Kemenkop UKM dan Polri Sepakat Penanganan Kasus UMKM Mengedepankan Pembinaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemenkop UKM dan Polri Sepakat Penanganan Kasus UMKM Mengedepankan Pembinaan

Jumat, 16 April 2021 | 21:23 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik restorative justice yang akan diterapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus hukum terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal tersebut merupakan tindak lanjut 100 hari program prioritas Kapolri poin 5 yaitu Mendukung Terciptanya Ekosistem Inovasi dan Kreativitas yang Mendorong Kemajuan Indonesia.

Pada bagian ini memuat transformasi nasional yaitu program peningkatan kinerja penegakan hukum di antaranya penerapan restorative justice sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara, percepatan penanganan kasus yang mendapat perhatian publik, serta memberikan dukungan dan asistensi terhadap apa yang dilakukan UMKM.

“Dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Indonesia melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM berkolabolasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung dan mengawal pengembangan sektor ekonomi kreatif dan ekosistem ekonomi khususnya UMKM. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi),” ujar Hanung Harimba Rachman, Deputi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (16/4/2021).

Untuk memastikan pendekatan tersebut berjalan lancar di lapangan, dilakukan kegiatan pembekalan kepada seluruh anggota jajaran kepolisian dalam penanganan kasus hukum bagi pelaku Koperasi dan UMKM melalui pendampingan pada 15 April 2021.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri Brigadir Jenderal Roma Hutajulu tersebut dihadiri 70 orang anggota Polri dari 34 Polda seluruh Indonesia bertempat di Ruang Pusat Pengendalian Krisis, Mabes Polri, Jakarta.

Hanung mengatakan, beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi di lapangan adalah pemenuhan beberapa perizinan produk UMKM seperti izin edar, PIRT, domisili, dan lain sebagainya.

Hal ini yang kemudian menjadi temuan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Padahal, kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap peraturan perundangan yang berlaku saat ini dan terbitnya regulasi keberpihakan, pelindungan, dan kemudahan bagi UMKM.

Pemerintah telah menerbitkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Menurut Hanung, Polri berkomitmen untuk membantu Koperasi dan UMKM dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Mulai dengan memberikan dukungan dan asistensi terhadap UMKM, melindungi UMKM dengan pengetahuan hukum melalui pendampingan, serta dalam pengembangan inovasi UMKM, hingga terwujudnya rasa aman dan nyaman pada UMKM dalam melaksanakan kegiatan pada ekosistm ekonomi.

“Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM akan diselesaikan dengan cara pembinaan. Sementara penegakan hukum merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian masalah setelah dilakukan upaya pembinaaan agar tindak pidana serupa tidak terjadi kembali dan menjadi pembelajaran,” ujar Hanung.

Kolaborasi ke depan, lanjut Hanung, akan diperkuat dengan nota kesepahaman/MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga teknis terkait perizinan dalam mendukung pelindungan hukum bagi UMKM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR: Pendidikan Pancasila Tidak Bisa Diganti Pendidikan Kewarganegaraan

Tidak memuat pendidikan Pancasila Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus direvisi.

NASIONAL | 16 April 2021

Aksi 5 Dokter Cantik Asal Kalimantan Galang Dana untuk NTT

Hasil penggalangan donasi akan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok dan perbaikan sarana rumah sakit serta puskesmas yang ada di NTT.

NASIONAL | 16 April 2021

Kejagung Dalami Aliran Dana Asabri ke Bitcoin

Kejagung memeriksa Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT Asabri

NASIONAL | 16 April 2021

Hanya 2 Pasien Dirawat, RS Lapangan Bogor Kemungkinan Ditutup Pekan Ini

Jumlah pasien Covid-19 di Rumah Sakit Lapangan Bogor terus menurun.

NASIONAL | 16 April 2021

Polisi Sebut 3 Terduga Teroris Jakarta Masih Berkeliaran

Tiga orang terduga teroris Jakarta masih dikejar Densus 88/Antiteror.

NASIONAL | 16 April 2021

Larangan Mudik, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Insentif untuk Pebisnis Transportasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya mendesak pemerintah harus memperhatikan kesehatan kantung bisnis transportasi akibat kebijakan larangan mudik.

NASIONAL | 16 April 2021

Gubernur Banten: Kami Dilema, Dilarang Mudik tetapi Tempat Wisata Dibuka

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku dilema dengan aturan pelarangan mudik di masa liburan lebaran 2021.

NASIONAL | 16 April 2021

DPR: Nadiem Cepat Merespons Publik

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

NASIONAL | 16 April 2021

Kekerasan terhadap Perawat, Siloam Hospitals Serahkan ke Kepolisian

Siloam Hospitals telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian guna melakukan pengusutan secara tuntas.

NASIONAL | 16 April 2021

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada yang Keberatan, Nanti Menyesal

Doni meminta seluruh unsur Pemerintah Daerah termasuk tokoh adat dan tokoh agama terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait larangan mudik

NASIONAL | 16 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS