thohir Resmikan Tanker Raksasa Pertamina Pride

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan penggunaan kapal tanker raksasa Very Large Crude Carrier (VLCC) Pertamina Pride milik Pertamina International Shipping.

NASIONAL | 16 April 2021

Krakatau Steel Bersama Pemprov Jabar Kembangkan Sarana Infrastruktur dan Kawasan Industri

PT Krakatau Steel melalui anak usahanya melakukan penandatangan MOU dengan PT BIJB dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

NASIONAL | 15 April 2021

Pemkot Madiun Usulkan Perbaikan Jembatan Patihan ke Pemprov dan Pusat

Pemkot Madiun mengusulkan proses perbaikan Jembatan Patihan di Kelurahan Patihan yang terputus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan pusat.

NASIONAL | 15 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS