KPK Diminta Segera Umumkan Tersangka Kasus Suap Pajak
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Diminta Segera Umumkan Tersangka Kasus Suap Pajak

Jumat, 16 April 2021 | 16:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kelompok masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Hal ini lantaran terdapat sejumlah pihak yang berupaya merintangi proses penyidikan, termasuk dengan menghilangkan barang bukti kasus ini.

"Pertama, segera menetapkan dan mengumumkan tersangka dan ditahan. Jadi, biar tidak melakukan upaya-upaya menghilangkan barang bukti bersangkutan," kata Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Jumat (16/4/2021).

Diketahui, tim penyidik KPK gagal menyita bukti perkara tersebut saat menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama pada Jumat (9/4/2021). Barang bukti itu gagal disita lantaran diduga telah dibawa kabur dengan menggunakan truk.

Berdasarkan informasi, terdapat dua pejabat Ditjen Pajak serta beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga kini, KPK belum mengumumkan para pihak yang menyandang status tersangka perkara ini.

Tak hanya mengumumkan pihak-pihak yang menjadi tersangka, Boyamin juga meminta KPK untuk menetapkan tersangka dari sisi perusahaan yang mendapatkan manfaat dari suap tersebut.

"Dan itu kan sudah diumumkan oleh KPK sendiri, perusahaan itu ada tiga. Diduga adalah PT Jhonlin Baratama, Bank Panin dan PT Gunung Madu. Itu langkah yang harus dijadikan KPK untuk segera ditetapkan tersangka. Tetap catatannya adalah asas praduga tak bersalah dan juga sudah memenuhi unsur minimal dua alat bukti," katanya.

Bahkan, Boyamin juga meminta agar KPK segera menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tentang merintangi penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menghilangkan alat bukti.

"Itu yang harus segera dilakukan KPK," katanya.

Permintaan serupa disampaikan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Dikatakan, KPK harus segera mengumumkan pihak yang menjadi tersangka.

"KPK segera mengumumkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang selama ini santer diberitakan oleh media, salah satunya adalah pejabat di Ditjen Pajak," katanya.

ICW juga meminta KPK untuk mendalami potensi keterlibatan pemilik korporasi dalam perkara ini. Hal ini lantaran, mustahil perkara suap kepada pejabat Ditjen Pajak hanya melibatkan konsultan semata. Tak hanya itu, ICW juga mendorong KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan atas sangkaan menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) terkait dugaan adanya oknum internal KPK yang membocorkan informasi rencana penggeledahan serta terkait pihak yang memerintahkan pemindahan sejumlah dokumen ke dalam truk dan sopir yang mengendarai truk tersebut.

"Jika hal di atas tidak segera dilakukan, ICW curiga ada oknum internal yang tidak ingin membongkar tuntas perkara ini," tegas Kurnia.

Diberitakan, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Dalam proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, lembaga antikorupsi akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.

Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TMII Tidak Pernah Setor PNBP ke Kas Negara Sejak 1977

TMII dipastikan tidak pernah berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 1977 silam.

NASIONAL | 16 April 2021

Berulah Lagi, KKB Tembak Mati Warga Asli Papua

Korban diadang oleh KKB dan langsung ditembak dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 kali tembakan dibagian kepala dan dibacok pada bagian kepala.

NASIONAL | 16 April 2021

Ahmad Basarah: Revisi PP 57/2021, Kembalikan Pancasila dalam Pendidikan Nasional

Ahmad Basarah mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

NASIONAL | 16 April 2021

Soal Pengedar Narkoba, Mabes Polri: Hukuman Mati Bisa Timbulkan Efek Jera

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

NASIONAL | 16 April 2021

Kakorlantas Bantah Persilakan Masyarakat Mudik Sebelum 6 Mei

Pihaknya justru tidak merekomendasikan hal itu karena adanya aturan karantina yang diberlakukan di tiap daerah.

NASIONAL | 16 April 2021

PVMBG: Lubang di Puncak Ili Lewotolok Ada Sebelum Erupsi 2020

Lubang itu disebabkan karena ketidakstabilan lereng saja, dan bukan karena adanya material yang keluar dari gunung yang kemudian membentuk lubang.

NASIONAL | 16 April 2021

Presiden Anugerahkan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan kepada 6 Ahli Waris

Penganugerahan diberikan kepada pendiri atau pemimpin pergerakan kebangsaan yang berjasa dalam perintis kemerdekaan Indonesia.

NASIONAL | 16 April 2021

Sejumlah Jadwal Pelayaran di Maluku Utara Tertunda Akibat Cuaca Buruk

Jadwal pelayaran dari Ternate ke berbagai daerah seperti Pulau Batang Dua belum diizinkan.

NASIONAL | 16 April 2021

Kempupera Memulai Konstruksi Bendungan Pertama di Sulbar

Pembangunan bendungan juga diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi.

NASIONAL | 16 April 2021

Aktivitas Warga Beoga Kabupaten Puncak Berangsur Normal

Warga di Beoga mulai menggelar dagangannya setelah terjadi penembakan terhadap dua orang guru oleh KKB pada pekan lalu.

NASIONAL | 16 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS