Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Buka Peluang Jerat Korporasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 473 (4)   |   COMPOSITE 5928 (47)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1400 (9)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 165 (0)   |   IDX30 468 (4)   |   IDX80 126 (1)   |   IDXBASIC 1227 (14)   |   IDXBUMN20 356 (2)   |   IDXCYCLIC 731 (3)   |   IDXENERGY 739 (8)   |   IDXESGL 128 (1)   |   IDXFINANCE 1321 (7)   |   IDXG30 132 (2)   |   IDXHEALTH 1286 (3)   |   IDXHIDIV20 414 (2)   |   IDXINDUST 951 (5)   |   IDXINFRA 866 (3)   |   IDXMESBUMN 101 (0)   |   IDXNONCYC 729 (12)   |   IDXPROPERT 870 (4)   |   IDXQ30 134 (0)   |   IDXSMC-COM 279 (2)   |   IDXSMC-LIQ 330 (4)   |   IDXTECHNO 3335 (-5)   |   IDXTRANS 1037 (14)   |   IDXV30 125 (1)   |   INFOBANK15 950 (3)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 403 (3)   |   ISSI 174 (1)   |   JII 570 (7)   |   JII70 202 (2)   |   KOMPAS100 1121 (10)   |   LQ45 880 (8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1578 (13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 299 (2)   |   PEFINDO25 291 (6)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 291 (3)   |   SRI-KEHATI 338 (2)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Buka Peluang Jerat Korporasi

Jumat, 16 April 2021 | 18:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menjerat korporasi dalam kasus suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur (BBL), termasuk PT Aero Citra Kargo (ACK) dan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI). Dalam surat dakwaan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowoterungkap peran kedua perusahaan tersebut.

Kedua perusahaan tersebut juga bekerja sama terkait pengiriman BBL dari para eksportir dengan tarif Rp1.800 yang terdiri dari Rp 1.350 per ekor jatah PT ACK, dan PT PLI mendapat Rp350 per ekor. Dengan skema tersebut, PT ACK mendapat keuntungan hingga Rp38 miliar dari izin ekspor BBL.

"Jika berdasarkan persidangan terungkap fakta hukum yang didukung dengan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup ada dugaan keterlibatan pihak lain baik itu orang maupun korporasi tentu akan KPK tindaklanjuti," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (16/4/2021).

Meski demikian, Ali mengatakan saat ini Tim JPU fokus membuktikan unsur pasal suap sebagaimana uraian surat dakwaan para terdakwa.

"Untuk membuktikan dakwaan,Tim JPU tentu akan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki relevansi dan memaparkan alat bukti lainnya," kata Ali.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkapkan PT ACK yang memonopoli forwarder benur mencapai Rp38 miliar.

"Bahwa sejak PT ACK beroperasi pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT ACK mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp38.518.300.187," kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan terhadap Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Keuntungan tersebut diterima PT ACK dari pemilik PT DPPP Suharjito dan perusahaan-perusahaan eksportir benih bening lobster lainnya. PT ACK bekerjasama dengan PT PLI terkait ekspor benur. PT PLI mengurus seluruh kegiatan ekspor benur, sedangkan PT ACK hanya berkoordinasi dengan perusahaan eksportir dan menerima keuntungan.

Dalam kerja sama itu, ditetapkan tarif ekspor benur sebesar Rp1.800 per ekor dengan pembagian PT PLI mendapatkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp350 per ekor, sementara PT ACK mendapatkan sebesar Rp1.450 per ekor. Setiap sebulan sekali hingga 12 November 2020, para pemegang saham PT ACK, yakni Amri yang merupakan teman dekat Edhy Prabowo, kemudian Yudi Surya Atmaja, dan Achmad Bachtiar mendapat pembagian keuntungan seolah-olah sebagai deviden.

Amri mendapat total Rp12.312.793.625 yang ditransfer ke Bank BNI. Achmad Bachtiar mendapat Rp12.312.793.625, yang juga ditransfer ke rekening Bank BNI. Terakhir Yudi mendapat Rp5.047.074.000 yang ditransfer melalui rekening BCA.

Amri dan Achmad Bachtiar adalah nominee atau representasi dari Edhy Prabowo di PT ACK. Total uang deviden keduanya yang senilai Rp24.625.587.250 itu dikelola oleh staf Edhy Prabowo bernama Amiril Mukminin.

"Dikelola oleh Amiril Mukminin yang memegang buku tabungan dan kartu ATM milik Achmad Bahtiar dan Amri atas epengetahuan Terdakwa (Edhy Prabowo)," kata Jaksa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pancasila dan Bahasa Indonesia Tak Masuk Mapel Wajib, Pemerintah Diminta Rombak PP 57/2021

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah meninjau ulang PP 57/2021 yang tak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib.

NASIONAL | 16 April 2021

Jokowi Ungkap Alasan Larangan Mudik, Ini Penjelasannya

Kebijakan larangan mudik ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 tidak lebih meluas lagi.

NASIONAL | 16 April 2021

Kongres Ikatan Alumni ITB, Ika Polban ITB Protes Hak Suara

Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung mengeluarkan delapan pernyataan sikap lantaran hak suara mereka di Kongres Ikatan Alumni ITB mendapat berbagai kendala.

NASIONAL | 16 April 2021

Azis Syamsuddin: Dirgahayu Ke-69 Kopassus

Azis Syamsuddin mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-69 untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD).

NASIONAL | 16 April 2021

Panja Mafia Tanah Komisi II DPR Siap Beraksi

Junimart Girsang menyatakan pihaknya akan sesegera mungkin menuntaskan seluruh laporan masyarakat terkait kasus pertanahan.

NASIONAL | 16 April 2021

KPU Siap Lakukan Pemilihan Suara Ulang Bupati Sabu Raijua

Setelah MK membatalkan kemenangan pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, KPU siap menggelar pemilihan suara ulang Pilbup Sabu Raijua.

NASIONAL | 16 April 2021

KPK Diminta Segera Umumkan Tersangka Kasus Suap Pajak

Sejumlah kelompok masyarakat meminta KPK segera mengumumkan tersangka kasus dugaan suap pajak

NASIONAL | 16 April 2021

TMII Tidak Pernah Setor PNBP ke Kas Negara Sejak 1977

TMII dipastikan tidak pernah berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 1977 silam.

NASIONAL | 16 April 2021

Berulah Lagi, KKB Tembak Mati Warga Asli Papua

Korban diadang oleh KKB dan langsung ditembak dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 kali tembakan dibagian kepala dan dibacok pada bagian kepala.

NASIONAL | 16 April 2021

Ahmad Basarah: Revisi PP 57/2021, Kembalikan Pancasila dalam Pendidikan Nasional

Ahmad Basarah mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

NASIONAL | 16 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS